Utak-atik Bisnis Juragan Listrik

Selain itu, PLN akan menjadikan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) anak usaha Generation Company 1 dan Generation Company 2. Perusahaan yang berdiri pada 1998 ini memiliki aset berupa pembangkit listrik North Duri Cogeneration yang beroperasi sejak 2000 di ladang minyak Duri, Blok Rokan—wilayah kerja PT Pertamina (Persero). Awalnya pembangkit ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik di lapangan minyak Duri, Riau.

Foto udara area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, 19 September 2022. ANTARA/Jojon

PLN mengakuisisi PT MCTN pada 6 Agustus 2021, seiring dengan pengambilalihan Blok Rokan oleh Pertamina dari PT Chevron Pacific Indonesia. Sebagai anak perusahaan baru di bawah PLN, MCTN ditugasi mengembangkan bisnis kelistrikan untuk kebutuhan sektor minyak dan gas.​ MCTN juga mengembangkan energi terbarukan guna mengejar target net zero emission pada 2060.​

Darmawan optimistis konsolidasi aset pembangkitan melalui Generation Company 1 dan Generation Company 2 akan melahirkan perusahaan penyedia tenaga listrik terbesar di Asia Tenggara. “Untuk mendukung transisi energi, kami bangun core kompetensi baru, pada energi berbasis biomassa,” ujarnya.

Adapun subholding PLN Energi Primer akan melayani pengadaan bahan bakar bagi pembangkit Generation Company 1, Generation Company 2, dan produsen listrik swasta atau independent power producer. Pengadaan batu bara yang tadinya tersebar di lima titik akan dikonsolidasikan menjadi satu titik supaya lebih efektif dan efisien.

PLN Energi Primer merupakan peralihan dari PT PLN Batubara, yang 99,9 persen sahamnya dikuasai PLN. Tugasnya adalah mengatur pengadaan dan logistik energi primer untuk pembangkit listrik, seperti bahan bakar minyak dan batu bara, sekaligus bertanggung jawab atas sumber strategis energi primer dan mengembangkan rantai pasok yang efisien. PLN Batubara memiliki lima tambang batu bara melalui anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi serta mengembangkan kerja sama perdagangan batu bara dengan sejumlah perusahaan.

Subholding PLN Energi Primer akan membawahkan perusahaan tambang batu bara yang sebelumnya berstatus anak perusahaan PLN Batubara, PLN Gas & Geothermal, yang melayani pasokan gas, serta PT Pelayaran Bahtera Adhiguna atau BAG (Logistics Coal Co) yang mengurus logistik batu bara.

Darmawan mengatakan pembentukan subholding PLN Energi Primer bisa menghemat biaya logistik dan tenaga kerja sekaligus mengatur alur pasokan batu bara menjadi lebih baik. Perusahaan juga bisa mengontrol risiko dan fleksibilitas pasokan serta menyatukan pengadaan bersama untuk semua pembangkit listrik.

Apabila proses ini lancar, Darmawan menjamin tidak akan ada lagi kelangkaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap, seperti yang terjadi pada malam pergantian tahun baru lalu. “Struktur baru tidak hanya meningkatkan keandalan pengadaan energi primer, tapi juga sekaligus membangun value creation yang besar bagi PLN,” katanya.

Alat berat di kawasam Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi di dataran tinggi Dieng, Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, 6 September 2022. ANTARA/Anis Efizudin

Subholding keempat adalah Beyond kWh. Ini adalah anak usaha yang mengurusi bisnis PLN di luar penjualan tenaga listrik. PLN menggunakan anak usahanya, PT Indonesia Comnets Plus atau ICON Plus, sebagai basis pembentukan subholding ini. “Aset-aset kelistrikan yang tadinya digunakan hanya untuk layanan kelistrikan kami kembangkan untuk layanan Beyond kWh,” ucap Darmawan. Beyond kWh akan menyediakan layanan Internet, marketplace PLN, pengisian daya kendaraan listrik, penukaran baterai kendaraan listrik atau battery swap, jasa kontraktor ListriQu, dan jasa lain melalui SuperApp New PLN Mobile.

