Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang dikabarkan dilarikan ke rumah sakit di Singapura menjadi berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca. Juru bicara atau jubir Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan bahwa Luhut disarankan dirawat di rumah sakit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai revisi Rancangan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) telah disahkan sebagai undang-undang pada Selasa, 3 Oktober 2023. Salah satu poin yang diputuskan adalah persamaan hak dan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Termasuk hak PPPK untuk mendapatkan pensiun seperti PNS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kemudian berita mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengungkap penyebab harga beras naik di Tanah Air. Jokowi menyebut bahwa kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara, akibat krisis pangan global.
Lalu berita mengenai gaji dan kekayaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Firli Bahuri menjadi sorotan publik setelah disebut memeras Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli dikabarkan menerima uang sebesar Rp 1 miliar dalam penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan).
Berita kelima mengenai penolakan relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, masih terus terjadi meski pemerintah telah memberikan sejumlah janji. Teranyar, pada Selasa pagi, 3 Oktober 2023, belasan emak-emak dari kelurahan Sembulang membentangkan spanduk penolakan penggusuran.
Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.
Selanjutnya: Luhut Disebut-sebut Dilarikan ke RS di Singapura, Jubir Beberkan Faktanya…
- Luhut Disebut-sebut Dilarikan ke RS di Singapura, Jubir Beberkan Faktanya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut dilarikan ke rumah sakit di Singapura. Soal ini, juru bicara atau jubir Luhut, Jodi Mahardi, membeberkan faktanya.
Jodi membantah kabar soal Luhut dirawat di rumah sakit Singapura. Ia memastikan Luhut saat ini berada di Jakarta dan dalam kondisi yang baik.
"Berdasarkan anjuran dokter, beliau diminta untuk melakukan bed rest (rawat inap) guna mempercepat pemulihan kesehatannya," kata Jodi lewat pesan tertulis pada Tempo, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Adapun kabar Luhut sakit mencuat pada Jumat malam, 6 Oktober 2023. Luhut juga dikabarkan dilarikan ke rumah sakit di Singapura.
"Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar Pak Luhut segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala," tutur Jodi.
Luhut yang menginjak usia 76 tahun pada 28 September 2023 lalu pada awal bulan ini, tepatnya pada 2 Oktober lalu menemani Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: RUU ASN Disahkan, PPPK Bakal Terima Uang Pensiun…
- RUU ASN Disahkan, PPPK Bakal Terima Uang Pensiun
Pemerintah dan Komisi II DPR RI secara resmi menyepakati revisi Rancangan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) pada Selasa, 3 Oktober 2023. Salah satu poin yang diputuskan adalah persamaan hak dan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Bab VI hak dan kewajiban, tidak ada perbedaan hak PNS dengan PPPK. ASN berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan material dan/atau non-material,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU ASN, Syamsurizal dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU ASN Komisi II DPR RI dengan Pemerintah, dikutip dari kanal YouTube DPR RI, Selasa, 26 September 2023.
Komponen penghargaan dan pengakuan tersebut terdiri dari penghasilan, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, penghargaan yang bersifat motivasi, serta pengembangan diri dan bantuan hukum.
Kemudian, Syamsurizal menjelaskan dalam Bab VIII RUU ASN tentang manajemen ASN, akan dilakukan penggabungan antara manajemen PNS dan manajemen PPPK menjadi manajemen ASN, sehingga tidak ada pembeda. “PNS dan PPPK sama-sama memiliki kesempatan pengembangan talenta, karier, dan jaminan pensiun,” ujar Syamsurizal.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni mengatakan dalam RUU ASN, nantinya kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan. PPPK akan diberi jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Jokowi Ungkap Faktor Penyebab Harga Beras Naik di Tanah Air…
- Jokowi Ungkap Faktor Penyebab Harga Beras Naik di Tanah Air
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap penyebab harga beras naik di Tanah Air. Jokowi menyebut bahwa kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara, akibat krisis pangan global.
“Misalnya di Singapura rata-rata harganya Rp 21.600, di Brunei harganya sudah mencapai rata-rata Rp 37.000, di tetangga dekat kita di Timor Leste harganya Rp 20.000 ribu. (Harga beras) kita masih Rp 10.800-Rp 13.000, tetapi memang harganya naik. Di globalnya memang seperti itu,” kata Jokowi saat menghadiri konsolidasi nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Meski begitu, lanjut Jokowi, dirinya bakal berusaha untuk menekan harga beras di masyarakat agar kembali turun.
"Kami (pemerintah) akan terus berusaha menekan agar harga-harga kembali turun dan menjadi normal kembali," kata Jokowi.
