Tensi Tinggi di West Madura

Bangkalan tak punya uang. Tapi kabupaten di ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, ini tak putus asa berjuang meminta saham pengelolaan blok minyak West Madura Offshore. Setelah Oktober tahun lalu secara khusus mendirikan PT Bangkalan Petrogas, Senin pekan ini, di pendapa kabupaten, Bangkalan menggandeng PT Gresik Migas milik Kabupaten Gresik. Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menandatangani kerja sama pendirian perusahaan untuk mengelola working interest dalam production sharing contract West Madura Offshore.

Mereka sepakat bekerja dengan kepemilikan masing-masing 50 persen saham. Dua badan usaha ini selanjutnya menggandeng perusahaan swasta berbasis di Jakarta, PT Yudistira Bumi Energi, yang berkantor di Wisma Agro Manunggal. ”Kami sudah mengikat komitmen, dan Senin (pekan ini) tinggal tanda tangan,” kata Yulius Isyudianto dari Yudistira, Selasa pekan lalu.

Kerja sama ini mereka ikat menyusul berakhirnya pengelolaan West Madura Offshore pada 6 Mei lalu. Pada hari terakhir kontrak, diteken perjanjian baru production sharing contract yang diberikan kepada Pertamina dan Kodeco (Korea). Nama perjanjiannya adalah amended and restated production sharing contract. Semula, West Madura Offshore dikuasai Pertamina 50 persen, Kodeco 25 persen, dan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Madura Ltd 25 persen.

Namun, selama renegosiasi, CNOOC memilih mundur. West Madura akhirnya hanya dimiliki dua perusahaan. Pertamina menguasai 80 persen working capital, dan sisanya dipunyai Kodeco, perusahaan minyak Korea Selatan. Pertamina juga operator menggantikan Kodeco dalam perjanjian lama.

Saat ini minyak yang disedot berada pada kisaran 13 ribu barel per hari, dan gas 138 juta kaki kubik per hari. Produksi minyak pada masa puncak diperkirakan 40 ribu barel. Pasar West Madura pun pasti. Setidaknya, ada tiga perjanjian jual-beli di kantong, yakni penjualan gas ke PT PLN selama sebelas tahun sejak 2002 senilai US$ 780 juta, komitmen dengan PT PGN untuk periode tujuh tahun mulai 2005, serta perjanjian dengan PT Petrokimia Gresik selama tujuh tahun sejak 2006.

West Madura Offshore berada di lepas pantai Jawa Timur (utara Gresik, utara dan barat Bangkalan, dan Selat Madura pada posisi timur Sidoarjo). Luas wilayah kerja adalah 6.460 kilometer persegi dan yang sedang digarap 1.615 kilometer persegi.

Dalam perjanjian lama, Kodeco Energy Co Ltd menandatangani kontrak West Madura dengan Pertamina untuk masa 30 tahun sejak 6 Mei 1981. Kepemilikan saham 50 persen Pertamina dan 50 persen Kodeco—yang sekaligus menjadi operator. Pada 1999 YPF, perusahaan minyak Spanyol, membeli 25 persen saham di West Madura dan 50 persen saham di lapangan Poleng, dekat West Madura Offshore, dari Kodeco. Pada 2002 CNOOC masuk dengan cara membeli saham milik YPF di West Madura dan Poleng.

Pesona West Madura Offshore mirip kisah Potre Koneng (Putri Kuning), permaisuri Keraton Madura dulu kala yang memikat banyak pria karena saking cantiknya. Sementara menjelang akhir kontrak pada Mei itu banyak pemain berebut masuk di level nasional, kini lapangan permainan berpindah ke daerah. Tidak hanya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berminat menguasai West Madura, tapi juga Bangkalan. Secara administratif, West Madura memang berada di Kabupaten Bangkalan. Gresik juga memegang peran penting karena unit fasilitas pengolahannya di sana. Belakangan, lewat Bangkalan dan Gresik, PT Yudistira masuk.

Yudistira sangat tahu Bangkalan dan Gresik tak punya duit. Anggaran daerah tak mungkin ditanam dalam investasi karena aturan melarangnya. Abdul Hakim, Komisaris PT Bangkalan Petrogas, mengakui kosongnya kantong itu. ”Bangkalan tidak memiliki modal apa pun,” kata dia. Hakim berandai-andai, kalau saja duit dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bangkalan ditaruh di West Madura, dipastikan akan ludes. ”Butuh uang besar,” kata dia.

Senada dengan Bangkalan, Gresik pun merasakan perlunya menggandeng pihak ketiga. ”Kami terus membangun komunikasi dengan Bangkalan dan investor,” kata Bukhari, Direktur Utama PT Gresik Migas.

Setidaknya sejak hampir setahun lalu Yudistira rajin melobi pejabat teras Bangkalan dan Gresik. Di perusahaan ini ada Yulius Isyudianto, yang pernah bekerja untuk Total. Lulusan Institut Teknologi Bandung ini dikenal sebagai profesional di bidang minyak dan gas. Perusahaan ini jugalah yang gencar mendekati Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan hak mengelola Blok Mahakam, yang segera berakhir pada 2017.

Yudistira juga ikut menjadi rekanan perusahaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Blok Cepu lewat PT Usaha Tama Mandiri Nusantara. Yudistira dikenal menjalin hubungan baik dengan lembaga pembiayaan yang berbasis di Singapura dan punya kantor cabang di Asia Tenggara.

