Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Izin impor APD untuk kepentingan sosial harus mendapatkan persetujuan BNPB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan fasilitas fiskal untuk impor APD.
Komisi Pemberantasan Korupsi memantau pengaduan rumitnya impor APD.
SURAT pengaduan itu mendarat di meja Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan pada awal April lalu. Menurut Pahala, surat itu membetot perhatian lantaran berisi pengaduan dugaan permainan izin di kantor Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. “KPK meminta pelapor menyampaikan kronologi secara detail,” kata Pahala, Jumat, 17 April lalu.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
