ADA masa kita datang, ada masa kita pergi. Dan pergantian
pimpinan di Departemen Kesehatan berjalan dengan smooth. Seorang
pejuang haruslah menjalani penggantiannya dengan lancar." Itu
kata-kata perpisahan Prof. Dr. Siwabessy ketika menyerahkan
jabatan menteri kesehatan, yang sudah dia pegang 12 tahun,
kepada menteri baru Majen Suwardjono Surjaningrat. Peristiwa
berlangsung di Operation Room, Depkes, 1 April.
Buat Siwabessy sendiri siapa yang akan menggantinya baru
diketahuinya hari Rabu, pagi-pagi sekali, beberapa jam sebelum
Presiden Suharto mengumumkan susunan kabinetnya. Hari Selasa ia
menerima surat pemberhentian. Keesokan paginya, dari rumah dia
menelpon dr Suwardjono Surjaningrat -yang menduduki kursi
Sekretaris Jenderal Depkes sejak 2 setengah bulan lalu,
menggantikan Mayjen dr Djaka Sutadiwiria.
"Djon. Saya sudah menerima surat pemberhentian. Apa sudah dengar
siapa yang akan menggantikan saya?", tanyanya.
Suwardjono tidak menjawab langsung. Dia merasa tak enak untuk
menyebut dirinyalah yang dimaksud. "Hari Senin saya dipanggil
Presiden," jawabnya. Tapi Siwabessy sudah menangkap apa arti
kalimat itu. Kontan dia berkata: "Selamat Djon, selamat. Saya
senang kamu yang dipilih."
Suwardjono, 55 tahun, anak Bupati Purwodadi, orangnya halus.
Berkulit kuning langsat. Berbicara pelan membujuk. Berkacamata.
Matanya yang selalu merah barangkali saja menunjukkan jam
kerjanya yang banyak.
Lulusan FKUI 1954 ini, yang juga Ketua Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional sejak 1970, dengan segera diharap
menanggulangi masalah-masalah yang masih dihadapi Departemen
Kesehatan.
Menurut Siwabessy, dalam memimpin Departemen Kesehatan ada
kemajuan yang sudah dicapai. Antara lain menurunkan angka
kematian bayi. Tapi yang nampak nyata adalah berhasilnya
pemberantasan cacar, dan Indonesia dinyatakan WHO sebagai bebas
cacar di tahun 1974. Tapi masalah seperti kebijaksanaan perataan
pelayanan kesehatan tingkat desa--dengan lepasnya kontrol Depkes
atas pelayanan super spesialis di kota besar--begitu pula
kesemrawutan administrasi Departemen, masih tertinggal. Dan
berikut ini pandangan Suwardjono Surjaningrat, Menteri baru:
Pusat Kesehatan Masyarakat
Saya memang sudah mendengar adanya puskesmas yang tidak
berfungsi. Tak ada pasien yang ditampung. Sayang sekali,
fasilitas kesehatan yang begitu mahal tidak berhasil membawa
faedah bagi masyarakat. Keadaan ini tidak terlepas dari
perencanaan yang kurang baik. Misalnya: ada kecamatan yang belum
membutuhkan puskesmas, tapi ada pula yang malahan butuh lebih
dari satu. Terkadang ada puskesmas yang didirikan untuk prestise
daerah saja--atas permintaan penjabat daerah. Kerjasama dan
pengertian yang lebih baik diperlukan antara Depkes dan
Departemen Dalam Negeri.
Tenaga Dokter
Dalam perjalanan saya sebagai Ketua BKKBN, pernah seorang dokter
muda di daerah mengeluh: "Sampai kapan kami dihukum di sini,
Pak?" Menghadapi idealisme dokter muda yang mau bekerja di
daerah, janganlah kita beri imbalan yang malah membuat mereka
mati konyol. Mereka harus diberi imbalan berupa jaminan karir,
dan masa dinas di daerah benar-benar berakhir tepat pada
waktunya--jangan sampai untuk kembali misalnya harus memberikan
sesuatu.
Dalam hal pendidikan spesialis, untuk dokter puskesmas yang
sudah selesai masa tugasnya, saya akan banyak bekerjasama dengan
Ikatan Dokter Indonesia. Kerjasama itu tidak sulit. Saya sendiri
'kan anggota IDI.
Perataan Pelayanan
Adanya pelayanan super spesialistis dengan memasang tarif tinggi
di kota besar, telah menimbulkan gangguan di antara dokter
sendiri -- di samping mengganggu masyarakat. Gangguan tersebut
harus ditertibkan. Sama seperti pelanggar lalu lintas, dicabut
rebewesnya, dokter yang melanggar peraturan juga akan dicabut
izin prakteknya.
Perataan pelayanan adalah kebijaksanaan Depkes. Karena itulah
pelayanan spesialistis tidak hanya akan terdapat di kota besar,
tapi juga akan sampai ke ibukota kabupaten. Tiap rumah sakit
kabupaten sedang kita usahakan memperoleh tenaga spesialis
sebanyak empat orang.
Organisasi
Dalam menjalankan kebijaksanaan, Depkes sangat erat berhubungan
dengan P & K dan Dalam Negeri. Semoga di bawah Menko Kesra
Surono kerjasama itu betul-betul bisa dijalankan. Antara lain
menyangkut penyediaan dan pendidikan dokter dan persiapan daerah
dalam menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan bidang kesehatan.
Di samping rapat pimpinan seminggu sekali di tingkat Dirjen yang
dipimpin Sekjen, saya menambahkan rapat pimpinan tingkat kepala
biro yang juga dipimpin Sekjen. Tapi laporan langsung kepada
saya sebagai Menteri tidak tertutup, asal jangan melangkahi.
Disiplin kerja harus diperbaiki. Saya akan masuk jam 8 pagi dan
pulang jam 15.00.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini