Bagaimana Modus Pencucian Uang Judi Online Firman Hertanto

Barang bukti Tindak Pidana Pencucian Uang hasil judi online Hotel Aruss di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 16 Januari 2025. Antara/Hafidz Mubarak A

Berbeda dengan pengungkapan kasus judi online lain, polisi menganggap penangkapan Firman spesial. “Dia top leader jaringan judi online,” ucap Helfi. Firman sudah pernah diperiksa. Selama penyidikan, Firman bersikap kooperatif dan mengakui semua perbuatannya.

Hotel Aruss berdiri di atas lahan seluas 3.575 meter persegi. Fasad dan interior bangunan seluruhnya mengusung desain modern minimalis. Hotel yang beroperasi sejak 2022 tersebut memiliki 147 kamar dan menyandang status hotel bintang empat dengan berbagai fasilitas, seperti kolam renang, ruangan gym, dan aula pertemuan seluas lapangan basket. Di sisi kiri gedung, di ketinggian 25 meter, terdapat lintasan lari.

PT Arta Jaya Putra mengelola hotel yang dibangun pada 2020 itu. Firman merintis PT Arta Jaya sebagai perusahaan properti sejak 2007. Sebenarnya perusahaan ini telah lama vakum dan mulai aktif kembali pada 2019 menjelang pendirian Hotel Aruss. Akta pada 2021 menyebutkan PT Arta dimiliki oleh Ricco Hertanto, anak kandung Firman. Ia tercatat sebagai direktur sekaligus pemegang 45 ribu saham.

Helfi menjelaskan, proyek pembangunan Hotel Aruss bernilai Rp 40,5 miliar dan berasal dari rekening judi. Transaksi berlangsung selama 2020-2022. Aliran uang disamarkan dengan cara berjenjang dan menggunakan 17 rekening sebelum beralih ke rekening Firman. Ada lima rekening utama yang mengarah langsung ke rekening Firman. “Saat pemeriksaan, tersangka mengakui penggunaan dana itu,” tuturnya.

Kelima rekening dikuasai empat orang yang berinisial OR, RF, MG, dan KB. Rekening tersebut digunakan sebagai penampungan yang secara rutin menerima setoran dari para agen dan bandar judi. Semua rekening agen terhubung dengan ribuan rekening lain yang digunakan dalam transaksi permainan di situs judi, seperti Dafabet, Agen138, dan judi bola. “Tapi itu hanya rekening nomine, meminjam identitas orang lain,” ujar Helfi.

Meski Firman menyandang status tersangka, polisi belum memutuskan menahannya. Firman mengklaim tengah menjalani pemulihan setelah melakukan operasi di bagian kaki. Namun dia tak diperbolehkan ke luar negeri. Firman hanya boleh menggunakan rumah sakit dalam negeri lantaran polisi sudah mengirimkan permohonan pencegahan dan penangkalan atau cekal kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dia pun akan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam waktu dekat.

Tempo berupaya mewawancarai Firman dengan mendatangi rumahnya di kompleks elite di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat, 17 Januari 2025. Seseorang yang mengaku bekerja di rumah itu mengatakan Firman tak berada di tempat. Dia pun menerima titipan surat permohonan wawancara untuk Firman.

Tempo juga berusaha menghubungi pengacara Firman, Ahmad Maulana. Ahmad juga penasihat hukum Hotel Aruss. Namun Ahmad tak merespons permintaan wawancara Tempo yang dikirim ke akun WhatsApp miliknya hingga Jumat, 17 Januari 2025.

Kepada wartawan yang mewawancarainya beberapa waktu lalu, Ahmad mengatakan manajemen Hotel Aruss menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Dia meminta semua pihak tak membuat asumsi yang merugikan kliennya serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menurut dia, Hotel Aruss masih diizinkan beroperasi meski berstatus barang sitaan polisi. “Aktivitas hotel berada dalam pengawasan pihak yang berwenang,” ucapnya.