Nah, untuk bermain minyak dan gas ini, Bangkalan dan Gresik sudah sepakat mendirikan perusahaan baru, bernama PT Gerbang Oil and Gas Jatim West Madura Offshore. Perusahaan ini bersama Yudistira akan mendirikan perusahaan joint venture. Belum ada nama untuk perusahaan baru ini. Yang pasti, mereka sudah sepakat komposisi kepemilikan dalam perusahaan bersama ini adalah Gerbang menguasai 51 persen dan Yudistira 49 persen.

Perusahaan bersama milik Gresik-Bangkalan plus Yudistira inilah yang bertekad merebut kepemilikan West Madura. Mereka ingin merebut saham sebanyak-banyaknya, kalau perlu seratus persen. Kebutuhan dana untuk mengelola West Madura Offshore mencapai sekitar US$ 300 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun. Duit sebesar itulah yang harus disediakan trio ini untuk bisa menguasai West Madura.

Meskipun sudah ada kontrak baru dengan Pertamina dan Kodeco, Bangkalan dan Gresik tetap meyakini, sejak berakhirnya kontrak West Madura pada 7 Mei lalu, seratus persen kepemilikan blok migas itu masih berada di tangan pemerintah pusat. Mereka percaya masih ada peluang karena yakin belum ada kontrak final yang terang-benderang siapa dapat berapa.

Sejumlah sumber meyakini perpanjangan kontrak West Madura untuk Pertamina dan Kodeco itu baru sebatas draf. Karena itulah Kabupaten Bangkalan melalui Bupati Fuad Amin Imron telah mengirim surat ke Menteri Energi pada 25 Mei lalu. Ia minta 50 persen kepemilikan. Surat yang sama juga telah dilayangkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, yang mendukung koleganya dari Bangkalan. Fuad mengatakan Bangkalan ingin memiliki saham West Madura untuk menaikkan pendapatan asli daerah sehingga rakyat Bangkalan merasakan hasilnya. Apalagi, kata dia, Bangkalan terkena langsung dampak eksploitasi. ”Sudah sepatutnya Bangkalan dilibatkan,” kata Fuad.

Namun hal itu dibantah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo. ”Dari sisi pemerintah sudah selesai. Sekarang soal ini ada di tangan Pertamina sebagai operator,” kata dia Rabu pekan lalu.

Bangkalan dan Gresik sepertinya akan berjuang mati-matian. Kalau Kodeco yang asing saja mendapat 20 persen, daerah mestinya juga memperoleh porsi yang sama. Abdul Hakim, Komisaris PT Bangkalan Petrogas, menyatakan bahwa Bangkalan memang ibarat pungguk merindukan bulan. Namun ia dan Pemerintah Daerah Bangkalan tak akan putus asa untuk mengejar jatah saham West Madura. ”Kami maunya modal sekecil-kecilnya tapi pendapatan sebanyak-banyaknya,” kata dia seraya tertawa.

Jika pemerintah pusat tidak memberi saham, Bangkalan menyatakan tak akan memberi izin prinsip pengeboran. Semua izin ada di tangan Bupati Bangkalan. Kalau pemerintah pusat ngotot tidak akan memberi jatah 20 persen, Bangkalan mengancam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mempersoalkan kenapa perusahaan asing digandeng, sedangkan perusahaan daerah justru diabaikan. ”Kalau benar begitu, ini tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam seisinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Yulius.

Sikap Bangkalan-Gresik yang ngotot ini tak pelak mengakibatkan tensi di West Madura Offshore meningkat. Sebelumnya, pemerintah provinsi Jawa Timur sudah bersuara keras untuk punya andil. Hingga Kamis pekan lalu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkeras tak mau hanya diberi jatah 10 persen. Menurut Soekarwo, kebijakan soal West Madura saat ini berada di tangan Pertamina. Itulah sebabnya Jawa Timur terus melobi Pertamina untuk mendapatkan minimal 49 persen dari 80 persen saham milik Pertamina.

Khusus untuk melobi Pertamina ini, Soekarwo langsung turun gunung. Ia berapa kali menjumpai pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Energi. Ia juga bertemu dengan bos-bos Pertamina. ”Alhamdulillah, Pertamina setuju Jawa Timur mendapat jatah,” kata Soekarwo, Kamis pekan lalu. Berapa persen yang akan diberikan, masih dalam tahap perhitungan.

Soal permintaan pemerintah Gresik dan Bangkalan, Soekarwo menyatakan belum mendapatkan pemberitahuan resmi. Rencananya, minta atau tidak, dua kabupaten itu akan diberi jatah. Pertamina minta Gresik, Bangka­lan, dan Jawa Timur jadi satu menunjuk badan usaha milik daerah. ”PT PJU (Petrogas Jatim Utama) yang pegang kendali,” kata Soekarwo.

Menurut Soekarwo, Pertamina tidak mau cawe-cawe untuk urusan pembagian jatah saham untuk daerah ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Mochammad Harun juga meminta Jawa Timur bicara dengan Bangkalan dan Gresik supaya duduk bersama. ”Pertamina membuka peluang bagi daerah untuk ikut mengelola West Madura,” kata dia. Hanya, penyelesaian urusan ini tak boleh dibiarkan berkepanjangan karena bisa berdampak buruk pada produksi West Madura.

Sunudyantoro, Retno Sulistyowati (Jakarta), Fatkhurrohman Taufiq (Surabaya), Musthofa Bisri (Bangkalan)