Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 12 September 2023 dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat bersama beberapa menteri lain, termasuk dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di kantornya, Jakarta Pusat pada Kamis, 5 Oktober 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Disusul, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kini tengah menjadi sorotan masyarakat di media sosial Indonesia. Pasalnya, politikus dan tokoh kepolisian Indonesia tersebut menyarankan agar masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan pokok selain nasi seperti ubi dan sorgum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikutnya, Rancangan revisi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI Selasa, 3 Oktober 2023.
Selanjutnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas membeberkan modus baru mafia beras saat ini. Ia mengatakan kali ini mafia beras tak melakukan oplos beras Bulog, tetapi mengganti kemasannya dengan karung beras merek lokal premium.
Terakhir, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menceritakan adanya perubahan yang sangat kentara soal sikap berbagai fasilitas kesehatan dengan pihaknya belakangan ini dengan kejadian di masa lampau.
Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:
Selanjutnya: 1. Sri Mulyani Sampaikan Perintah Jokowi....
1. Sri Mulyani Sampaikan Perintah Jokowi untuk Atasi Impor Ilegal dan Sepinya Pasar Tradisional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat bersama beberapa menteri lain di kantornya, Jakarta Pusat pada Kamis, 5 Oktober 2023.
Hal itu dilakukan setelah pemerintah menerima keluhan dari berbagai asosiasi usaha mengenai banjirnya barang impor ilegal di pasar tradisional dan makin sepinya pasar tradisional yang bersaing dengan e-commerce (toko daring).
“Juga maraknya impor ilegal pakaian bekas dan impor borongan telah mengancam perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam cuitannya di akun Instagram miliknya, Kamis, 5 Oktober 2023.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. Tito Karnavian Minta Masyarakat Makan Ubi dan Sorgum, Syahrul Yasin Limpo Sarankan Sagu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kini tengah menjadi sorotan masyarakat di media sosial Indonesia. Pasalnya, politikus dan tokoh kepolisian Indonesia tersebut menyarankan agar masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan pokok selain nasi seperti ubi dan sorgum. Menurut Tito, hal itu untuk menyiasati kenaikan harga beras di pasaran.
Saat ini, harga beras masih terus mengalami kenaikan. Bahkan, untuk harga beras kualitas bawah I menjadi Rp 13.350 per kilogram. Sedangkan, beras kualitas super II menjadi Rp 15.200 per kilogram.
“Saran saya untuk kita semua, warga negara Indonesia, kuncinya selain stok (beras) adalah diversifikasi pangan,” ujar Tito saat ditemui pada Selasa, 3 Oktober 2023 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Syahrul Yasin Limpo, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian, juga pernah menyarankan masyarakat untuk mencari alternatif pangan selain nasi, seperti sagu.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 3. RUU ASN Disahkan, Anggota TNI....
3. RUU ASN Disahkan, Anggota TNI dan Polri Boleh Isi Jabatan ASN
Rancangan revisi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI Selasa, 3 Oktober 2023.
Salah satu poin yang disahkan, yaitu ketiadaan larangan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengisi jabatan ASN tertentu.
Dalam Bab V RUU ASN, disebutkan bahwa terdapat dua jenis jabatan ASN, yaitu jabatan manajerial dan non manajerial. Khusus bagi anggota TNI dan Polri dapat mengisi jabatan non manajerial.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. Bos Bulog Buwas Beberkan Modus Baru Mafia Beras: Bukan Dioplos, tapi..
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas membeberkan modus baru mafia beras saat ini. Ia mengatakan kali ini mafia beras tak melakukan oplos beras Bulog, tetapi mengganti kemasannya dengan karung beras merek lokal premium.
"Beras Bulog dimasukkan ke packaging merek-merek mereka untuk disuplai dan dijual dengan harga tinggi premium," kata Buwas saat ditemui di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur pada Rabu, 4 Oktober 2023.
Dia menduga modus ini membuat harga beras tak kunjung turun. Buwas mengatakan saat ini mafia beras terus beroperasi meski Satgas Pangan telah melakukan pengawasan. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu pun mengaku sudah memeriksa sampel beras tersebut di laboratorium.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. Dirut BPJS Kesehatan Cerita Dulu Rumah Sakit....
5. Dirut BPJS Kesehatan Cerita Dulu Rumah Sakit Ogah-ogahan Kerja Sama: Sekarang Antre
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menceritakan adanya perubahan yang sangat kentara soal sikap berbagai fasilitas kesehatan dengan pihaknya belakangan ini dengan kejadian di masa lampau.
“Dulu rumah sakit ogah-ogahan kerja sama dengan BPJS, sekarang pada antre. Paling tidak sudah lebih dari 3.000 rumah sakit,” ujar Ali Ghufron saat melakukan kunjungan ke Gedung Tempo, di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Oktober 2023.
Ia menjelaskan, saat ini BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 23.592 untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk puskemas, klinik, dan DPP. Kemudian, BPJS telah bekerja sama dengan 3.004 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) termasuk di antaranya rumah sakit dan klinik utama, serta 1.363 apotek dan optik. Angka ini merupakan data per 22 September 2023.
Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan saat ini kondisinya merupakan badan hukum, bukan badan usaha yang berorientasi profit. “Pahami ini dulu. Kedudukannya langsung di bawah Presiden, bukan dan tidak melalui kementerian lembaga,” ujarnya.
Berita selengkapnya baca di sini.
Foto 
