Gebyar-gebyar ikadin

PAMOR Ketua Ikadin Harjono Tji~trosoebono makin pudar saja. Kelunturan pamornya bermula dengan munculnya Pengacara Gani Djemat sebagai calon kuat yang menggantikannya sebagai orang Nomor 1 Ikadin. Setelah itu segala konsep Harjono mengenai Munas dianulir Ketua Dewan Pembina Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Jumat pekan lalu, Harjono disalip pula oleh Ketua Dewan Penasihat, Boedi Soetrisno, yang mengumumkan bahwa Dewan Penasihat akan menyelenggarakan Munas Ikadin (yang sudah tiga kali tertunda) pada 24-26 Juli nanti di Jakarta. Keputusan itu, kata Boedi, diambil setelah Dewan Penasihat dan Komisaris Ikadin bertemu dengan Ismail, Senin pekan lalu. Kedua organ Ikadin itu selama ini dikenal turut "menjagokan" Gani Djemat, yang juga anggota Dewan Penasihat. Menurut Boedi, segala masalah ketidakserasian dalam tubuh Ikadin, termasuk soal hak suara peserta, akan diselesaikan di Munas tersebut. Gebrakan Dewan Penasihat ini boleh dibilang kelanjutan langkah Menteri Ismail, April silam, guna mengatasi gejolak dalam tubuh Ikadin akibat memanasnya "pertentangan" antara kubu Harjono dan kubu Yan Apul Girsang. Kedua pihak bertikai soal waktu, tempat, dan hak suara di Munas. Yan Apul berpendapat bahwa hak suara ada pada anggota. Karena itu, ia mengupayakan agar Munas berlangsung di Jakarta -- tempat domisili 443 dari 786 anggota Ikadin. Sedangkan Harjono bersikukuh mengupayakan hak suara pada cabang, dan Munas diselenggarakan jauh dari Ibu Kota. Konsep Harjono itu sempat gol dalam Rakernas II Ikadin di Jakarta, November lalu. Akibat ketidaksepakatan kedua kubu itu, Munas Ikadin tertunda sampai tiga kali. Lalu kedua pihak saling pecat, dan kemudian membawa urusan organisasi ke polisi. April lalu, Ismail mengumpulkan pentolan-pentolan Ikadin, dan mengusulkan agar Munas dilangsung di Jakarta dengan ancar-ancar waktu sekitar 14-16 Juni. Penyelenggara Munas adalah Dewan Penasihat, dan suara tetap pada anggota. Tak terdengar Harjono menanggapi saran tersebut. Tak heran jika Ismail meragukan itikad pimpinan Ikadin untuk menyelenggarakan Munas. Kemudian "bola" digulirkan oleh Dewan Penasihat. "Kalau memang Munas harus dilaksanakan tanpa keikutsertaan sejumlah pengurus DPP Ikadin, saya akan beri rekomendasi," kata Ismail sebagaimana dikutip harian Pelita. Dewan Penasihat tampak optimistis sekali bisa menyelenggarakan Munas. Agenda utama Munas, kata Boedi, membahas masalah AD/PRT (termasuk hak suara), eksistensi Ikadin, pemilihan ketua umum, dan kebulatan tekad. Peserta Munas semua anggota Ikadin, yang kini sekitar 800 orang. Hanya saja Boedi tak menjelaskan bagaimana jika nanti hak dan kualitas Dewan Penasihat selaku penyelenggara Munas dipersoalkan. Seperti dikatakan Sekjen Ikadin, Djohan Djaubary, sesuai dengan AD/ PRT hanya DPP yang berwenang melaksanakan Munas. "Dewan Penasihat itu kanseperti DPA, tempatnya terhormat. Masa dijadikan pelaksana seperti lembaga eksekutif," kat Djohan lebih lanjut. Ia kemudian menambahkan bahwa pembentukan panitia Munas pun harus diputuskan DPP. Sementara itu, Ketua DPC Jakarta, Rudhy Lontoh, yang dikenal sebagai ujung tombak kubu Yan Apul -- belakangan kubu ini berkoalisi ke Gani Djemat -- menyatakan, tak ada salahnya Dewan Penasihat menjadi pemrakarsa tunggal dan penyelenggara Munas. "Daripada Munas terus terkatung-katung dan permasalahannya tak kunjung selesai," tutur Rudhy beberapa waktu lalu. Bahkan Rudhy menegaskan, DPC Jakarta siap menjadi Panitia Pelaksana Munas, jika diinginkan Dewan Penasihat.