Korupsi Bagi-Bagi Konsinyasi Ganti Rugi Jalan Tol Cisumdawu

Masalahnya, lahan yang terdiri atas sembilan bidang tanah itu sudah tercatat sebagai milik Dadan Setiadi Megantara selaku Direktur PT Priwista Raya. Bahkan Dadan disebut menjual tanah tersebut kepada negara senilai Rp 329 miliar yang prosesnya berlangsung pada 2019-2021. Alas hak yang dikantonginya adalah surat hak guna bangunan.

Udju melawan dan menggugat Dadan ke Pengadilan Negeri Sumedang karena dianggap melawan hukum. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang saat itu adalah Indah Wastukencana Wulan. Indah mengatakan Mahkamah Agung memutuskan menerima permohonan kasasi Udju pada akhir Desember 2023.

Indah juga menjelaskan, pengadilan telah menyerahkan dokumen hasil putusan kasasi kepada para pihak lima bulan kemudian. Mereka tak menempuh upaya hukum lain sehingga kasus tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Udju lalu memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B untuk mengeksekusi putusan. Indah memastikan pengadilan telah menerbitkan penetapan pembayaran uang ganti sejumlah Rp 329 miliar. “Dengan diterbitkannya penetapan tersebut, tugas saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri yang bertugas melaksanakan eksekusi putusan telah selesai,” tuturnya.

Dari dokumen yang diterima Tempo, pencairan uang konsinyasi diberikan dalam bentuk sembilan cek Bank Tabungan Negara (BTN). Nilai nominalnya Rp 600 juta-251 miliar. Tapi sebagian uang dengan total Rp 329 miliar ini tak kunjung cair.

Pengacara Udju, Jandri Ginting, menjelaskan, kliennya belum menerima uang ganti rugi karena muncul gugatan baru pada 2023-2024. Beberapa orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1 menggugat Udju dan Dadan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Mereka lantas bertemu dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Sumedang pada Februari-Maret 2024. Udju, menurut Jandri, hadir dalam pertemuan tersebut. “Ada pula mantan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Indah Wastukencana,” ucapnya.

Saat itu, Jandri melanjutkan, Indah mengatakan pencairan uang konsinyasi bakal tersendat bila masih ada gugatan. Untuk mempercepat pencairan, ia memberikan opsi agar para penggugat menempuh jalur damai di luar pengadilan. “Pak Udju setuju karena sudah lelah proses hukum ini berlarut-larut,” tutur Jandri.

Indah Wastukencana mengakui adanya mediasi tersebut. Ia menyatakan hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dalam menangani perkara ini. Sebagai mediator, dia tak mungkin menolak jalur damai. “Saya selaku mediator melaporkan ke majelis hakim, tapi ternyata upaya damai ditolak,” katanya.

Diskusi di ruang mediasi berlanjut di luar pengadilan lantaran para pihak yang mengaku sebagai ahli waris sepakat menyelesaikan perkara secara damai. Jandri menyebutkan pertemuan dilakukan beberapa kali. Salah satunya membahas pembagian uang konsinyasi lahan proyek strategis nasional itu.

Pertemuan tersebut membuahkan dua akta perdamaian. Para penggugat meneken surat damai itu di hadapan notaris di Bandung. Tempo telah membaca dua dokumen berisi perjanjian damai ahli waris itu. Akta pertama dibuat pada 23 April 2024. Para pihak sepakat tidak lagi meributkan sengketa lahan Jalan Tol Cisumdawu. Kepemilikan sah atas lahan bekas perkebunan Jatinangor itu pun diserahkan kepada Udju sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 2660 K/Pdt/2023. Mereka berjanji tak bakal adu gugat lagi.

Beberapa hari kemudian, terbitlah akta perdamaian kedua yang diurus di notaris berbeda. Akta perdamaian nomor 4 itu berfokus pada pembagian uang konsinyasi kepada tiga pihak. Udju selaku pihak pertama mendapatkan jatah Rp 171 miliar. Kemudian pihak kedua yang terdiri atas ahli waris dan PT Krisna Abadi berhak atas uang ganti rugi sebesar Rp 15 miliar. Sementara itu, ahli waris lain selaku pihak ketiga akan menerima Rp 143 miliar. Dari informasi seseorang yang mengetahui investigasi laporan ini, dalam tahap bagi-bagi uang konsinyasi inilah Indah dituduh menerima fulus yang mengalir lewat suaminya.

Indah membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku tak tahu-menahu urusan pembagian uang konsinyasi yang dibahas di luar pengadilan. Ia mengatakan sang suami memang kerap menemaninya ketika bertugas di Pengadilan Negeri Sumedang. Sebab, teror bertubi-tubi datang menghantuinya. “Karena perkara ini banyak sekali tekanan dari semua pihak,” tutur Indah.

Anggota Komisi Yudisial, Joko Sasmito Joko Sasmito, enggan mengomentari investigasi kasus yang menyeret Indah. Ia beralasan laporannya masih dalam proses. “Masih dianalisis dan didalami,” ucapnya.

Pengacara Udju, Jandri Ginting, menyatakan kliennya hingga kini belum menerima uang konsinyasi dari Pengadilan Negeri Sumedang. Ia mendengar uang itu mengendap di rekening pengadilan di BTN cabang Bandung Timur. Jandri sudah melayangkan somasi sehingga diundang BTN untuk bertemu beberapa kali di Bandung dan Jakarta.

Dari pertemuan itu, didapatkan informasi bahwa uang kliennya tertahan setelah Kejaksaan Negeri Sumedang menyurati BTN untuk memblokir uang ganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol Cisumdawu senilai Rp 329 miliar. Alasannya, uang konsinyasi menjadi obyek perkara dugaan korupsi pengadaan tanah. Kasus ini memang sudah bergulir di Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa Dadan Setiadi Megantara, orang yang sebelumnya berhadapan dengan Udju.

Dalam situs web Pengadilan Negeri Bandung, tertera bahwa Dadan terbukti menggelembungkan harga tanah proyek Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1. Pada Kamis, 16 Januari 2025, Direktur PT Priwista Raya itu divonis empat tahun delapan bulan bui dan denda Rp 200 juta. Ia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 139 miliar. Uang tersebut diambil dari dana konsinyasi yang sebelumnya sudah disita penyidik.

Sekretaris Perusahaan BTN Ramon Armando membenarkan telah menerima permohonan blokir uang konsinyasi Jalan Tol Cisumdawu pada tahun lalu. Dia memaparkan, status dana itu adalah disita dan diblokir oleh Kejaksaan Negeri Sumedang. “Kami tidak bisa membuka pemblokiran jika belum ada pencabutan dari kejaksaan,” ucapnya. ●

Riky Ferdianto berkontribusi dalam penulisan artikel ini