Sebagai induk, PLN akan berfokus pada semua aspek strategis sekaligus mengelola bisnis transmisi, distribusi, dan pemasaran listrik. Holding PLN juga bertanggung jawab memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

Darmawan yakin, selain mengefisienkan proses bisnis, restrukturisasi ini bisa mengoptimalkan penggunaan aset-aset PLN. Demikian pula kompetensi bisnis setiap entitas. “Akan jauh lebih relevan dalam menghadapi tantangan zaman,” ujarnya. Darmawan menjamin program penataan ulang struktur bisnis PLN tidak akan mengurangi hak pegawai. “Justru holding-subholding membuka kesempatan bagi pegawai untuk berkembang.”

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan pembentukan holding dan subholding PLN akan membuat setiap anak perusahaan bisa membuat rencana bisnis sendiri, termasuk mencari pendanaan yang murah untuk investasi di sektor energi terbarukan. “Mereka bisa mencari mitra sendiri-sendiri. Struktur baru akan membuat PLN lebih transparan.”

•••

DARI semua proses dalam serangkaian langkah restrukturisasi bisnis Perusahaan Listrik Negara, reposisi atau penempatan ulang aset-aset adalah yang paling rumit. Sebab, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo menjelaskan, reposisi aset berkaitan dengan banyak aspek hukum. Dia memberi contoh, nantinya Generation Company 1 dan Generation Company 1 yang mengelola aset berupa pembangkit listrik milik masing-masing juga akan menerima limpahan pembangkit listrik yang saat ini masih berada di bawah holding PLN. “Aset dua perusahaan ini akan bertambah,” tuturnya.

Sejumlah aset yang sampai saat ini masih berada di bawah holding PLN adalah hasil program percepatan pembangunan pembangkit listrik atau fast track program (FTP) tahap I. Pemerintah mencanangkan penyediaan listrik hingga 10 ribu megawatt (MW) dalam program ini, tapi yang terwujud 9.600 MW. Adapun proyek yang tidak dilanjutkan mencakup pembangkit listrik dengan total kapasitas 48 MW.

Pembangkit yang menjadi bagian dari program FTP I antara lain berada di Kalimantan Barat, yaitu PLTU 2 Kalbar atau PLTU Bengkayang berkapasitas 2 x 27,5 MW di Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah. Ada pula PLTU 1 Kalbar atau PLTU Parit Baru berkapasitas 2 x 50 MW di Tanjung Gundul, Kabupaten Bengkayang. Di luar Kalimantan, ada PLTU Ende 2 dengan total daya 7 MW di Nusa Tenggara Timur.

Pembangkit-pembangkit program FTP I dibangun menggunakan dana pinjaman. Sebagian di antaranya telah lunas, tapi beberapa sedang dalam proses penyelesaian utang. Meski penyelesaian kredit belum tuntas, kata Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo, pemindahan pembangkit listrik tersebut ke Generation Company 1 dan Generation Company 2 tetap berjalan. “Penyelesaian kredit tetap akan menjadi tanggung jawab holding PLN. Yang dialihkan asetnya saja,” dia menjelaskan.

Dalam reposisi aset, PLN akan menata ulang aset berdasarkan efektivitas operasionalnya untuk diserahkan kepada Generation Company 1 atau Generation Company 2. Sebagai contoh, aset yang berada di dekat pembangkit listrik yang dikelola Indonesia Power akan ditempatkan di bawah Generation Company 2 supaya lebih efisien. Hal yang sama akan berlaku untuk Generation Company 1 atau PLN Nusantara Power. Pemindahan aset juga akan dilakukan berdasarkan nilai bukunya. Artinya, tutur Hartanto, PLN tidak akan merevaluasi atau menilai kembali aset-aset tersebut.

Setelah pengalihan aset rampung, kapasitas pembangkit yang dikelola subholding Generation Company 1 akan mencapai 18,3 gigawatt (GW) pada 202. Rinciannya, pembangkit bertenaga batu bara berkapasitas total 7,3 GW, bertenaga gas 10 GW, dan bertenaga diesel 1 GW.

