Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan sikap tidak konsisten dalam urusan diplomasi dengan Palestina. “Ada kontradiksi pernyataan yang berkaitan dengan diplomasi soal isu Palestina,” kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya, dalam sesi diseminasi catatan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo, di kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kesimpulan itu diambil Dimas ketika mengetahui pemerintah Indonesia masih menjalin kerja sama ekonomi dengan Israel. Dimas mengatakan per November 2024, nilai ekspor Indonesia terhadap Israel mencapai US$ 37.673.245, sedangkan nilai impornya mencapai US$ 7.506.568.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dimas menyatakan hal itu bertabrakan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan dengan Israel sebagai upaya menekan negara itu menghentikan agresinya terhadap Palestina. Kala itu, Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta menyerukan pada komunitas internasional agar memutus segala bentuk hubungan ekonomi dengan Israel dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab.
Dimas juga menyoroti sikap Prabowo yang mendukung solusi dua negara atau two state solution untuk menyelesaikan konflik di Palestina. Hal itu disampaikan usai orang nomor satu di Indonesia itu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Komitmen itu tercantum dalam dokumen Pernyataan Bersama Presiden Joe Biden dan Presiden Prabowo Subianto yang diterbitkan oleh Gedung Putih AS, melalui laman whitehouse.gov, Selasa waktu setempat. Atas sikap tersebut, Dimas menilai Prabowo tidak memperhatikan historisitas dan konflik yang terjadi di Palestina. “Malah condong pada narasi-narasi negara-negara yang masih mengafirmasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh komunitas Israel.
Genosida Israel terhadap Jalur Gaza selama 15 bulan terakhir telah menciptakan bencana kemanusiaan yang parah, menyebabkan lebih dari 47.000 warga Palestina tewas, mayoritas anak-anak dan perempuan, serta ribuan lainnya hilang di bawah reruntuhan seperti dilansir Anadolu pada Ahad malam. Namun, sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa jumlah warga Palestina yang terbunuh di Gaza kemungkinan besar jauh lebih tinggi.
Penelitian yang dilakukan oleh London School of Hygiene and Tropical Medicine yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet menyebutkan ada sekitar 64.260 “kematian akibat cedera traumatis” di Gaza antara 7 Oktober 2023 hingga 30 Juni 2024. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyebutkan angka tersebut sebesar 37.877 pada saat itu.
Pada Oktober 2024, jumlah warga Gaza yang terbunuh akibat kekerasan diperkirakan melebihi 70.000 orang, kata studi tersebut, berdasarkan perkiraan tingkat yang tidak dilaporkan. Jumlah total korban tewas yang disebabkan oleh kampanye militer Israel kemungkinan akan lebih tinggi lagi, kata penelitian itu, karena analisisnya tidak memperhitungkan kematian yang disebabkan oleh gangguan terhadap layanan kesehatan, kekurangan makanan, air bersih dan sanitasi, serta penyakit.
Sita Planasari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
