Apa yang Kurang Disiapkan dalam Uji Coba Makan Bergizi Gratis

Sementara itu, kolaborasi Badan Gizi Nasional dengan TNI bertujuan menyiapkan kebutuhan dapur umum. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan pembangunan 100 dapur umum ditargetkan rampung hingga akhir Desember 2024. Adapun hingga 25 November 2024, TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di lahan milik TNI Angkatan Darat, dengan 84 lokasi di antaranya sudah dibangun untuk program makan bergizi gratis.

Di tengah pembangunan ratusan fasilitas tersebut, TNI juga telah menguji coba program makan bergizi gratis, di antaranya, di kawasan Hambalang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. "Dilanjutkan pada 2 Januari 2025 dengan launching 100 lokasi tempat makan gratis," ucapnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan boks berisi makanan bergizi gratis kepada siswa di Sekolah Dasar Negeri 103 Inpres Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, 13 November 2024. ANTARA/Arnas Padda

Bukan hanya Angkatan Darat, satuan militer di udara juga menyiapkan pembangunan dapur untuk program makan bergizi gratis. TNI Angkatan Udara membangun Dapur Sehat Anak Bangsa di kompleks Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal M. Tonny Harjono menuturkan pihaknya sedang merenovasi dapur di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma. Perbaikan itu meliputi peningkatan fasilitas memasak hingga pengelolaan makanan dengan standar tinggi.

Persiapan uji coba program makan bergizi menjadi sorotan sejumlah ekonom. Awalil Rizky, ekonom Bright Institute, menyayangkan uji coba yang disiapkan Badan Gizi Nasional masih berkutat pada aspek teknis, seperti penyediaan lokasi, menu, dan penjadwalannya. Sebab, ia menilai pemerintah semestinya juga menyiapkan konsep besar atau struktur operasional program ini.

Offtaker menjadi salah satu aspek penting yang dinilai luput dalam uji coba program makan bergizi gratis. Offtaker merupakan pihak yang memasok kebutuhan program ini. Menurut Awalil, transparansi pemerintah soal penentuan offtaker sangat penting karena akan menunjukkan gambaran tentang kesiapan lingkungan, termasuk suplai bahan, dan tenaga kerja.

Di sisi lain, Awalil menilai sejauh ini belum ada kejelasan mengenai fokus utama uji coba program makan bergizi gratis, misalnya kandungan gizi, kesesuaian anggaran, prosedur pelaksanaan, atau dampaknya terhadap perekonomian setempat. Sebab, awalnya program ini tidak hanya menjanjikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tapi juga berkontribusi pada ekonomi regional melalui pengelolaan logistik, bahan pangan, dan tenaga kerja lokal.

Awalil berharap pemerintah mengevaluasi uji coba program makan bergizi gratis secara mendetail. Ia menekankan pelaksanaan uji coba harus dicatat secara presisi dan obyektif. "Tidak cukup hanya melaporkan hasil yang menyenangkan agar segala masalah bisa diidentifikasi sejak dini," ujarnya.

Laporan yang presisi, tutur Awalil, bertujuan menyusun prosedur operasi standar (SOP) yang matang. Dengan demikian, kualitas layanan bisa dipastikan prima. Hal tersebut juga diperlukan agar aspek keuangan dapat dipantau secara ketat. Karena dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, uji coba perlu direncanakan secara efektif supaya tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

Ihwal transparansi dalam uji coba program makan bergizi gratis, ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menekankan pentingnya validitas data penerima bantuan. Ia berujar data sekolah atau penerima program harus sudah siap dan valid untuk meminimalkan kesalahan dalam distribusi bantuan. Pasalnya, data yang baik akan mendukung evaluasi program lebih akurat.

Pemerintah juga diminta mengantisipasi masalah peningkatan impor bahan makanan yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan program ini agar tidak merugikan pelaku usaha lokal. Ditambah kebutuhan sistem pengolahan limbah makanan untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Setelah uji coba program makan bergizi gratis selesai, Yusuf mengusulkan dua indikator keberhasilannya. Indikator pertama, tingkat capaian kebutuhan nutrisi atau protein penerima program. Pemerintah harus menentukan indikator keberhasilan yang jelas dalam meningkatkan gizi penerima bantuan. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar kandungan gizi tertentu yang sudah disepakati. Untuk mencapai itu, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti ahli gizi, penyedia bahan makanan, dan sekolah.

Indikator kedua, peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Yusuf menyarankan bahan-bahan makanan yang digunakan sebaiknya berasal dari pelaku usaha lokal untuk mendorong perekonomian daerah. Dengan begitu, program ini bisa memberikan efek pengganda (multiplier effect) pada ekonomi lokal, tidak sekadar sebagai belanja pemerintah.

Mengingat program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap, Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menyarankan pemerintah mengutamakan kelompok miskin yang tidak mampu mengakses makanan bergizi tinggi karena keterbatasan daya beli. Fokusnya adalah menyediakan makanan bergizi, seperti daging, ikan, telur, susu, buah, dan sayuran, yang biasanya mahal serta sulit dijangkau kelompok miskin.

Yusuf berharap program makan bergizi gratis mampu mendorong kedaulatan pangan nasional melalui diversifikasi pangan. Salah satunya dengan cara menghidupkan kembali budaya pangan lokal. Program ini dapat menjadi sarana untuk mendorong produksi dan konsumsi pangan berdasarkan sumber daya serta kearifan lokal di Indonesia. Di sisi lain, langkah ini juga dapat menjadi tameng dari intrusi pangan asing dan impor bahan makanan yang berlebihan.