Sedangkan total kapasitas pembangkit listrik yang dikelola subholding Generation Company 2 diproyeksikan mencapai 20,7 GW pada 2024. Asetnya meliputi pembangkit listrik bertenaga batu bara berkapasitas 9,9 GW, bertenaga gas 9,8 GW, dan bertenaga diesel 1 GW. Proyeksi ini sudah memperhitungkan aset non-joint venture baik yang sedang beroperasi maupun yang tengah dibangun dengan target beroperasi pada 2024.

Di luar pembangkit listrik yang sudah beroperasi, Generation Company 1 dan Generation Company 2 akan memiliki pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 0,6 GW melalui entitas bernama Geothermal Co serta pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 3,8 GW melalui entitas Renewable Energy Co. Adapun holding PLN mungkin masih akan mengelola pembangkit listrik bertenaga diesel dengan kapasitas 0,9 GW untuk layanan umum atau public service obligation dan keperluan lain.

Sebagai holding, menurut Hartanto, PLN akan mempercepat pengembangan bisnis baru serta tetap berfokus menjalankan program-program pemerintah dalam penyediaan listrik murah untuk masyarakat. PLN juga mengendalikan kegiatan usaha sekaligus membina subholding melalui kebijakan strategis kelistrikan. Tujuannya adalah memastikan kendali penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tetap berada pada PLN sebagai badan usaha milik negara.

Demikian pula bisnis transmisi, distribusi, dan retail yang tetap dikelola holding PLN untuk memastikan ketersediaan listrik hingga ke semua wilayah, termasuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.

Namun restrukturisasi PLN ini akhirnya mengeluarkan gagasan konsolidasi aset panas bumi di bawah beberapa BUMN yang sempat mengemuka pada awal 2021. Tadinya konsolidasi aset ini akan melibatkan PLN yang memiliki PLN Gas and Geothermal, Pertamina yang menguasai Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan PT Geo Dipa Energi.

Rencana itu mandek di urusan valuasi aset pembangkit listrik yang dikelola PLN. PLN menghendaki aset ini tidak hanya dinilai dari pembangkit listrik, tapi juga memperhitungkan jaringan transmisi, distribusi, serta pelanggan. Namun hitungan PLN yang dinilai terlalu mahal tak disepakati oleh berbagai pihak.

Menteri BUMN Erick Thohir Kementerian BUMN sedang mengkaji dan mengevaluasi strategi konsolidasi aset PGE dan PLN Geothermal. Tujuannya, kata dia, mendapatkan strategi yang paling efektif dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak baik pemerintah, PLN, maupun Pertamina.

PLN, Pertamina, dan Geo Dipa sepakat memulai pengkajian rencana mengintegrasikan aset pembangkit listrik tenaga panas bumi pada 26 Maret 2021. Pengkajian dipimpin oleh PT Mandiri Sekuritas. Penunjukan Mandiri Sekuritas ini sudah jauh-jauh hari diberitahukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara kepada manajemen PLN, Pertamina, dan Geo Dipa Energi, yakni pada 2 Februari 2021.

Kendati yang menunjuk Kementerian BUMN, tagihan biaya pengkajian rupanya dibebankan kepada tiga perusahaan ini secara proporsional, yang totalnya mencapai Rp 30 miliar. Tapi kajian berakhir di atas meja alias tak ada kesepakatan. Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Eddy Soeparno menyatakan entitas khusus untuk mengembangkan usaha panas bumi dan energi terbarukan sangat krusial. "Ini tidak bisa dilakukan dalam birokrasi PLN yang begitu besar," ujarnya.

Toh, tak semua pihak menyambut gembira restrukturisasi bisnis PLN. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa-Bali dan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PPIP) menolak rencana pembentukan Geothermal Co dan New Energy Co. "Hibah aset PLN kepada entitas baru yang sahamnya tidak dimiliki oleh negara dan selanjutnya bisa dijual patut diduga sebagai bentuk baru privatisasi PLN secara terselubung," ucap Sekretaris PPIP Andy Wijaya.

FACHRI REZA NOVRIAN, VINDRY FLORENTIN