Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis saat bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Puncak usai bencana banjir Jabodetabek, Kamis, 6 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kantor berita Antara melaporkan, Dedi menangis menyaksikan langsung alih fungsi lahan secara ugal-ugalan di kawasan wisata Puncak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dedi mengaku tak kuat menahan ar matanya melihat hutan lindung dibabat, digantikan beberapa bangunan dan beberapa lainnya masih dalam tahap konstruksi. "Dari sisi regulasi, itu perizinannya bisa dicabut tidak? Itu kan hutan lindung, kenapa gundul dan banyak bangunan?" ujarnya di lokasi konstruksi wahana wisata Eiger Adventure Land (EAL) di Desa Sukagalih, Megamendung, Kabupaten Bogor.
Dari tempat wisata itu, Dedi Mulyadi melihat ke arah seberang yang merupakan area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Ia nampak tercengang melihat bangunan yang akan terhubung dengan Eiger Adventure Land melalui jembatan gantung.
"Ini yang berikan izinnya siapa, dari sisi aspek regulasi bisa rekomendasikan untuk dicabut?" kata Dedi Mulyadi saat berbincang dengan salah satu petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) di tempat wisata Eiger Adventure Land.
Eiger Adventure Land merupakan satu dari empat tempat wisata yang disegel di kawasan wisata Puncak karena terindikasi melanggar alih fungsi lahan.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, hingga Bupati Bogor Rudy Susmanto, menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang melanggar alih fungsi lahan.
"Dalam rangka kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa dalam rangka juga menegakkan aturan hukum Undang-Undang berlaku," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan penyegelan.
Adapun lokasi yang disegel yang pertama yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.
"Empat hari ini, besok mungkin nambah lagi," kata Zulkifli Hasan.
Di keempat lokasi tersebut KLH memasang papan pengawasan lingkungan terkait dugaan pelanggaran hukum lingkungan termasuk ketiadaan persetujuan lingkungan karena wilayah itu masuk dalam kawasan lindung DAS Ciliwung.
Berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan itu telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar dan satu korban jiwa.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah harus mengembalikan kondisi Puncak dengan mengedepankan aspek tata ruang yang bermanfaat dan menyelamatkan masyarakat. Eiger Adventure Land menjadi salah satu lokasi yang disegel pembangunannya oleh Dedi dan rombongannya itu.
Menteri lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga menegaskan bahwa kawasan yang termasuk hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung tidak boleh ada bangunan berdiri. Apalagi DAS itu berada di dalam hutan lindung dan konservasi Taman Nasional Gunung Gede.
Hanif mengungkapkan, berdasarkan evaluasi dan investigasi yang dilakukan oleh kementeriannya, dari luas hutan 15 ribu hektare di hulu DAS Ciliwung pada 2010, sebanyak 8 ribu di antaranya telah beralih fungsi pada 2022 lalu. Perubahan disebutkannya menjadi kawasan pertanian yang berdampak meningkatnya pemukiman penduduk dan tempat wisata.
Menurut Hanif, perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi permukiman dan tempat wisata itu yang berperan dalam peristiwa banjir besar yang selalu terjadi tiap tahunnya di Bogor, Depok, Jakarta, hingga Bekasi. "Lahan kritis di hulu DAS Ciliwung mencapai 3.203,24 hektare dengan laju erosi di kawasan ini mencapai lebih dari 180 ton per hektare per tahun," katanya.
Sedimentasi di bendungan, ujar Hanif, juga terbentuk semakin cepat yang mengurangi daya tampung air. "Sehingga menyebabkan naiknya risiko banjir di wilayah hilir termasuk Jakarta."
Hanif mengatakan, apa pun alasannya lahan DAS tidak boleh untuk bangunan. Jika dipaksa mendirikan bangunan, maka bencana tidak bisa dihindarkan. Dia menyatakan akan bersurat ke Menteri Kehutanan dan BUMN untuk mengevaluasi perizinan KSO wisata seperti di EAL.
"Tidak boleh hutan konservasi dirusak begini. Karenanya kami segel dan meminta progres pembangunan di sini dihentikan dulu," kata Hanif.
Indikasi Pelanggaran Pidana
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan terdapat indikasi adanya pelanggaran pidana dilakukan dalam pembangunan empat tempat wisata yang disegel. Pihaknya akan melakukan pendalaman dengan tahapan penyidikan.
"Jadi indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut dua hal terkait dengan semua tenant yang disegel oleh Pak Menko dan Pak Gubernur," kata Menteri LH Hanif.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengecam pencopotan papan penghentian operasional setelah dilakukan penyegelan lokasi Hibisc Fantasy Puncak yang dikelola PT Jaswita Jabar.
"Kami akan menindak tegas setiap pemegang izin yang melanggar aturan," kata Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan, yang dikutip Antara.
Pernyataan itu merespons bentrokan yang terjadi antara masyarakat dan karyawan Hibisc Fantasy Puncak, usai Menteri LH melakukan inspeksi bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi.
Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak dilakukan menindaklanjuti perintah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Menteri LH Hanif mengatakan bahwa KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) telah menyegel bangunan tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur.
Pihaknya mengecam segala bentuk tindakan anarkis dan pencopotan papan penghentian operasional dan akan menindaklanjuti kejadian ini dengan laporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jabar dan Kepolisian Resor (Polres) Bogor.
"Kami berkomitmen untuk menegakkan peraturan lingkungan secara adil tanpa intervensi dari pihak manapun," ujar Menteri Hanif.
Dia juga menekankan pengawasan terhadap kawasan hutan dan sempadan sungai akan diperketat guna memastikan keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
Menindaklanjuti situasi terkini mengenai pengerahan alat berat, KLH menyatakan hal tersebut berada di luar pengetahuan dan kewenangan kementerian. Hanif menyebut akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait jika dibutuhkan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Mahfuzulloh Al Murtadho berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
