Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. 

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad....

1. Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Jokowi mengatakan pemerintah ingin betul-betul menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. “Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri,” kata Jokowi sebelum berangkat menuju Uni Emirat Arab di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2024. 

“Kita ingin – memang OIKN itu betul-betul diberikan kewenangan, untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri.”

Jokowi pada Kamis pekan lalu, 11 Juli 2024, meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Perpres ini berfungsi untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak bisa langsung dimula pada 17 Agustus mendatang.

Sebelumnya, sinyal pembatasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, lalu dibantah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Harus ada dasar hukumnya dulu," kata Mulyanto melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 16 Juli 2024. 

Artinya, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceraan BBM harus lebih dulu diselesaikan. Kriteria pembatasannya juga harus definitif dan dikonsultasikan kepada publik. "Sehingga, saat ditetapkan lebih mudah diterima," tuturnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor....

3. Cerita Pengusaha Terpukul karena Dumping Keramik Impor dari Cina: 60 Persen Kapasitas Produksi Tak Terserap

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengklaim produsen keramik di Indonesia mampu memenuhi seluruh permintaan pasar dalam negeri. 

"Bahkan dari segi volume produksi dan jenis keramik yang diimpor dari Cina, semuanya bisa dipenuhi produsen dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Namun karena saat ini terjadi banjir keramik impor dengan harga sangat rendah dari Cina, Edy mengaku kapasitas produksi keramik nasional kini jadi tidak terserap. Dalam catatannya, akibat praktik dumping produk impor, kapasitas produksi dalam negeri tidak terserap kini mencapai 60 persen atau sekitar 80-90 juta meter kubik.

Padahal, menurut Edy, kebutuhan keramik di dalam negeri sebetulnya sudah dapat dipenuhi dari produksi lokal. Artinya, impor keramik dari Cina sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kalaupun harus impor, ia menilai, pemerintah harus tegas menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindungi produsen dalam negeri.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Pengamat Penerbangan Uraikan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan tingginya harga tiket pesawat sedang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan beberapa langkah penurunan.

Ia mengatakan akan mengevaluasi biaya operasi pesawat dengan mengidentifikasi cost per block hour, atau biaya rata-rata yang dikeluarkan maskapai dalam setiap jam penerbangan. Selain itu, bakal mengakselerasi pembebasan bea masuk impor tertentu untuk kebutuhan penerbangan.

“Porsi perawatan berada di 16 persen keseluruhan setelah avtur,” ujarnya di laman instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Selasa, 16 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. IKN akan Gunakan Kereta Otonom Tanpa Rel....

5. IKN akan Gunakan Kereta Otonom Tanpa Rel atau ART Asal Cina, Apa Itu?

Rangkaian kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit/ART) buatan Cina dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada akhir Juli 2024.

"Rangkaian autonomous rail transit (ART) atau trem otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara pada akhir Juli dan beroperasi pada Agustus 2024," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi jalur Trem Otonom di Jalan Sumbu Kebangsaan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, Jumat, 12 Juli 2024.

Budi Karya mengatakan, rangkaian trem otonom telah dikirim dari Cina pada awal Juli. Menurut perhitungan, kapal ekspedisi yang mengangkut trem otonom tersebut akan tiba di Pelabuhan Balikpapan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Sehari Menjelang Pengumuman BI Rate, Rupiah Melemah Tipis Menjadi Rp 16.179 per Dolar AS