Berebut Sawit Negeri Kobi

Mereka memiliki izin perkebunan sawit seluas 25 ribu hektare. Izin itu mencakup lahan milik masyarakat adat yang kini bermasalah. “Ada lahan yang diduga dikuasai pihak tertentu dengan melanggar hukum,” ujar Sihar pada Sabtu, 27 Juni lalu.

Kepala Pemerintahan Patuanan Negeri Kobi, Mustafa Kiahaly./M. Jaya Barends

Dari penelusuran Tempo, para spekulan tanah diduga menguasai ribuan hektare lahan ulayat di Maluku Tengah. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan tanah ulayat milik masyarakat adat tak boleh langsung dimiliki perorangan. Tanah ulayat bisa menjadi milik individu jika statusnya sudah berubah menjadi tanah negara. Aturan lain, seperti Undang-Undang Desa, menguatkan larangan kepemilikan oleh individu.

Masyarakat adat di Maluku Tengah masih eksis hingga kini. Salah satunya Patuanan Negeri Kobi. Itu sebabnya Nusaina Group menjalin kemitraan dengan masyarakat adat dalam bertanam sawit. Namun kedatangan Nusaina ke Maluku juga diduga dimanfaatkan sejumlah spekulan untuk menangguk keuntungan. Mereka membeli tanah ulayat dengan harga murah, lalu menjalin kemitraan dengan Nusaina.

Ahmad Dani Boiratan bercerita, ia sering mempertemukan para pemilik tanah dengan para pembeli. Salah satunya Wiryananda Mulasimadhi alias Wiseng. Wiseng terkenal sebagai salah satu pemilik tanah terluas di Maluku Tengah. “Selain kepada Wiseng, saya menawarkan tanah-tanah itu kepada pengusaha lain,” kata Dani.

Ulah para pencaplok tanah itu yang diduga kerap memancing konflik di Maluku Tengah hari-hari ini. Mereka meributkan pembagian hasil perkebunan dengan Nusaina Group. Keberadaan mereka juga mengaburkan status kebun. “Awalnya gara-gara oknum dari marga menjual tanah ulayat untuk kepentingan pribadi,” ucap Kepala Pemerintah Patuanan Negeri Kobi, Mustafa Kiahaly.

• • •

SEMAK belukar menghampar di afdeling III di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Hanya ada tiga pohon yang berdiri di lahan yang jembar itu. Wiryananda Mulasimadhi alias Wiseng adalah pemiliknya. “Saya membeli lahan ini sejak 2008 dari warga setempat,” kata Wiseng kepada Tempo, Jumat, 26 Juni lalu.

Wiseng, 62 tahun, bersama keluarganya diduga menguasai 4.100 hektare tanah di Maluku Tengah. Lahan itu terhampar dari Kecamatan Seram Utara Timur Kobi hingga Kecamatan Seram Utara Timur Seti. Seluruh lahan itu berada di area izin perkebunan Nusaina Group. Namun baru sekitar 1.600 hektare yang ditanami sawit.

Pengusaha asal Makassar itu bermukim sejak dulu di Seram Utara Timur Kobi. Ia memiliki toko alat pancing dan berbagai bahan kebutuhan pokok di sana. Ia mencari para pemilik tanah sejak Sihar Sitorus mengumumkan rencana pembukaan perkebunan sawit. “Informasinya saat itu, kita ongkang-ongkang kaki saja bisa dapat duit dari tanah kebun sawit,” ucapnya.

Ia membeli tanah-tanah tersebut dari anggota marga sekitar. Wiseng menyebutkan alasan warga di Timur Kobi menjual tanah untuk menyekolahkan anak. Pada 2008, satu hektare tanah dihargai Rp 350 ribu. Harga jual tanah melonjak sepuluh kali lipat pada 2013.

Meski lebih mahal, ia tetap membeli tanah-tanah itu. “Saya urus semua surat, dari akta pembelian sampai surat keterangan, sesuai dengan permintaan Nusaina agar tanah itu bisa dimitrakan,” katanya.

Nusaina menggunakan sistem kemitraan untuk menjalankan bisnis kebun sawit di Maluku Tengah. Mereka akan mengelola tanah itu, lalu membagi hasil perkebunan dengan pembagian 70 : 30. Pemilik tanah akan menerima 30 persen dari total hasil kebun.

Sihar Sitorus masih menahan uang bagi hasil untuk pemilik lahan yang bermasalah. Nusaina menemukan data 4.130 hektare tanah milik masyarakat adat diduga dikuasai Wiseng dan keluarganya. “Selama ini, sebagian sudah ada yang ditanami sawit,” ujarnya.

Ia menyurati Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk menengahi “sengketa” ini. Sihar enggan membayar bagi hasil kepada Wiseng dan keluarganya. “Kami ingin menyejahterakan masyarakat hukum adat, bukan orang-orang yang melanggar hukum,” ucapnya.

• • •

KEPALA Pemerintahan Patuanan Negeri Kobi, Mustafa Kiahaly, bersama rombongan mendatangi Kepolisian Resor Maluku Tengah pada Jumat, 20 Desember 2019. Mereka mengadukan sekaligus melaporkan para spekulan yang diduga merebut tanah ulayat Patuanan Negeri Kobi.

Namun surat berisi empat halaman itu tak menunjuk hidung pencaplok tanah adat mereka. “Kami hanya ingin tanah ulayat dikembalikan kepada Negeri Kobi,” kata Mustafa, Jumat, 26 Juni lalu.

Mustafa tak menyebut jumlah lahan Negeri Kobi yang sudah berpindah tangan. Proses pemindahan lahan itu berlangsung pada 2008-2013 saat Patuanan Negeri Kobi dikepalai Sedek Kiahaly. Ia meninggal pada 2014. “Pendahulu saya yang menandatangani dan sayangnya tidak mengarsip surat jual-beli itu,” ujarnya.

Wiryananda Mulasimadhi alias Wiseng menunjukkan salah satu surat pembelian empat hektare tanah milik Negeri Kobi. Transaksi itu berlangsung pada 16 Maret 2009. Surat itu menuliskan Wiseng membeli tanah adat dari seorang anggota marga Kobi. Kepala Patuanan Negeri Kobi kala itu, Sedek Kiahaly, menandatangani kuitansi dan surat pengalihan tanah. “Saya tidak pernah memaksa mereka menjual lahan,” kata Wiseng.

Selain memberikan uang, para pembeli membarter tanah adat di Maluku Tengah dengan barang. Halimudin, misalnya, menebus 173 hektare tanah milik seorang anggota masyarakat adat dengan satu unit mobil Toyota Avanza. Ia mengklaim Sedek Kiahaly ikut menandatangani surat pembelian tanah. “Beta mau beli tanah karena hanya untuk sawit. Kalau tidak ada, untuk apa?” ucapnya.

MUSTAFA SILALAHI, MUHAMMAD JAYA BARENDS (MALUKU TENGAH)