Kejagung Sebut Ada Selisih Uang yang Diterima Tersangka Suap Korupsi Minyak Goreng

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada selisih uang yang diterima tersangka dalam kasus suap putusan lepas (onslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melansir dari Antara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan mengungkap adanya pemberian uang sebesar Rp 60 miliar dari tersangka Ariyanto (AR), seorang advokat yang mewakili korporasi terdakwa, kepada Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uang tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan lepas (onslag) dalam perkara korupsi izin ekspor minyak goreng. Dari jumlah tersebut, tiga hakim lain yang juga menjadi tersangka, yaitu Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM), diketahui hanya menerima total Rp 22,5 miliar sebagai bagian dari suap tersebut. Sementara itu, Wahyu Gunawan (WG), panitera muda perdata PN Jakarta Utara, yang bertindak sebagai perantara antara Arif dan Ariyanto, memperoleh bagian sebesar 50.000 dolar AS dari Arif.

Dari fakta-fakta tersebut, kata Harli, diketahui bahwa terdapat selisih antara uang yang diterima tersangka Arif dari Ariyanto, dengan yang diterima oleh tiga hakim dan Wahyu Gunawan. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung akan mendalami sisa uang sekitar Rp 37,5 miliar tersebut, apakah dinikmati oleh Arif sendiri atau ada pihak lain yang menerima aliran dana suap itu.

“Soal bagaimana alirannya, apakah memang benar diterima Rp 60 miliar atau tidak? Kalau benar diterima Rp60 miliar, ini ke mana? Tentu keterangan-keterangan dari para tersangka ini sangat dibutuhkan untuk memastikan aliran itu,” ujar Harli di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 15 April 2025, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan penyidik Kejagung telah kembali memeriksa tersangka Wahyu untuk mendalami perannya sebagai perantara antara tersangka Ariyanto dan Arif. “Penyidik hari-hari ini melakukan pemanggilan terhadap para tersangka yang tentu juga sebagai saksi,” ucapnya.

Aliran Dana Suap Hakim di Penanganan Korupsi CPO

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar sebelumnya mengungkapkan bahwa dugaan suap dalam putusan lepas perkara korupsi crude palm oil (CPO) atau minyak goreng ini berawal dari tawaran Ariyanto melalui Wahyu Gunawan untuk mengatur sidang korupsi minyak goreng yang melibatkan tiga perusahaan sawit, PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.