Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Tangerang - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Solihin angkat bicara seputar kenaikan upah minimun provinsi atau UMP untuk tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Solihin menilai, kenaikan UMP yang cukup besar itu memberatkan pengusaha retail. "Berat," ujarnya usai pelantikan Pengurus DPP Aprindo 2024-2028 di Hotel Soll Marina, Tangerang, Sabtu 14 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menyikapi kenaikan UMP yang membuat posisi kalangan pengusaha tidak bisa menolak, Solihin mengatakan, jalan terakhi yang akan dilakukan peretail adalah efisiensi. "Semua peretail akan mengarah pada efisiensi," ujar dia. Namun, Solihin menegaskan, efisiensi tidak hanya berupa PHK karyawan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Solihin menjelaskan kondisi industri retail dalam setahun terakhir ini. Menurutnya, retail toko yang sama di tahun lalu, pada tahun ini kenaikannya tida sampai 6,5 persen. "Kenaikan retail lebih banyak ke ekspansi atau penambahan jumlah gerai," ucapnya.
Pada tahun ini, kata Solihin, banyak juga toko retail yang tutup karena merugi. Namun, retail memiliki strategi dengan kembali membuka toko atau gerai yang baru, sehingga cara ini bisa mengurangi resiko PHK karyawan. "Apakah retail tidak banyak yang tutup?, Alhamdulilah ratusan toko yang tutup. Tapi kita ketutup dengan pembukaan toko yang baru," kata bos Alfamart ini.
Solihin yang juga Coorporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk--perusahaan jaringan minimarket Alfamart--menyatakan tahun ini sebanyak 300-400 gerainya ditutup karena tidak untung. "Kalau untung, pasti kita buka terus,"ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimun provinsi atau UMP untuk tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Tenaga Kerja Yassierli di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November 2024.
Prabowo mengatakan upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja. Apalagi buruh yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
Jenderal TNI Purnawirawan ini mengatakan, untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi kota dan kabupaten. Sementara ketentuan lebih rinci ihwal upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Awalnya Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun setelah Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan buruh di Istana Presiden, pemerintah akhirnya memutuskan kenaikan UMP 2025 di angka 6,5 persen.
Pilihan Editor: Daftar UMP 2025 di Seluruh Indonesia