General Manager Hotel Aruss Sendek Prawinko mengatakan bisnis dan pelayanan tamu di Hotel Aruss tak terpengaruh meski tengah terbelit proses hukum. Saat kembali beroperasi sepekan setelah penyitaan, okupasi hotel tersebut mencapai 60 persen. Angka tersebut terbilang tinggi lantaran okupasi hotel di banyak tempat lain melandai di periode awal tahun. “Kami masih diizinkan beroperasi menunggu proses hukum selesai,” katanya.

Seseorang yang mengetahui jaringan atas bisnis judi online ragu akan keseriusan polisi dalam menangani kasus Firman. Polisi juga dianggap tebang pilih lantaran masih banyak bandar besar judi online yang tak tersentuh. Dia malah menduga Firman terbelit hukum lantaran munculnya penguasa baru. Selama ini Firman dikenal berteman dengan sejumlah tokoh dan pejabat yang kini tak lagi berkuasa.

Brigadir Jenderal Helfi Assegaf membantah anggapan ini. Dia menjamin timnya bekerja profesional. “Kami berjalan demi penegakan hukum,” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Asep Zaenal membenarkan adanya perintah Presiden Prabowo dalam kasus judi online. Selama ini Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan memang memprioritaskan penanganan judi online di lembaga penegak hukum. “Semua kementerian dan lembaga terkait harus berjalan atas visi presiden,” tuturnya.

•••

SEBELAS tahun lalu, Hotel Aruss masih berbentuk rumah mewah berpagar tinggi. Rumah itu diduga pernah digunakan sebagai lokasi lapak judi. Kepolisian Daerah Jawa Tengah menggerebek rumah itu dan menciduk 95 orang yang tengah bermain judi ketangkasan pada 26 Mei 2013. Mereka turut menyita 150 mesin dingdong. Pengelola bisnis tersebut adalah PT Kreasi Arta Jaya, perusahaan yang mengantongi izin sebagai tempat wisata dan hiburan. Namun penyidikan kasus itu tak menyentuh Firman Hertanto alias Aseng.

Penggerebekan itu tak membuat Firman kapok. Beberapa tahun kemudian, Firman kembali merintis bisnis judi. Bedanya, lapak judi berpindah ke situs Internet. Seseorang yang mengikuti jaringan bisnis judi online mengatakan bisnis Firman makin menggurita setelah berkolaborasi dengan sejumlah bandar besar. Mereka berhimpun dalam sebuah wadah konsorsium judi. Konsorsium itu berguna untuk memudahkan koordinasi dan pembagian hasil, termasuk operasi pengamanan.

Firman memang pemain lawas. Sumber tersebut mengatakan Firman sudah berbisnis judi toto gelap atau togel hingga undian Porkas di Semarang puluhan tahun lalu. Di era perbankan modern, uang bisnis judi ditengarai tak langsung masuk ke rekening Firman. Ia memanfaatkan perusahaan cangkang berinisial VEI Ltd yang beralamat di British Virgin Islands untuk bertransaksi. Data Offshore Leaks menyebutkan perusahaan ini didirikan pada 2005.

Penggunaan perusahaan cangkang merupakan modus yang lazim dipakai untuk menampung dan mengaburkan aliran uang dari Indonesia. Uang yang masuk ke rekening perusahaan ini seolah-olah berasal dari kontrak pembelian komoditas ekspor-impor. Uang tersebut lalu masuk kembali ke Indonesia menggunakan layanan penukaran uang valuta asing. Para pemain itu juga memiliki perusahaan valas sendiri.

Dalam kejahatan transaksi keuangan, praktik itu dikenal dengan sebutan “Hawala”. Bentuknya, rekayasa pencatatan transaksi dilakukan di luar negeri, sementara uang berpindah dari perusahaan valas ke berbagai rekening bank.

