Teluk Palu Dikeruk demi IKN dan Food Estate

Warga lokal mengenal perusahaan ini sebagai milik wakil bupati terpilih Kabupaten Parigi Moutong, Abdul Sahid. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memenangi pemilihan kepala daerah pada tahun lalu berpasangan dengan Erwin Burase. Namun partai pengusung keduanya justru Partai Golkar, Perindo, dan Partai Bulan Bintang, yang meraih suara 36,86 persen melawan empat pasangan lain.

Sebanyak 65 mesin dompeng beroperasi di bantaran Sungai Palu di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. TEMPO/Minnie Rivai

Seorang karyawan CV Amarsha yang enggan disebutkan identitasnya bercerita, perusahaannya belum bisa beroperasi secara optimal lantaran masih adanya penambangan rakyat. Meski begitu, CV Amarsha tetap memberdayakan masyarakat ketika angka pesanan pasir sedang melonjak. “Rata-rata order dari perusahaan di Kalimantan Timur. Mereka memesan pasir halus untuk pembangunan jalan beton,” ucapnya ketika ditemui pada Rabu, 15 Januari 2025.

Seorang pengusaha lokal di Kota Palu menjelaskan, CV Amarsha memang tengah bersiap menimbun pasir karena ada pesanan sebesar 15 ribu ton yang akan dikirim pada Februari 2025. Pesanan itu disebutkan berasal dari PT Barokah Maju Sejahtra—perusahaan tambang galian C jenis batuan yang memegang izin 16,88 hektare di area Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Sumber itu mengatakan Barokah Maju merupakan pemasok utama pasir halus dari Palu untuk kebutuhan pembangunan jalan food estate di Merauke, Papua Selatan. Amarsha dilibatkan karena Barokah Maju tak memiliki izin pertambangan pasir, termasuk pasir halus yang biasanya harus digangsir dari dalam sungai.

Hubungan PT Barokah Maju Sejahtra dengan CV Amarsha diketahui dari seseorang bernama Maman Firmansyah. Dia memegang jabatan koordinator hubungan masyarakat di PT Barokah Maju Sejahtra sekaligus manajer di CV Amarsha. Namanya pernah muncul ke publik saat PT Barokah Maju menghadapi konflik dengan masyarakat Watusampu akibat pertambangan masuk area hutan adat pada Maret 2023.

Penambangan pasir yang berada tepat di depan kantor CV Amarsha dan berhadapan dengan RTH. Taiganja. Desa Sunju Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. TEMPO/Minnie Rivai

Tempo berupaya meminta penjelasan dari Maman ihwal pemesanan 15 ribu ton pasir yang akan dikirim ke Merauke pada Februari 2025. Karyawannya menyebutkan Maman masih enggan bertemu. Permintaan konfirmasi juga dikirimkan melalui nomor telepon selulernya, tapi Maman tak kunjung merespons hingga laporan ini diterbitkan. Permohonan konfirmasi juga telah dikirimkan ke wakil bupati terpilih Parigi Moutong, Abdul Sahid, tapi belum direspons.

Peneliti data spasial Yayasan Auriga Nusantara, Andhika Younastya, menyebutkan bahwa pengiriman bebatuan dan pasir ke Papua Selatan—yang diduga untuk memasok kebutuhan food estate Merauke—muncul sejak awal tahun lalu. “Temuan kami berbasis analisis atas data kesyahbandaran yang dicatat Kementerian Perhubungan di sejumlah wilayah setahun belakangan,” ucap Andhika.

Pada 21 Juni 2024, Andhika menambahkan, ditemukan pengiriman pasir seberat 5.108 ton dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Palu menuju pelabuhan di Kabupaten Mappi yang tak jauh dari lokasi food estate Merauke di Distrik Ilwayab. Pasir yang dikirim menggunakan tongkang yang ditarik sebuah kapal tunda (tugboat) itu tiba pada 21 Juni 2024.

Data pengiriman ke Papua Selatan juga muncul di KSOP Merauke yang telah dilakukan lebih awal. Namun pengiriman dilakukan dari Pelabuhan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, menuju Pelabuhan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Dari Tehoru, kapal yang memuat batu pecah dan pasir seberat 16.833 ton dikirim ke Merauke beberapa kali selama Januari-April 2024.

Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante tak terkejut atas masifnya pengiriman pasir dan batu ke Kampung Wanam, Distrik Ilwayab. Dia memaparkan, Wanam menjadi titik dimulainya pembangunan dermaga sekaligus jalan pertanian sepanjang 135,5 kilometer yang akan menjadi infrastruktur pendukung proyek food estate di Merauke. “Sejak November tahun lalu, jalan beton sudah mulai dibangun oleh Jhonlin Group,” tutur Franky pada Kamis, 16 Januari 2025.

Franky menambahkan, setahun belakangan, batu dan pasir didatangkan dari Pelabuhan Tehoru. Pelabuhan tersebut sebetulnya hanya tempat transit karena batu dan pasir diboyong dari Kota Palu. Material itu diambil dari wilayah tambang-tambang galian C yang berada di sekitar Teluk Palu dan beberapa lokasi lain.

Manajer Survei PT Jhonlin Group Willy Wing Wiryawan sebelumnya menceritakan bahwa perusahaannya tak sekadar mendapat tugas penyiapan lahan cetak sawah 1,18 juta hektare, melainkan semua infrastruktur pendukung pertanian. Salah satunya pembangunan jalan selebar 24 meter dengan panjang 135,5 kilometer. “Saya bertugas dalam pengerasan jalan karena tanah di sini mudah ambles,” ucapnya pada 1 September 2024.

Sebanyak 65 mesin dompeng beroperasi di bantaran Sungai Palu di Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. TEMPO/Minnie Rivai

Jalan harus dibangun permanen agar bisa digunakan terus-menerus untuk mendistribusikan hasil pertanian. Pilihannya adalah membangun jenis jalan beton mengingat Merauke didominasi hutan rawa dan padang sabana yang bertanah lembek. Persoalannya, Willy mengaku kesulitan mencari batu dan pasir di sekitar Pulau Cenderawasih sebagai bahan baku utama pembuatan jalan.

Willy lantas berburu material yang akan didatangkan dari beberapa daerah. Waktu itu muncul pilihan mengambil batu dan pasir dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, hingga Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Alternatif lain adalah membawa bebatuan dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku.

Pembangunan jalan diawali dari pembukaan hutan alam menjadi koridor berukuran 1 x 135 kilometer. Pada sisi kiri dan kanan jalan dibangun kanal, kemudian bentangan lahan digunakan untuk cetak sawah. Kayu-kayu tebangan disusun sebagai dasar untuk memadatkan jalan. Perusahaan kemudian menimbunnya dengan tanah keras, batuan besar, dan kerikil, yang diakhiri dengan pengecoran dengan struktur beton.

Tempo berupaya meminta penjelasan dari pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad atau acap disapa Haji Isam, melalui kuasa hukumnya, Junaidi Tirtanata. Namun Junaidi hanya membaca pesan yang dikirim ke nomor telepon selulernya. Adapun koordinator program cetak sawah Jhonlin Group, Jooyoung Lee, belum bersedia menjawab karena sedang tidak berada di Merauke. “Saya di Kalimantan,” tutur Lee singkat pada Kamis, 16 Januari 2025.

•••

PENGAPALAN hasil tambang galian C dari Sulawesi Tengah menuju Merauke sebetulnya hanya secuil dari jutaan pengiriman yang dilakukan sepanjang tahun lalu. Andhika Younastya menemukan pengiriman batuan dan pasir melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Palu mencapai 7.480.067 ton atau 21,2 juta meter kubik sepanjang 2024. Jumlah itu setara dengan 748 ribu truk jungkit berkapasitas 10 ton. “Setengah di antara pengiriman itu, atau mencapai 3.317.031 ton, dimuat ke Ibu Kota Nusantara melalui Pelabuhan Balikpapan di Kalimantan Timur,” kata Andhika.

