Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Artis Korea Selatan seperti Son Ye Jin, Park Eun Bin, Kim Go Eun, Kang Dong Won, Moon So Ri, serta sutradara film Parasite, Bong Joon Ho turut dalam aksi penandatanganan yang menyerukan pemakzulan dan penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Sebanyak 2.518 anggota komunitas film Korea itu mengeluarkan pernyataan untuk menggulingkan presiden usai mendeklarasikan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir dari The Korea Herald, Pernyataan yang mewakili 77 organisasi industri perfilman Korea ini mengecam deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba dan menuntut pengunduran dirinya. Mereka mengecam tindakan Yoon sebagai aksi melanggar hukum. “Laporan pada 4 Desember yang menyatakan bahwa motif Yoon Suk Yeol melakukan deklarasi tersebut dengan tujuan mengintimidasi partai oposisi tidak dapat dipahami,” demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu pagi, 7 Desember 2024.
Petisi Sineas Korea Desak Presiden Yoon Suk Yeol Dilengserkan
Mereka menyoroti darurat militer sebagai bentuk peringatan bagi partai oposisi itu menggambarkan kegagalan sistem pemerintahan. “Ini adalah skenario yang bahkan menentang plot film paling imajinatif sekalipun,” kata mereka. “Ancaman terbesar bagi eksistensi Republik Korea adalah Yoon Suk Yeol. Melengserkannya dari jabatan adalah tugas mendesak untuk menjaga republik demokratis kita.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dikutip dari The Korea Times, Pemakzulan terhadap Yoon, bagi para sineas Korea ini merupakan langkah pertama untuk mengatasi kekacauan yang terjadi saat ini dan memulihkan reputasi Korea di mata dunia. “Bagi industri film, Yoon Suk Yeol bukan lagi seorang presiden melainkan pelaku pemberontakan,” demikian bunyi pernyataan itu, “Kami menuntut penangguhan, pemakzulan, dan penangkapannya segera."
Penerapan darurat militer di Korea Selatan itu hanya berlangsung dua setengah jam setelah Majelis Nasional membatalkan keputusan Yoon yang kontroversial itu. Bagi para sineas Korea, deklarasi darurat militer merupakan tindakan ilegal dan inkonstitusional.
Para pengunjuk rasa mengambil bagian dalam unjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang mengumumkan darurat militer, yang dibatalkan beberapa jam kemudian, di depan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, 7 Desember 2024. REUTERS/Kim Soo -hyeon
Darurat Militer Bikin Reputasi Budaya Global Korea Anjlok
Para pembuat film juga menyesalkan menurunnya reputasi budaya global Korea gara-gara penerapan darurat militer tersebut. “Gelombang Korea yang pernah digemari telah anjlok di bawah pemerintahan ini,” kata mereka.
Dalam pernyataan itu, tertulis, "Media asing, yang dulu memuji kemajuan demokrasi dan kebebasan berpendapat di Korea sebagai fondasi keberhasilan budaya dan seninya, kini menyoroti menurunnya citra internasional Korea dan memperkirakan penurunan pariwisata. Para penggemar menyatakan keprihatinannya atas keselamatan artis Korea favorit mereka. dan bahkan ada laporan warga Korea ditolak menukar mata uang asing di luar negeri."
Lebih lanjut para sineas Korea juga mengkritik kebijakan kebudayaan pemerintah, dan menuduh bahwa anggaran untuk Dewan Film Korea dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata telah digagalkan melalui keputusan sepihak presiden. Karenanya, kata mereka, tindakan cepat berupa pemakzulan atau pemecatan perlu dilakukan.
"Jika pemakzulan adalah solusi tercepat, maka pemakzulan harus dilakukan tanpa penundaan. Jika ada metode lain untuk memecatnya dari jabatan tersebut, maka cara tersebut harus dilaksanakan secepat mungkin," bunyi pernyataan itu.
Petisi penandatanganan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol oleh sineas Korea Selatan dimulai sejak Kamis sore, 5 Desember 2024 hingga tengah malam. Selain nama-nama terkenal secara global di atas, petisi ini juga ditandatangani sutradara Jeong Ji Young, Byun Young Joo, Yang Ik June, Jang Joon Hwan, Jo Sung Hee, Cho Hyun Chul, Oh Jung Min dan Lim Sun Ae.
Namun, keinginan para sineas Korea agar Yoon Suk Yeol segera terguling tampaknya harus bersabar. Para anggota parlemen dari partai penguasa memboikot pemungutan suara atas mosi pemakzulan terhadap Yoon hari ini.
Seperti dilansir Yonhap dan dikutip ANTARA, pada sesi pleno parlemen, para anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, meninggalkan ruang sidang setelah memberikan suara untuk rancangan undang-undang yang menyerukan penyelidikan oleh jaksa khusus terkait tuduhan korupsi terhadap ibu negara Kim Keon Hee.
Mosi pemakzulan terhadap Yoon dijadwalkan akan diajukan dalam sesi pleno sesudahnya, dan pemboikotan oleh anggota parlemen PPP akan membuat usulan tersebut kemungkinan tidak akan tercapai.
THE KOREA HERALD| THE KOREA TIMES| ANTARA| TEMPO