Tempo mendapatkan data puluhan perusahaan valas yang kerap digunakan Firman Hertanto. Mayoritas perusahaan itu beroperasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Misalnya perusahaan valas berinisial D yang beroperasi di PIK.

Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Irhamni enggan menjelaskan pola pergerakan transaksi dalam kasus tersebut. Menurut dia, analisis pemantauan lalu lintas transaksi merupakan data intelijen yang hanya bisa digunakan untuk keperluan penegakan hukum. “Kami hanya melakukan pemantauan. Kewenangan penindakan ada pada para penegak hukum,” ucapnya.

Seorang mantan pejabat lembaga telik sandi mengatakan sepak terjang Firman dalam bisnis judi online terkuak dari dokumen yang memuat analisis koneksi antarsitus judi serta pelacakan lalu lintas transaksi lewat banyak rekening. Para bandar membeli dan mengelola rekening nomine untuk mengaburkan transaksi mereka. Setidaknya ada sekitar 1.700 situs judi yang dipantau pada Agustus 2022. “Pergerakan uangnya sangat cepat,” tuturnya.

Hotel Aruss usai disita Bareskrim Mabes Polri di Semarang, Jawa Tengah, 7 Januari 2025. Antara/Makna Zaezar

Semua rekening penempatan terpantau menyimpan dana dari para pemain sekitar Rp 1,7 triliun. Sekitar 40 persen di antaranya merupakan rekening agen dan bandar yang terafiliasi dengan jejaring Firman. Mereka secara rutin mengubah identitas situs ataupun rekening penampungan guna menghindari pemblokiran aparat. “Sebanyak 20 persen dikelola agen dan bandar yang bermarkas di Kamboja,” ujar mantan spion itu.

Dia memaparkan, setiap agen beternak situs dengan identitas yang khas. Agen138, misalnya, setiap tiga bulan sekali mengubah nama situs, tapi tetap mencantumkan kode 138 sebagai penanda. Nama situs yang dipakai di antaranya Alternatifking138.com, Slotwin138vip.co, dan Andara138.club. Situs ini ditengarai hanya mirror atau tiruan alamat situs sesungguhnya. Jika situs itu diblokir, mereka bisa membuat yang baru.

Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Sofyan Kurniawan mengakui adanya hambatan dalam penanganan situs judi online. Pemblokiran situs tak serta-merta membuat para bandar gulung tikar. Mereka bisa dengan mudah membuat situs baru dengan nama berbeda. “Sejak 2017, kami sudah memblokir lebih dari 5,6 juta situs judi online, termasuk konten yang mempromosikan judi,” katanya.

Sofyan berharap langkah penindakan bisa membuat jera para pelaku. Saat ini bisnis judi tak hanya menyasar orang dewasa, tapi juga anak-anak. Tercatat lebih dari 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun terpapar judi online melalui berbagai platform permainan. “Banyak orang tua yang tidak sadar dan abai. Padahal permainan tersebut bisa merusak perkembangan mental dan emosional anak-anak,” ujarnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Frederik Kalalembang, menilai penggunaan rekening nomine merupakan buah kelalaian berjemaah operator seluler dan bank. Sebab, mekanisme pembuatan rekening saat ini tak lagi menerapkan standar yang ketat. “Seseorang bisa membuat rekening baru dari rumah, cukup menggunakan telepon seluler dan alamat e-mail,” ucapnya.

Kemudahan itu juga yang membuat banyak orang keranjingan bermain judi. Dompet digital yang biasa mereka pakai untuk keperluan deposit bisa dengan mudah dibuat menggunakan kartu subscriber identity module atau SIM. Mereka bisa bertransaksi menggunakan e-wallet yang diregistrasi menggunakan kartu SIM. “Ini jelas riskan karena di pasar banyak beredar SIM card menggunakan identitas dan data palsu,” ujar mantan polisi berpangkat inspektur jenderal itu. ●

Mohamad Khory Alfarizi dan Jamal Abdun Nashr dari Semarang berkontribusi dalam penulisan artikel ini