Eks Kapolres Ngada Dipecat dari Polri, Terbukti Cabuli Anak Bawah Umur dan Konsumsi Narkoba

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ketika masih aktif di kepolisian, Fajar merupakan perwira menengah dengan pangkat Ajun Komisaris Besar. Dia mendapat sanksi pemecatan karena mencabuli anak bawah umur dan terbukti mengonsumsi narkotika.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan pelanggar terbukti bersalah berdasarkan hasil sidang etik yang digelar Komisi Kode Etik Polri (KKEP). "Laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama FWLS, diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota Polri," kata Trunoyudo kepada awak media di Gedung TNCC Mabes Polri, Senin, 17 Maret 2025.

Pemecatan terhadap eks Kapolres Ngada itu, kata Trunoyudo, menjadi bagian dari komitmen institusi Polri dalam menindak personelnya yang melakukan pelanggaran. Adapun Fajar disebut terbukti bersalah karena melecehkan, merekam, dan mencabuli anak bawah umur saat menjabat sebagai Kapolres Ngada. AKBP Fajar juga terbukti mengonsumsi narkotika.

Kasus eks Kapolres Ngada itu terbongkar setelah Kepolisian Australia melapor ke Divisi Hubungan Internasional Polri ihwal adanya video pencabulan anak yang diunggah ke situs porno. Setelah ditelusuri, video tersebut diunggah dari Kota Kupang.

Kepolisian Daerah NTT kemudian menyelidiki kasus tersebut, hingga ditemukan keterlibatan seorang perempuan berinisial "F" yang diduga berperan sebagai penyedia anak di bawah umur untuk AKBP Fajar. "Kami mendalami dugaan bahwa wanita berinisial 'F' menerima imbalan sebesar Rp 3 juta dari AKBP Fajar untuk menyediakan anak di bawah umur," ujar Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga pada Jumat, 14 Maret 2025.