Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis terpopuler sepanjang Senin, 27 Februari 2023 adalah tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani yang marah dengan gaya hidup mewah para pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Dia Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan kekayaannya sekaligus meminta supaya klub motor besar para pejabat pajak dibubarkan. Berita selanjutnya masih tentang Sri Mulyani, bendahara negara bersama sejumlah pejabat kementerian dan kepala daerah mengunjungi proyek pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo. Dia memastikan pembayaran lahan warga akan terpenuhi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikutnya adalah berita tentang penjelasan usulan penerapan pajak kekayaan yang mengemuka setelah maraknya kasus pamer kekayaan sejumlah pejabat. Lalu berita tentang penjelasan Menteri Sandiaga Uno mengenai sikap Menteri Luhut yang melarang investor membangun hotel bintang 3 di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Berikutnya adalah tentang rencana pemerintah merevisi aturan ihwal syarat pemberian subsidi peremajaan sawit rakyat (PSR) bagi petani swadaya untuk meningkatkan serapan subsidi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut rangkuman berita ekonomi dan bisnis terpopuler Tempo.co.
1. Begini Sri Mulyani Marah, Minta Dirjen Pajak Suryo Utomo Jelaskan Kekayaannya dan Bubarkan Klub Moge Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani, angkat bicara atas viralnya salah satu aktivitas anak buahnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Hal ini karena Suryo Utomo tertangkap kamera sedang mengendarai motor gede atau moge bersama komunitas yang berisi beberapa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sri Mulyani lantas meminta Suryo Utomo segera mengumumkan kepada masyarakat mengenai jumlah harta kekayaan dan sumbernya. "Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, Sri Mulyani juga meminta agar klub moge motor BlanstingRijder DJP dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif dan kecurigaan masyarakat mengenai kehidupan pejabat dan para pegawai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. "Mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat," katanya.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
2. Sri Mulyani: Pembebasan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Rp 5,9 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan inspeksi lapangan dan meninjau langsung perkembangan proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di sejumlah titik lokasi proyek di wilayah tiga kabupaten yaitu Klaten dan Boyolali, Senin, 27 Februari 2023. Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo itu dibangun sepanjang 96,57 kilometer dengan nilai total investasi Rp 27,8 triliun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut mendampingi dua menteri itu bersama dengan Bupati Klaten Sri Mulyani, Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan, Bupati Karanganyar Juliyatmono, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sri Mulyani menuturkan infrastruktur adalah urat nadi dari sebuah perekonomian menentukan daya kompetisi menentukan produktivitas dan kemajuan sebuah bangsa dan perekonomian. Sebanyak 106 proyek strategis nasional yang nilainya mencapai 106,95 triliun dari sisi pembebasan lahan saja yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Adapun pembiayaan untuk pembebasan tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo mencapai 5,902 triliun rupiah.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
3. Buntut Pejabat Pajak Pamer Kekayaan, Pengamat: Indonesia Bisa Meniru Eropa Terapkan Pajak Kekayaan
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menanggapi peristiwa penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo, anak pejabat Pajak bernama Rafael Alun Trisambodo. Kejadian itu memunculkan tuntutan pemberlakuan wealth tax atau pajak kekayaan. Menurut Fajry, di beberapa negara di Eropa seperti Italia, Belgia dan Perancis menerapkan wealth tax terhadap aset tertentu. “Sedangkan di Spanyol dikenakan atas harta bersih,” ujar dia kepada Tempo pada Senin, 27 Februari 2023.
Sementara di Indonesia, kata Fajry, dulu sempat ada rekomendasi supaya wealth tax dipungut dari orang-orang yang memiliki aset sebesar Rp 5 miliar ke atas. “Tapi kalau benar-benar mau jalan, bisa dikaji lebih lanjut,” tutur dia.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
4. Luhut Melarang Pembangunan Hotel Bintang 3 di Danau Toba, Ini Penjelasan Sandiaga Uno
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan maksud Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang melarang investor membangun hotel bintang 3 di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. “Ajakan dari Pak Luhut adalah memfokuskan dulu di bintang 5 karena kalau di bintang 3 pasarnya sudah terkelola dan sudah tersedia. Ada beberapa hotel yang sudah berdiri dan beroperasi, tapi yang bintang 5 belum,” ujar Sandiaga Uno dalam acara “The Weekly Brief with Sandi Uno”, Senin, 27 Februari 2023.
Dia melanjutkan, per hari ini belum ada hotel bintang 5 berkelas internasional di kawasan Danau Toba. Ini sempat menjadi tanda tanya para peserta F1 Power Boat. “Kita membutuhkan akomodasi yang lebih tersedia di Danau Toba, apalagi kalau ingin menggagas event-event berskala internasional. Hotel bintang 5 menjadi suatu keharusan,” ujarnya.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
5. Realisasi Subsidi Peremajaan Sawit Rendah, Pemerintah Revisi Sejumlah Aturan
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alamsyah mengatakan sejumlah kementerian dan lembaga sepakat untuk merevisi aturan ihwal syarat pemberian subsidi peremajaan sawit rakyat (PSR) bagi petani swadaya. Ia menjelaskan Kementan telah merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit. Kemudian beleid itu direvisi dengan penerbitan Permentan Nomor 19 Tahun 2022.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: Akibat Ulah Anak Buah, Dirjen Pajak Suryo Utomo Disorot Publik, Ini Harta Kekayaan dan Profilnya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