Jutaan meter kubik hasil tambang itu berasal dari 3.580 transaksi di KSOP Teluk Palu pada tahun tersebut. Andhika menduga pengiriman dari Sulawesi Tengah ke berbagai daerah jauh lebih besar karena yang dia analisis hanya data dari KSOP Teluk Palu. Selain itu, pelacakan pengapalan tidak detail mencatatkan muasal penggangsiran dari lokasi konsesi sehingga tak dapat dibedakan mana batuan dan pasir yang legal dan yang tidak.

Kepala Kantor KSOP Kelas II Teluk Palu Roniwan Seru mengirimkan penjelasan tertulis ihwal aktivitas pengiriman hasil tambang galian C yang melewati area otoritasnya. Dia menyebutkan masalah uji tuntas asal-usul hasil tambang bukan kewenangannya.

“Kami sesuai dengan tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran,” tulis Roniwan pada Kamis, 16 Januari 2025. Selain itu, dia mengimbuhkan, KSOP Kelas II Teluk Palu melakukan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pada pelabuhan yang dikomersialkan. Dia memastikan pelabuhan tidak menerbitkan dokumen apa pun tentang syarat-syarat pertambangan.

Roniwan turut menyertakan aktivitas bongkar-muat hasil galian C di kesyahbandarannya. Pada 2022, besaran yang dikirim ke luar pulau mencapai 98 juta meter kubik. Kemudian angkanya merosot menjadi 7 juta meter kubik pada 2023 dan 11,3 juta metrik kubik pada 2024. Rekapitulasi ini didasari jenis batuan abu batu, batu pecah, kerikil, pasir, sirtu, batu split, dan lainnya.

Yayasan Auriga Nusantara menduga besarnya pengiriman batuan dan pasir dari Sulawesi Tengah tidak terlepas dari meluasnya tambang galian C di provinsi berjulukan Negeri Seribu Megalit itu. Pada 2024, jumlah tambang berizin hanya 529 dengan luas 86.560 hektare. Kemudian, pada Januari 2025, tiba-tiba jumlah pemegang izin melonjak drastis menjadi 701 korporasi dengan luas 100.362 hektare. “Kami proyeksikan akan makin banyak tambang ilegal, merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai adanya 589 dari 951 hektare tambang di Palu yang tak berizin pada 2023,” ucap Andhika.

Dugaan Andhika diamini staf Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah, Wandi. Dia sebelumnya mendapati adanya penambangan galian C tak berizin yang meluas hingga masuk kawasan hutan lindung. “Bahkan ada perusahaan di Kampung Watusampu yang berkonflik dengan masyarakat karena menggangsir area hutan adat tanpa izin.”

Tempo sepekan belakangan berupaya meminta penjelasan dari Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura ihwal izin-izin tambang galian C yang menjadi kewenangannya. Permintaan konfirmasi disampaikan melalui tenaga ahli gubernur, Ridha Saleh, yang berjanji menemui Tempo di Kota Palu. Pada Jumat malam, 17 Januari 2025, Ridha mengirimkan jawaban tertulis kepada Tempo. Menurut dia, pengembalian kewenangan izin tambang galian C ke pemerintah daerah memberi kesempatan bagi pengusaha daerah untuk memanfaatkan sumber daya alam. 

Ridha menambahkan, tambang-tambang itu ada karena munculnya permintaan pasar. Dia mengakui pasir dan batu Sulawesi Tengah dipasok ke proyek-proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, food estate di Papua Selatan, serta proyek British Petroleum Carbon Capture and Utilization di Papua Barat. “Untuk proyek Ibu Kota Nusantara saja Sulawesi Tengah mampu mengirimkan 6 juta ton batuan dan pasir pada 2022.”

Dia tak memungkiri dugaan bahwa perluasan tambang galian C memicu kerusakan lingkungan dan menimbulkan polusi udara. Ridha memaparkan, masalah itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Selain itu, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura disebutkan berhasil menyelesaikan 58 dari 86 konflik lahan akibat tambang. “Saya justru melihat penambangan pasir dari sisi positif, karena menormalisasi sungai jika mengalami sedimentasi tinggi,” tuturnya. ●

Minnie Rivai dari Kota Palu berkontribusi dalam penulisan artikel ini