Besar Beban ketimbang Iuran

ISLANDIA muncul dengan membawa kejutan. Negara di Eropa Utara itu dinobatkan sebagai pemilik sistem pensiunan PNS atau pegawai negeri sipil terbaik di dunia versi Mercer CFA Institute. Dalam laporan Global Pension Systems Rankings 2021, Mercer memberi ponten 84,2 kepada Islandia dan menempatkannya di jajaran Grade A bersama Belanda dan Denmark, yang selama beberapa tahun berada di papan atas peringkat negara dengan sistem pensiunan terbaik.

Mercer baru memasukkan Islandia dalam daftar negara dengan sistem pensiun terbaik tahun ini. Lembaga pengelola aset dan investasi global ini memberikan nilai tertinggi karena Islandia memiliki sistem pensiun yang memberikan manfaat paling optimal bagi pegawai negeri sipil. Regulasi dan tata kelola pensiun karyawan swasta di negara itu juga dianggap terbaik karena mengoptimalkan pengelolaan aset untuk hari tua.  

Islandia meraih peringkat tinggi saat ekonomi dunia lesu karena pagebluk Covid-19. Di tengah kondisi ini, kata Senior Partner Mercer, David Knox, sejumlah negara juga menghadapi populasi yang menua dan ketidakpastian pengembalian investasi. “Reformasi sistem pensiun dalam jangka panjang sangat mendesak dilakukan pada era yang penuh tantangan ini,” ucapnya dalam laporan yang dirilis pada Februari lalu tersebut.

Dalam penyusunan laporan Global Pension Systems Rankings, Mercer bekerja sama dengan organisasi nirlaba CFA Institute bersama dua kampus di Australia, yaitu Monash University dan Monash Business School. Riset ini menilai 50 indikator skema pensiun di 43 negara yang mewakili 65 persen populasi dunia.

Lantas di mana posisi Indonesia? Mercer CFA Institute memberikan skor 50,4 dan menempatkan Indonesia di deretan negara Grade C bersama Malaysia, Cina, Taiwan, dan 12 negara lain. Beruntung, Grade C bukan golongan terendah lantaran masih ada dua kelas lagi di bawahnya. Namun Mercer CFA Institute memberi catatan penting: skema pensiun di negara-negara ini memiliki risiko dan diragukan keberlanjutannya.

Pemerintah memang khawatir akan dampak beban gaji pensiun pegawai negeri sipil (PNS) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2020-2021 anggaran gaji pensiunan naik dari Rp 104,9 triliun menjadi Rp 112,2 triliun. Tahun ini nilainya diperkirakan Rp 119 triliun atau 4,3 persen dari total belanja negara.

Dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 24 Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi sistem pensiun PNS sangat penting. Menurut dia, selama ini negara harus menanggung penuh gaji pensiunan PNS, tentara, dan polisi.

Sejatinya para aparat negara ini mengumpulkan iuran pensiun bulanan melalui PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau Taspen. Tapi pada kenyataannya negara yang harus menanggung gaji mereka saat pensiun. Sebab, iuran yang dikumpulkan tak sebanding dengan periode pembayaran pensiun yang rata-rata cukup panjang. Bahkan gaji ini masih bisa diterima oleh istri atau suami dan anak-anaknya hingga usia tertentu setelah pensiunan PNS wafat.

"Ketidaksesuaian pembayaran itu akan menimbulkan risiko dalam jangka yang sangat panjang, baik bagi keberlangsungan pengelolaan dana pensiun maupun bagi APBN,” tutur Menteri Sri. Risiko kian tinggi karena jumlah pensiunan PNS terus bertambah.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni mengatakan pemerintah tengah menyiapkan perubahan sistem pensiun, termasuk aspek penggajian dan penghargaan, melalui peraturan pemerintah (PP). "Kami mempercepat penyusunan materi PP itu tahun ini," ucapnya pada Jumat, 16 September lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat dengan Komite IV DPD RI di Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Agustus 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Indra Budi Sumantoro, menilai pemerintah harus menentukan skema yang paling efektif bagi pensiunan PNS. Termasuk metode pembiayaan untuk gaji pensiun dan lembaga pengelolanya. Pemerintah sedang mengkaji beberapa opsi, apakah tetap menugasi Taspen atau mengelolanya langsung lewat Kementerian Keuangan. “Yang paling penting bagaimana skema pensiun bisa mendorong PNS berkinerja lebih baik,” ujarnya.

DJSN merekomendasikan skema multipilar seperti yang diterapkan di banyak negara. Yang pertama adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan manfaat dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pilar berikutnya adalah program kesejahteraan pegawai yang dijalankan oleh Taspen atau perusahaan asuransi dan penyelenggara dana pensiun. Pilar ketiga adalah program sukarela melalui perusahaan asuransi komersial. “Semua karyawan diikutsertakan. Perusahaan memberikan top up. Seperti yang dilakukan oleh swasta,” kata Indra.

Pakar aktuaria dan pendiri Sienco Actuaries and Consultant, Indra Catarya Situmeang, menilai sistem pensiun yang dipakai pemerintah saat ini sebenarnya tidak salah. Persoalannya, ketika PNS membayar iuran pensiun melalui pemotongan gaji setiap bulan, pemerintah sebagai pemberi kerja tidak menyetor kewajibannya. Walhasil, terjadi kesenjangan antara pengumpulan dana dan beban yang harus dibayarkan. “Gap ini terus meningkat dan terakumulasi sampai sekarang,” ucapnya.

Bukan cuma Indonesia, sejumlah negara lain juga mengalami masalah pendanaan pensiun. Hasil riset Mercer CFA Institute menyebutkan salah satu tantangan pendanaan pensiun adalah meningkatnya populasi penduduk usia tua. Studi ini menekankan perlunya reformasi kebijakan guna merespons tantangan mengenai tingkat manfaat, jaminan pensiun, dan usia pensiun serta mendorong orang agar bekerja lebih lama dan meningkatkan pendanaan untuk bekal pensiun. 

Di Jerman, menurut laporan kantor berita Deutsche Welle pada Kamis, 1 September lalu, angka lowongan pekerjaan memecahkan rekor. Pada kuartal pertama tahun ini, jumlah lowongan kerja mencapai 1,74 juta, angka tertinggi sejak tiga dekade lalu atau pasca-reunifikasi Jerman.

Pada saat yang sama, Jerman kekurangan orang berusia muda. Data Kantor Statistik Federal menyebutkan hanya 10 persen dari populasi Jerman berusia 15-24 tahun. Sebaliknya, populasi usia di atas 65 tahun sebanyak 20 persen. Dampaknya adalah anggaran negara untuk membayar gaji pensiunan PNS terus membengkak dan tak sebanding dengan kenaikan kinerja penduduk berusia muda. 

KHAIRUL ANAM