Siapa Operator Baru Proyek Gas IDD di Kalimantan Timur

Perbesar

Fasiilitas produksi terapung dari Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) Chevron di Lapangan Bangka, lepas pantai Kalimantan Timur, Indonesia. Dok. Chevron Indonesia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Diskusi dengan calon mitra masih berlangsung hingga saat ini.
Nilai keekonomian proyek IDD sudah tidak menarik bagi Chevron.
Keputusan pemerintah mengalihkan hak pengelolaan Blok Rokan turut memicu Chevron melepas IDD.

JAKARTA - PT Chevron Pacific Indonesia masih berdiskusi dengan calon mitra yang menjadi operator baru pada proyek pengembangan Indonesia Deepwater Development (IDD) tahap II. Pemerintah berharap bisa mengantongi komitmen pengelolaan proyek gas di laut dalam Kalimantan Timur itu pada tahun ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Manager Corporate Communication Chevron, Sonitha Poernomo, mengatakan diskusi dengan calon mitra masih berlangsung hingga saat ini. "Chevron Rapak Ltd telah membuka ruang data untuk memfasilitasi diskusi mengenai identifikasi mitra yang potensial untuk IDD," ujar dia kepada Tempo. Meski begitu, Sonitha menambahkan, belum ada keputusan akhir mengenai diskusi tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Chevron memutuskan melepas 62 persen hak partisipasi pada proyek yang berada di Cekungan Kutai ini. Sonitha menuturkan, meski Cekungan Kutai merupakan kawasan hidrokarbon yang menarik, pengembangan IDD tahap kedua tidak dapat bersaing dengan proyek lain untuk memperoleh modal dalam portofolio global perusahaan. Chevron yakin proyek ini akan memiliki nilai untuk operator lain dan Kutei Basin bisa terus dikembangkan.

"Kami akan terus bekerja sama dengan SKK Migas dan mitra potensial untuk membantu merealisasi potensi proyek ini," kata Sonitha. Namun, sesuai dengan kebijakan perusahaan, ia tidak dapat memberikan informasi rinci perihal negosiasi komersial yang berlangsung.

Beberapa sumber menuturkan kebijakan perusahaan untuk melepas IDD dipicu oleh tingginya biaya investasi yang harus dikeluarkan. "Sejak awal desain rencana pengembangan, dari sisi teknologi, desain, hingga biaya, ongkosnya membesar secara signifikan," ujarnya. Sementara itu, pembahasan mengenai perubahan desain pengembangan berlangsung berkali-kali. Di sisi lain, cakupan proyek IDD sudah jauh mengecil dibanding saat awal dulu dan secara keekonomian sudah tidak menarik bagi Chevron.

Pemicu lainnya adalah keputusan pemerintah yang mengalihkan hak pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero). Chevron dikabarkan kecewa atas keputusan pemerintah tersebut hingga memutuskan melepas IDD. Padahal, kata sejumlah sumber, Chevron semula akan berusaha mati-matian mengembangkan proyek IDD bila Blok Rokan tetap mereka kelola. Di kalangan praktisi minyak dan gas, perusahaan asal Amerika Serikat itu bahkan dikabarkan akan segera hengkang dari Indonesia.

Fasiilitas produksi terapung dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) Chevron di Lapangan Bangka, lepas pantai Kalimantan Timur, Indonesia. Dok. Chevron Indonesia

Nama ENI sempat berembus sebagai kandidat pengganti Chevron dalam proyek eksploitasi gas laut dalam pertama di Indonesia ini. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto sempat beberapa kali membantah, tapi kemudian membenarkan kabar yang beredar. "Perkembangan terakhir (mengenai IDD) sudah lebih mengerucut pada ENI," kata dia, beberapa bulan lalu. Pada awal tahun ini, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani menyatakan ENI tengah mempertimbangkan keekonomian proyek.

SKK Migas berharap segera ada kesepakatan dalam diskusi mengenai pengelolaan proyek IDD ini. "Kami tetap berharap proyek dapat onstream tepat waktu, yaitu pada 2025," ujar pelaksana tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih, kemarin.

Jika ENI bersedia mengambil alih peran operator pada proyek tersebut, SKK Migas menilai perusahaan asal Italia itu dapat melakukan efisiensi. Pasalnya, saat ini ENI mengelola wilayah kerja Muara Bakau di Kalimantan Timur. Fasilitas produksi di Lapangan Jangkrik serta Lapangan Merakesh dapat diintegrasikan untuk proyek IDD juga.

Pengambilalihan peran operator itu bisa dilihat sebagai konsolidasi aset bagi ENI, sekaligus menguatkan posisi perusahaan di Kalimantan Timur. Melalui integrasi tersebut, Susana memperkirakan nilai keekonomian proyek IDD menjadi lebih baik. Selain itu, penyelesaian proyek bisa lebih cepat lantaran perusahaan tak perlu lagi membangun fasilitas anyar.

Susana menyatakan kebutuhan energi di Indonesia juga bisa menjadi pertimbangan bagi calon pengelola baru proyek IDD untuk berinvestasi. "Indonesia adalah negara besar yang sedang berkembang, sehingga membutuhkan peningkatan energi dalam jumlah besar," katanya. SKK migas juga tengah berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik, antara lain dengan menata proses perizinan serta mengusulkan kebijakan, seperti paket insentif.

SKK Migas saat ini membuka diri kepada perusahaan-perusahaan minyak luar negeri ataupun dalam negeri untuk bekerja sama mengelola potensi hulu migas nasional. Apalagi Indonesia masih memiliki banyak cekungan yang belum dieksplorasi. "Perusahaan-perusahaan minyak yang sudah memiliki pengalaman di Indonesia diharapkan tetap melihat potensi Indonesia dan melakukan kegiatan hulu migas lagi," kata Susana.

VINDRY FLORENTIN