Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Setelah Food Estate, Kini Pemerintah Bangun Shrimp Estate, Walhi: Kerusakan Berlanjut ke Pesisir

Walhi menyebut pemerintah kini membangun shrimp estate setelah food estate. Kerusakan darat dan hutan berlanjut ke pesisir.

23 Januari 2024 | 15.35 WIB

Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Perbesar
Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mengembangkan proyek shrimp estate yang dapat mengancam ekosistem mangrove di Tanah Air. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Parid Ridwanuddin mengatakan, proyek ini memiliki konsep yang sama dengan food estate yang terbukti telah gagal dan merusak lingkungan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Konsep food estate yang di hutan disalin ke pesisir. Jadi kalau di darat atau di hutan kita tahu gagal, nah kegagalan ini ingin diulang di pesisir," ujar Parid dalam diskusi di Jakarta pada Selasa, 23 Januari 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Parid menjelaskan shrimp estate yang tengah dibangun oleh pemerintah itu berfokus pada komoditas udang vaname. Komoditas itu dipilih karena mempunyai pasar yang tinggi di luar negeri dan domestik. Lokasi proyek shrimp estate, di antaranya di Kebumen Jawa Tengah. 

Selain itu, Parid mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah meresmikan lagi shrimp estate di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Lahan pesisir yang dibuka di Sumba, ujar Parid, sangat luas sehingga berdampak pada semakin menyusutnya ekosistem mangrove. 

Menurut dia, proyek shrimp estate ini adalah sebuah ironi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap membawa isu pelestarian mangrove. Bahkan, Indonesia dipilih menjadi ketua bersama Climate Allince pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab. 

Dalam forum itu, Indonesia dipilih untuk memimpin puluhan negara yang memiliki konsentrasi terhadap ekosistem mangrove. "Tetapi kebijakan di dalam negeri justru malah bertabrakan atau kontradiksi, di antaranya kalau soal shrimp estate ini," ucap Parid. 

Ia pun mengecam proyek shrimp estate ini karena berpotensi mengulang kegagalan food estate. Menurutnya, proyek shrimp estate dapat membuat hutan mangrove habis dan hilangnya banyak wilayah-wilayah pesisir yang selama ini dikelola masyarakat.

Riani Sanusi Putri

Lulusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Menekuni isu-isu pangan, industri, lingkungan, dan energi di desk ekonomi bisnis Tempo. Menjadi fellow Pulitzer Center Reinforest Journalism Fund Southeast Asia sejak 2023.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus