Solusi Pemerintah bagi Sengketa Telkom-AriaWest

Tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia belum juga berkurang, terbukti dari kasus sengketa antara Telkom dan AriaWest International. Meskipun sengketa itu sudah berlangsung lebih dari dua tahun, belum ada penyelesaian yang bisa diterima kedua belah pihak. Upaya pemerintah menengahi sengketa itu belum juga berhasil. Rabu pekan lalu Menteri Perhubungan dan Tele-komunikasi menawarkan jalan keluar alias solusi baru. Pemerintah akan menyerahkan saham Telkom kepada AT&T sebagai kompensasi atas pemutusan kontrak AriaWest di Jawa Barat dan Banten (Divisi Regonal III). Perusahaan telekomunikasi AS itu kini menguasai 35 persen saham AriaWest International. "Pemerintah kini sedang menghitungnya," kata Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Agum Gumelar. Sumber TEMPO mengungkapkan bahwa AriaWest menuntut ganti rugi US$ 354 juta, sementara Telkom bertahan pada angka US$ 200 juta. Lebih dari itu, pertukaran ini juga bisa mengancam APBN 2001 karena pemerintah akan menjual 14 persen sahamnya di Telkom untuk memenuhi target privatisasi Rp 6,5 triliun. Jika yang ditukar cuma saham AT&T, berarti pemerintah harus membayar kompensasi US$ 124 juta. Jumlah itu kira-kira setara dengan 60 persen hasil penjualan 14 persen saham pemerintah di Telkom. Artinya, pemerintah mungkin hanya akan mendapat US$ 80 juta (Rp 800 miliar) dari penjualan saham Telkom. Apalagi jika seluruh saham AriaWest yang dikompensasi, seluruh hasil penjualan saham itu tak bakal mencukupi. Tapi inilah langkah paling murah karena pemerintah sendiri jelas tak punya uang, dan Telkom tak bisa se-penuhnya dibebani kewajiban pembayaran ganti rugi ini. Selain itu, sudah hampir enam bulan pelayanan Telkom di Jawa Barat mandek gara-gara sengketa. Sampai kini sudah lebih dari 100 ribu pelanggan dari total 650 ribu pelanggan yang mengalami gangguan telepon. Selain itu, persoalan gaji pegawai juga masih belum beres.