Si Bapak Minta Jaminan

SEORANG pengusaha non-pribumi yang ikut penataran P4 di Hotel Indonesia Sheraton pekan lalu kontan menjawab ajakan Menteri Perindustrian A.R. Soehoed. "Saya bersedia membantu industri bordir di Tasikmalaya," katanya. Dia, menurut sumber TEMPO, langsung menyebutkan sejumlah uang sebagai sumbangan permulaan. Menteri Soehoed yang memberi ceramah dalam penataran itu, pada 23 Februari lalu baru saja meresmikan P.T. Kanebo Tomen Synthetic Mills (KTSM) di Bandung menjadi 'bapak angkat' industri bordir di Tasikmalaya. Dan KTSM, patungan swasta asing Tomen-Toyomenka (70%) dengan pemerintah R.I. (30%) adalah swasta Jepang pertama yang menjadi bapak angkat. Kontrak yang ditandatangani oleh Dinas Perindustrian, P.T. KTSM dan KUD Unit Bordir Kecamatan Kawalu itu berlaku untuk 1 tahun. Untuk tahap pertama KTSM siap menyalurkan kepada KUD itu 14.592 yard kain tetoroncotton (TC), bahan baku penting industri bordir. Di pasaran Tasikmalaya harga satu yard TC-tersebut pekan lalu Rp 490. Tapi kepada anggota KUD diberikan harga ekstra Rp 465,35 per yard. Itupun boleh dicicil dalam tenggang waktu 12 minggu setelah pengambilan. Dan pembayaran boleh langsung ke BNI 1946 Cabang Tasikmalaya. Namun kaitan dengan dunia bank ini pula yang agaknya masih membuat para pengrajin bordir bingung. Ny. Nunu, 41 tahun, sekretaris KUD unit Bordir Kecamatan Kawulu menunjuk pada keharusan adanya garansi bank. Untuk 14.592 yard TC tadi, harus disertai jaminan senilai Rp 6,7 juta lebih di bank. Sedang uang koperasi saja, menurut Nunu, ada sekitar Rp 3 juta. "Itupun bukan uang diam seperti garansi bank, tapi beredar di kalangan anggota," katanya. Kartosuwiryo Bisa dibayangkan banyak di antara 140 pengusaha bordir, yang umumnya dikerjakan kaum wanita itu akan mengalami kesulitan mengikuti prosedur begitu. Menurut Menteri Soehoed, yang mengerti kesulitan tersebut, jaminan itu bisa diperlunak kalau saja ada jaminan kepercayaan dari kaum alim ulama dan tokoh masyarakat setempat. Tapi menurut Nunu, rekomendasi seperti itu tak mudah mereka berikan. Lagi pula, "mereka kan tak banyak mengetahui seluk-beluk perbankan," kata Nunu. Hubungan para pengusaha bordir dengan pemilik modal biasanya berlangsung atas dasar kepercayaan. Sampai sekarang para pemilik modal yang umumnya non-pribumi itu memang menguasai pemasaran hasil bordir Kecamatan Kawalu. Haji Zarkasi, Ketua KUD Unit Bordir Kecamatan Kawalu beranggapan para pengusaha non-pribumi itu menyediakan segalanya. "Dari mulai kebutuhan bahan baku sampai urusan naik haji," katanya. Ketergantungan terhadap modal non-pribumi di sana ada sejarahnya. Para pengusaha bordir itu umumnya pernah menjadi buruh bordir di Jakarta, di perusahaan milik non-pri. Itu terjadi ketika mereka mengungsi di zaman Kartosuwiryo masih mengacau daerah Jawa Barat. Setelah aman, dengan memiliki tambahan keahlian dan bekal modal dari majikannya, mereka kembali ke kampung Cukang di Desa Kersamenak dan kampung Saguling di Desa Cilamajang, keduanya di Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk Ketua KUD H. Zarkasi, pemilik perusahaan bordir Ciwulan. Sekalipun simpanan koperasi cuma Rp 3 juta, tapi uang yang beredar di kawasan industri bordir itu menurut pihak KUD, meliputi hampir Rp 500 juta. Kedua kampung itu pula setiap bulan rata-rata menghabiskan 220 ribu yard TC, bahan shifon 103 yard, Paris sekitar 100 yard dan bahan Georgettc sepanjang 37 ribu yard. Masih ada lagi, seperti macam-macam jenis benang, kelosan kayu, jarum mesin sampai kancing cecet yang ratusan lusin. Mereka secara terpisah memang tergolong industri kecil. Salah satu yang paling maju, seperti perusahaan bordir Motekar punya Ny. Cucun, paling banter menghasilkan 10 kodi sebulan. "Bordir ini memang rumit. Soal kualitas harus diutamakan," katanya.