Saringan Terakhir Dirjen Pajak

RAPAT panitia seleksi lelang jabatan eselon I Kementerian Keuangan dimulai pukul 15.00 pada Senin dua pekan lalu. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, yang juga menjadi ketua panitia seleksi, memimpin langsung pertemuan yang digelar di gedung Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Semua anggota tim hadir, yaitu Kiagus Badaruddin, Taufiequrachman Ruki, Darmin Nasution, dan Prijono Tjiptoheriprijanto. Sedangkan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, yang menjadi pewawancara independen, absen karena tengah berada di luar negeri.

Pertemuan berlangsung cair. Calon Direktur Jenderal Pajak menjadi topik utama pembahasan, karena terus disorot publik. Menjelang petang, panitia sepakat hanya mengambil tujuh nama dari sebelas yang sebelumnya dinyatakan lolos. Mereka adalah Catur Rini Widosari, Suryo Utomo, Ken Dwijugiasteadi, Sigit Priadi Pramudito, Rida Handanu, Puspita Wulandari, dan Poltak Maruli John Liberty Hutagaol. "Dari seluruh proses seleksi dan masukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Badan Intelijen Negara, tujuh nama ini clear. Tidak ada dissenting opinion," kata Mardiasmo, Rabu pekan lalu.

Sejak diumumkan sebelas nama calon Dirjen Pajak yang lolos, isu miring memang langsung menggempur mereka. Dari masalah kasus pajak hingga "rekening gendut" yang dimiliki kandidat. Mardiasmo mengaku sangat hatihati dalam menentukan siapa yang bakal lolos. Bahkan dia harus mengkonfirmasi sendiri kepada Kepala PPATK. "Untuk tujuh nama yang lolos, tidak ada transaksi yang mencurigakan," katanya.

Setelah panitia seleksi menetapkan tujuh calon, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro bergerak cepat. Para kandidat diwawancarai secara maraton. Hasilnya, Bambang hanya memilih empat nama. "Satu perempuan dan tiga lakilaki," kata Bambang. Keempat nama itu sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada Kamis pekan lalu. Selanjutnya, Presiden dengan bantuan Tim Penilai Akhir akan memilih satu di antaranya untuk ditunjuk menjadi Dirjen Pajak.

Beberapa petinggi Kementerian Keuangan menyebutkan empat nama yang diserahkan Bambang ke Jokowi adalah Ken Dwijugiasteadi, Sigit Priadi Pramudito, Suryo Utomo, dan Puspita Wulandari. Keempatnya dianggap mempunyai kompetensi yang cukup untuk dipilih Jokowi. Selain itu, salah satu calon juga mendapat dukungan dari partai. Namun Bambang menolak menyebut siapa saja yang dia serahkan ke Presiden. "Saya tidak mau mengkonfirmasi," ujarnya.

Dari empat calon itu, Ken Dwijugiasteadi terhitung paling senior dari segi usia ataupun pengalamannya memegang posisi di Direktorat Jenderal Pajak. Di kalangan internal lembaga ini, dia bahkan dijuluki Godfather Kanwil Pajak Jawa Timur. Bukan tanpa alasan, setiap ada rotasi, dia hanya berpindah di wilayah itu. Setelah memimpin di Kanwil Surabaya, ia berpindah ke Malang, dan terakhir balik lagi ke Surabaya. Seorang rekannya sesama pejabat di Kantor Pajak menyatakan Ken juga sangat dekat dengan kalangan politik, terutama PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat. "Ada mantan pejabat Pajak Jawa Timur yang sekarang aktif di Partai NasDem ikut memberi support kepada Ken," katanya.

