Krisdayanti Minta Permenaker JHT Ditunda, Belum Mendesak Diberlakukan Sekarang

TEMPO.CO, Jakarta - Diva dan anggota DPR RI, Krisdayanti menyayangkan kebijakan Menteri Tenaga Kerja mengenai Jaminan Hari Tua atau JHT. Pendapatnya ia kemukakan melalui unggahan di akun Instagramnya, Senin, 14 Februari 2022.

Menurut dia, meski kebijakan yang dikeluarkan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua itu sudah dikaji dengan konsep matang, tapi tidak tepat dikeluarkan dalam kondisi saat itu. "Saya menyayangkan mengapa kebijakan itu dikeluarkan ketika kondisi ekonomi masyarakat maupun perusahaan-perusahaan masih tidak stabil," tulisnya. 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengubah skema pencairan JHT. Lewat beleid itu mengatur aturan JHT terbaru. Klaim JHT baru bisa dilakukan 100 persen saat pekerja berada pada usia masa pensiun, yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).

Menurut istri Raul Lemos itu, Permenaker Nomor 2 itu belum mendesak untuk diterbitkan saat ini. Ia meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunda pemberlakuan peraturan itu. "Saya pribadi belum melihat urgencynya jika harus disahkan sekarang juga atau dalam waktu dekat, sebaiknya ditunda hingga situasi kondusif," tulisnya. 

Krisdayanti adalah anggota DPR RI Komisi IX, yang bermitra antara lain dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kepala BKKBN. Sebagai wakil rakyat, Krisdayanti cukup rajin menyuarakan pandangannya menanggapi isu-isu sosial di masyarakat.