Selain krisis pangan global, Jokowi mengatakan kenaikan harga pangan juga dipicu kebijakan 22 negara produsen beras, termasuk India, yang menghentikan ekspornya.
Selain itu, kata Jokowi, problem adanya cuaca ekstrem yang disebabkan fenomena El Nino juga menyumbang tingginya harga beras di masyarakat.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Diisukan Peras Syahrul Yasin Limpo, Berapa Gaji dan Tunjangan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK?...
- Diisukan Peras Syahrul Yasin Limpo, Berapa Gaji dan Tunjangan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK?
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut-sebut memeras Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli dikabarkan menerima uang sebesar Rp 1 miliar dalam penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan).
Menanggapi isu yang beredar, Firli buka suara. “Hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan pimpinan KPK,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023.
Dia juga menjelaskan bahwa beberapa kali foto wajahnya digunakan sebagai foto profil akun WhatsApp oleh pihak tak bertanggung jawab. Kemudian, kata dia, akun itu mencoba menghubungi beberapa pihak untuk meminta sesuatu.
“Menghubungi kepala daerah, bahkan menteri, anggota DPR RI. Saya tidak tahu siapa yang melakukan itu, dengan meminta sesuatu,” ucap Firli.
Nama Firli Bahuri terseret dalam sebuah kasus bukanlah kali pertama. Berdasarkan catatan Tempo, ada sejumlah kasus yang menyeret nama Firli Bahuri. Lantas, berapa gaji Firli Bahuri sebenarnya di KPK?
Ketentuan pemberian gaji ketua dan wakil ketua KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan beleid tersebut, ketua dan wakil ketua KPK berhak menerima gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, serta tunjangan hari tua per bulan.
Khusus tunjangan asuransi dan jiwa serta tunjangan hari tua, dibayarkan kepada penyelenggara asuransi dan dana pensiun. Pemberian tunjangan hari tua yang dimaksud merupakan pengganti hak pensiun sebagai pejabat negara.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Kondisi Terkini di Rempang…
- Kondisi Terkini di Rempang, Berapa Banyak Warga yang Sudah Direlokasi ke Rumah Susun?
Penolakan relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, masih terus terjadi meski pemerintah telah memberikan sejumlah janji. Teranyar, pada Selasa pagi, 3 Oktober 2023, belasan emak-emak dari kelurahan Sembulang membentangkan spanduk penolakan penggusuran. Penolakan dilakukan setelah warga mendapat informasi kepala BP Batam akan datang berkunjung ke Pulau Rempang.
Berdasarkan pantauan Tempo, hingga saat ini kondisi di Pulau Rempang masih kondusif. Salah seorang warga Sembulang lain bernama Amin mengatakan, kondisi di Pulau Rempang sudah cukup membaik. Warga sudah mulai tenang, pasalnya tidak ada lagi aparat kepolisian atau TNI yang datang ke rumah untuk meminta warga ikut relokasi. "Sekarang sudah tenang, lah. Tapi masih 50 persen. Kalau sudah pasti batal, kami baru senang," kata Amin, Selasa lalu.
Setidaknya sudah dua pekan terakhir ini warga tidak didatangi oleh aparat untuk relokasi. Meski begitu, Amin mengaku banyak warga yang masih takut untuk bekerja. "Kalau untuk kerja, kami masih takut-takut, lah."
Dalam pengumumannya, BP Batam menyebutkan ada sebanyak 10 keluarga yang sudah pindah ke hunian sementara. Sementara itu mayoritas warga Rempang lainnya masih menolak. Dari target 700 lebih keluarga yang direlokasi, setidaknya sudah 317 keluarga yang mendaftar.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyambut baik pemindahan terhadap warga yang telah dilakukan dengan maksimal. Ia menekankan, relokasi warga terdampak proyek Rempang Eco City dilakukan secara humanis tanpa ada intervensi atau paksaan.
Ariastuty mengatakan sebanyak 10 KK yang direlokasi berasal dari lokasi yang berbeda-beda. Ada yang dari Sei Buluh Simpang Dapur Enam, Goba Sei Buluh, Pasir Panjang, dan Sembulang Camping. "Sejauh ini ada 10 KK yang sudah menempati hunian sementara. Kami berharap, jumlah tersebut terus bertambah," ujar Ariastuty.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Catatan: Berita ini mengalami perbaikan pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 20.48 WIB. Perubahan pada judul yang semula tertulis "Terkini: Luhut Dirawat di RS Singapura, Kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri" diperbaiki menjadi "Terkini: Luhut Dikabarkan Dirawat di RS Singapura, Kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri".
Foto 