Namun perjalanan karier Ken bukan tanpa catatan. Pada 2010, saat dia memimpin Kanwil Pajak Surabaya, dia disibukkan oleh kasus faktur pajak fiktif yang melibatkan anak buahnya senilai ratusan miliar rupiah. Akibatnya, Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, merotasi Ken ke Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur III di Malang. Ken tidak sempat memberi penjelasan mengenai dukungan partai dan kasus faktur fiktif itu. Sambungan telepon Tempo dia terima, tapi buruburu dia tutup ketika ditanya soal ini. "Putusputus," katanya berkilah, Jumat pekan lalu. Setelah itu teleponnya tidak aktif. Pesan pendek yang dikirimkan juga tak berbalas.

Selain Ken, calon yang dianggap kuat adalah Sigit Priadi. Kepala Kantor Wilayah Pajak Besar ini bukan orang baru di level elite Direktorat Jenderal Pajak. Namun, selama dia menjabat Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar, pencapaian penerimaan di kantor yang ia pimpin selalu meleset dari target. Pria kelahiran Purwokerto ini juga menonjol lantaran laporan harta kekayaannya di KPK paling besar di antara calon lain.

Kekayaannya melonjak cukup tajam dalam waktu dua tahun. Pada 2009, harta dia tercatat Rp 13,8 miliar, kemudian melonjak pada 2011 menjadi Rp 21,8 miliar. Dalam laporannya, Sigit mengaku beberapa hartanya diperoleh dari hibah. Tapi dia tak menjawab panggilan telepon dan pesan pendek yang dikirimkan Tempo untuk mengkonfirmasi ihwal asalmuasal hartanya tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan Presiden harus memilih dengan mempertimbangkan seluruh aspek kompetensi dan integritas calon. Sebab, siapa pun yang dipilih, dia ada dalam posisi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik yang telanjur rendah pada institusi itu.

Apalagi lembaga ini akan dimekarkan. Dalam rancangan peraturan presiden yang diusulkan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak akan mempunyai deputi di bawah dirjen. "Dirjen terpilih tidak punya waktu lagi dan harus langsung merancang strategi pemungutan pajak yang komprehensif dengan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi," kata Prastowo.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menargetkan pendapatan pajak bisa bertambah hingga Rp 600 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Mardiasmo mengatakan panitia seleksi sejak awal sudah menitikberatkan pada kemampuan calon untuk membangun dan memperkuat lembaga penyumbang terbesar keuangan negara ini. "Tentu kami juga melihat integritas mereka."

Menurut Mardiasmo, rancangan peraturan presiden tentang kelembagaan pajak akan diterbitkan dalam waktu dekat. Dia berharap, dari empat nama calon yang diserahkan ke Presiden, tiga orang yang tidak terpilih dapat langsung ditetapkan sebagai deputi. "Kami harap secara otomatis menjadi deputi."

Angga Sukmawijaya

Profil Calon

Ken Dwijugiasteadi
Lahir pada 8 November 1957
Jabatan saat ini Kepala Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur I
Laporan harta kekayaan: Rp 3,4 miliar (2013)

Sigit Priadi Pramudito
Lahir pada 17 September 1959
Jabatan saat ini Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar
Laporan harta kekayaan: Rp 21,8 miliar (2011)

Suryo Utomo
Lahir pada 26 Maret 1969
Jabatan saat ini Pelaksana Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Pajak
Laporan harta kekayaan: Rp 4,9 miliar (2012)

Puspita Wulandari
Lahir pada 2 November 1965
Jabatan saat ini Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan
Laporan harta kekayaan: Rp 2 miliar (2012)

Catur Rini Widosari
Lahir pada 7 Mei 1961
Jabatan saat ini Direktur Keberatan dan Banding
Laporan harta kekayaan: Rp 2,1 miliar (2010)

Rida Handanu
Lahir pada 28 Oktober 1959
Jabatan saat ini Tenaga Pengkaji dan Penertiban SDM
Laporan harta kekayaan Rp 200 juta (2010)

Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
Lahir pada 27 November 1965
Jabatan saat ini Direktur Peraturan Perpajakan II
Laporan harta kekayaan: Rp 2 miliar (2010)