Temenggung, Sang Birokrat

Siapakah Syafruddin Arsyad Temenggung? Tak aneh bila dari banyak mulut orang terlontar pertanyaan standar tentang pria kelahiran Palembang 42 tahun lalu itu. Dibandingkan dengan kandidat Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lainnya, pamor Temenggung memang kurang mencorong. Ia tak seterkenal Arif Arryman, yang ekonom pendiri Econit, atau Arwin Rasjid dan Abdul Gani, yang bankir. Banyak orang mungkin terkesima ketika Menteri BUMN Laksamana Sukardi menunjuknya sebagai Ketua BPPN menggantikan I Putu Gde Ary Suta. Bahkan mungkin pula ada yang meragukan kemampuannya memimpin agen penyehatan perbankan yang mengemban tugas pemulihan ekonomi dan menopang anggaran itu. Syaf—begitu panggilan akrabnya—memang tak punya latar belakang memimpin perusahaan atau pendidikan keuangan. Ia lebih tepat disebut sebagai seorang birokrat yang efisien. "Syaf tak pernah menghambat urusan orang lain dan terampil sebagai manajer," kata seorang petinggi pemerintahan yang tak mau disebut namanya. Setamat dari Jurusan Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Syaf terus-menerus berkarir di pemerintahan. Mula-mula ia bekerja di Departemen Pekerjaan Umum—sekarang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Dikenal sebagai orang yang senang belajar, ia melanjutkan pendidikan di bidang pembangunan perkotaan di University College, London, kemudian memperoleh master di bidang perencanaan kota dari Universitas Cornell, New York. Di universitas yang sama pula ia menggondol gelar doktor bidang ekonomi wilayah dan ekonomi pembangunan. Di Departemen Pekerjaan Umum, Syaf dikenal dekat dengan Parulian Sidabutar, yang ketika itu menjadi sekretaris jenderal. Sewaktu Parulian ditarik menjadi Sekretaris Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri semasa Ginandjar Kartasasmita, Syaf ikut pula pindah kantor. Di kantor baru ini Syaf kemudian menjadi Deputi Menteri Koordinator dan Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) semasa Kwik Kian Gie. Dengan posisi itu, nasib Syaf sontak berubah. Ia menjadi orang penting dan ikut berwenang menetapkan kebijakan pemerintah. Tapi, sejalan dengan kesibukan yang bertambah, bertiup kabar tak sedap bahwa ia terlalu dekat dengan sejumlah pengusaha dan obligor di BPPN. Sumber TEMPO, misalnya, membisikkan bahwa Syaf dicurigai akrab dengan kalangan pengusaha rokok lantaran ia memiliki wewenang mengatur kebijakan cukai. Adapun para obligor dikabarkan berlomba mendekatinya karena, sebagai Sekretaris KKSK, ia ikut memutuskan proses restrukturisasi utang di BPPN. Sebagai Ketua BPPN, tugasnyalah sekarang untuk membuktikan bahwa semua kabar miring itu tak benar adanya, barangkali dengan cara bersikap lebih tegas kepada obligor dan pengusaha yang bandel. Kepada wartawan seusai rapat di Departemen Keuangan, Jumat pekan lalu, ia memaparkan tiga target utama yang akan dikerjakannya. "Target kualitatif, good corporate governance, dan aspek kualitatif," katanya. N.D.