Mengapa Jaringan Prostitusi Anak Tak Bisa Diberantas?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Agustus tahun lalu juga merilis data soal prostitusi anak. Dalam keterangannya, PPATK menyebutkan nilai perputaran uang dari prostitusi anak hingga Agustus 2024 mencapai Rp 127,3 miliar dengan total transaksi 130 ribu kali. Korbannya diperkirakan mencapai 24 ribu anak, dengan rentang usia 10-18 tahun. 

Selain itu, menurut Ai Maryati, ada hal yang menarik dalam prostitusi anak saat ini. Berdasarkan data KPAI, prostitusi anak tak selalu melibatkan sindikat atau jaringan, melainkan ada juga yang mandiri. Artinya, si anak menjajakan dirinya sendiri melalui media sosial kepada pria hidung belang. Ada juga tren anak merekrut anak sebaya untuk menjajakan dirinya. Hal ini, menurut Ai, seperti yang terjadi dalam kasus Apartemen Gading Nias Residence. “Yang lapor (ke KPAI) biasanya keluarga. Mereka lapor anaknya hilang, tiba-tiba ditemukan ternyata open BO (booking out),” ujarnya.

Jaringan perdagangan anak sebagai pemuas nafsu, menurut dia, masih terus beroperasi karena polisi kerap tak maksimal dalam pengusutannya. Dia mencontohkan kasus pada April 2024 di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Hingga saat ini, menurut Ai, Kepolisian Resor Jakarta Selatan tak kunjung menetapkan orang yang menjadi perantara alias makelar perdagangan anak tersebut. Padahal kuat indikasi korban merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Ai menyatakan pihaknya telah meminta informasi kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan soal penanganan lebih lanjut kasus ini. Namun polisi hanya menjawab kasus tersebut masih terus ditelusuri. “Kasus itu sepertinya masuk eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Seharusnya menyasar narahubung yang mengenalkan,” katanya. 

Kasus yang dimaksudkan Ai adalah kematian seorang anak 16 tahun setelah dicekoki obat-obatan yang dicampur sabu oleh dua pria berusia 40-an tahun, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Kasus tersebut kembali menjadi sorotan setelah mencuat dugaan suap terhadap eks Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Bintoro. Dalam kasus tersebut, Arif dan Bayu disebut membayar korban Rp 1,5 juta untuk berkencan. Mereka mengenal korban dari seorang perempuan berinsial A yang bekerja sebagai perempuan penghibur. 

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Jakarta Selatan Ajun Komisaris Nurma Dewi mengatakan kasus yang disinggung Ai itu telah lengkap atau P21. Perihal apakah penyidik akan menelusuri adanya dugaan jaringan prostitusi anak di balik kasus itu, ia berujar tidak tahu. “Harus tanya penyidik dulu, ya,” ucapnya saat dihubungi pada Kamis, 6 Februari 2025.

Dalam proses penanganan prostitusi anak, Nurma menuturkan pihaknya kebanyakan hanya menindaklanjuti laporan warga. Dia menyatakan saat ini polisi di tingkat Polres tak memiliki tenaga untuk menelusuri secara mendalam soal prostitusi anak. "Kami terbatas. Kalau di Polda masih memungkinkan karena mereka punya direktoratnya."

Hal yang sama diutarakan Seto Handoko Putra. Ia mengatakan, di tingkat Polsek, kasus serupa biasanya bersumber dari aduan. Dia pun mengatakan tak memiliki tim khusus yang bertugas menelusuri jaringan prostitusi anak. “Kalau tingkat Polres ke atas itu sudah ada unit sendiri, yakni Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Kalau di Polsek tidak. Satu unit reskrim menangani semua kejahatan. Jadi, untuk pemantauan rutin tidak memungkinkan." 

Ai Maryati menambahkan, pekerjaan lain dalam penanganan kasus prostitusi anak adalah pelindungan terhadap hak restitusi korban. Dia menyatakan aparat penegak hukum kerap tak menyertakan restitusi korban dalam berkas perkaranya. Padahal restitusi korban prostitusi anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sebagai produk turunan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 2 ayat 2 huruf b PP tersebut menyatakan anak yang mengalami eksploitasi seksual berhak mendapat restitusi. 

KPAI, menurut Ai, telah menemui lima kepolisian daerah dalam kurun waktu 2023-2024 untuk mensosialisasi pentingnya pengajuan restitusi terhadap anak korban eksploitasi seksual. Kelima polda tersebut adalah Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Metro Jaya, Polda Jambi, dan Polda Sulawesi Selatan. “Mereka berpikir ini pekerjaan baru. Mereka tidak bisa menjamin (korban) mendapat restitusi,” ujarnya. Ai menuturkan yang perlu dilakukan aparat penegak hukum adalah menjelaskan kepada korban akan hak restitusi mereka. 

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah, menyatakan kasus prostitusi anak bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Berdasarkan data global, menurut dia, 24 persen korban eksploitasi seksual adalah anak-anak. 

Berkembangnya bisnis prostitusi anak, menurut Anis, tak lepas dari tingginya permintaan, khususnya di wilayah kota-kota besar. Di Indonesia, menurut data Komnas HAM, tiga daerah yang marak praktik prostitusi anak adalah Jakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau, khususnya Batam. “Di kota besar ada kecenderungan industri seksualnya berkembang,” ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

Selain itu, faktor ekonomi menjadi pendorong utama anak-anak terjerumus dalam bisnis ini. Karena itu, Anis menilai perlu penanganan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasinya. Dalam hal penegakan hukum, Anis mendorong Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewujudkan wacana pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang. Kapolri pernah menyatakan tengah mempertimbangkan pembentukan direktorat tersebut pada Februari tahun lalu.

Bukan hanya polisi sebagai penegak hukum, Anis menilai pemerintah juga harus mulai memberikan pemahaman terhadap anak-anak melalui sekolah bahwa ada ancaman sindikat prostitusi yang tengah mengincar mereka. Dia juga menggarisbawahi pentingnya pemerintah daerah serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengidentifikasi siapa saja anak yang berpotensi menjadi mangsa jaringan prostitusi anak ini. Pasalnya, menurut dia, banyak korban yang merupakan anak dari wilayah perdesaan dan putus sekolah. “Pemerintah desanya kan punya data siapa saja warganya yang putus sekolah,” ujarnya. 

Anis juga menyoroti soal peran Kementerian Komunikasi dan Digital alias Kementerian Komdigi untuk memberangus prostitusi anak. Pasalnya, saat ini banyak jaringan bisnis tersebut yang beroperasi di dunia maya. “Ini pekerjaan banyak pihak." ●