Putusan Sengketa Lahan di Tangerang Dilaporkan ke Komisi Yudisial, Minta Hakim PTTUN Jakarta Diperiksa

TEMPO.CO, Tangerang - Tim kuasa hukum Amsari, 72 tahun meminta Komisi Yudisial memeriksa hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta atas putusan sengketa lahan di Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Kuasa hukum Amsari, Martin Lubalu mengatakan kliennya adalah seorang buruh harian lepas yang terancam kehilangan tanahnya di Teluknaga Kabupaten Tangerang karena putusan majelis hakim PTTUN Jakarta itu. "Tanahnya buat pak Amsari sangat berarti, jadi dia akan memperjuangkan haknya," ujar Martin, Selasa 3 Januari 2023. 

Martin akan melayangkan laporan resmi ke Komisi Yudisial tentang putusan hakim PTTUN Jakarta nomor 267/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 6 Desember 2022. Putusan itu  mengabulkan gugatan banding Li Sam Ronyu dan Bong Jung Phie. "Putusan yang janggal, laporan ke KY sedang kami siapkan," kata Martin. 

Martin menilai, putusan hakim PTPTUN Jakarta itu bertentangan dengan fakta persidangan di PTUN Serang yang  sudah rinci. "Hakim mengabaikan fakta persidangan, banyak fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan majelis hakim terutama kesaksian penggugat," ujarnya. 

Menurut Martin, majelis hakim PTTUN Jakarta tidak membaca berkas secara utuh, hanya kesaksian  satu orang yang diajukan penggugat. 

Putusan majelis hakim PPTUN Jakarta itu bertolak belakang dengan putusan PTUN Serang nomor 26/G/2022/PTUN.SRG tanggal 12 September 2022. Dalam salinan putusannya, ketua majelis hakin Umar Dani menyatakan menerima eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi mengenai kompensasi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara, majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 3.034.000.