Tender Paiton

JALAN raya Probolinggo--Besuki di Jawa Timur kini harus mendaki bukit di Desa Paiton. Tidak lagi lurus menyusur bibir pantai karena jalur semula sudah dipotong untuk proyek pusat listrik. Alat angkut berat, truk dan traktor, hilir mudik membawa tanah menguruk pantai. Pelan-pelan tapi tampak pasti, proyek Pusat Instrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Paiton Probolinggo, itu akhirnya diteruskan juga Agak mengejutkan, karena pembangkit listrik non air dua kali 400 MW itu pada 1983 pernah masuk dalam daftar proyek yang ditunda. Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), pekan lalu, bahkan sudah mengundang para kontraktor untuk mengikuti prakualifikasi bagi proyek Paiton unit 1 dan 2. Tender itu dibuka selama dua bulan - sejak 17 Juni 1987. Sebuah perkembangan menarik, tentu, meningat di tahun 1983 itu lebih dari sepuluh proyek listrik terpaksa dijadwalkan kembali, gara-gara devisa pemerintah makin terbatas. PLTU Paiton. menurut jawaban Menteri Pertimbangan dan Energi atas pertanyaan Komisi VI DPR, September 1985, sehatnya baru dalam Repelita V jadwalnya. Ternyata, PLTU Paiton punya cerita lain. Tak jelas bagaimana Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren) melihat proyek itu. Dulu memang pernah disebut, Bakoren menganjurkan agar Pemerintah lebih mengutamakan pengembangan pusat listrik tenaga air dan geotermal. Tapi Pertamina, yang diserahi mengembangkan proyek geotermal, tak pernah mendapat arah yang jelas mengenai kebijaksanaan energi Departemen Pertambangan dan Energi, induknya sendiri. Paiton buktinya malah diteruskan. Ada yang berubah? "Ternyata, setelah dilihat dari berbagai sudut. proyek inl feasible, tanpa harus menaikkan harga langganan listrik nantinya, ujar Soni Harsono, dari Sekretariat Negara. Maka, sejak Maret tahun lalu Wijaya Karya mulai mengerjakan hasil tender Rp 156 milyar, mengawali pembangunan proyek itu. Selama 15 bulan, sampai dengan pertengahan bulan ini, perbukitan seluas 5,8 ha telah diratakan untuk menempatkan peralatan seitchard, macam trafo. Perum PLN sebagai pelaksana proyek sendiri itu sudah mengajukan permohonan kepada Bank Dunia, agar lembaga keuangan itu mau menyediakan sebagian pembiayaannya. Boleh jadi, proyek itu masuk dalam agenda pembicaraan pertemuan IGGI di Den Haag pekan ini. Selain itu, The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) Jepang pun kabarnya bersedia pula meminjami duit. Maka tidak ada kekhawatiran lagi proyek itu akan kekurangan dana - sekalipun sampai kini belum jelas berapa yang harus dipikul APB, dan berapa yang akan disediakan Bank Dunia dan OECF. Yang penting, PLN sudah siap menerima masukan prakualifikasi dari para kontraktor dengan uang administrasi Rp 150.000. Suhardjo Hs., Laporan Biro Jakarta