Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pengkajian transformasi Bulog bakal dibahas mulai pekan ini. Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini menyepakati untuk membahas status kelembagaan Bulog pada Jumat, 29 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kami akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog karena swasembada pangan. Ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain," kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 26 November 2024, usai rapat terbatas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo berniat menjadikan Bulog badan otonom di bawah presiden. Semua Perusahaan Umum (Perum) Bulog berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Zulhas, eks Menteri Perdagangan ini juga menyinggung soal transformasi keuangan Bulog.
Keuangan Bulog, kata Zulhas, akan lebih baik bila nantinya menjadi sebuah badan khusus di bawah presiden. "Kalau Bulog lancar membeli, lancar kalau uangnya ada, kalau pakai bunga terus dia ngitung untung, rugi terus. Oleh karena itu, Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, perubahan kendali Bulog dirancang tim yang beranggotakan 17 orang dan dipimpin Rachmat Pambudy. Rachmat adalah salah satu anggota dewan pakar bidang pangan yang mendukung Prabowo sejak pemilihan presiden 2019. Ia juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
Saat ini Rachmat menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dimintai konfirmasi, Rachmat tak kunjung menjawab.
Tugas Bulog memang berat. Sejak berubah dari LPND menjadi BUMN pada 2003, Bulog mengemban fungsi ganda sebagai pengampu kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) sekaligus lembaga komersial. Ketika menjalankan dua peran itu, Bulog kerap merugi. Pada 2019, misalnya, Bulog merugi hingga Rp 1,7 triliun. Kondisi keuangan Bulog berangsur membaik dan pada 2023 perusahaan ini meraup untung Rp 820 miliar.
Dualisme peran Bulog kerap menuai perdebatan. Pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Jawa Barat, Dwi Andreas Santosa, mengatakan status Bulog sebagai perusahaan umum yang berlaku saat ini memang menuntut keuntungan. Tapi, di sisi lain, dalam menjalankan penugasan stabilisasi dan intervensi harga, Bulog memiliki risiko rugi.
“Kalau Bulog pikirkan untung-rugi, bagaimana bisa menangani kesejahteraan petani?” kata Dwi Andreas Santosa.
Pilihan Editor: 63 Ribu Pekerja Kena PHK, Menaker Usul Bikin Satgas Penanganan
Foto 
