Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, KPK mengagendakan meminta klarifikasi Kadinkes Lampung Reihana Wijayanto perihal kekayaannya. Selain Reihana, KPK juga memanggil Bupati Bolaang Mongondow Utara Depri Pontoh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan guna klarifikasi LHKPN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Hari ini kami juga menjadwalkan permintaan klarifikasi LHKPN atas nama Bupati Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan agenda pemeriksaan dan klarifikasi LHKPN yang telah kami jadwalkan secara berkala," kata Ipi melalui keterangan tertulis Senin 8 Mei 2023.
Ipi menyebut Depri Pontoh sudah hadir untuk memberikan klarifikasi dengan tim Direktorat LHKPN KPK. "Yang bersangkutan telah hadir di Gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB," ujar dia.
Selain itu, Ipi menjelaskan pemeriksaan Depri Pontoh merupakan bentuk komitmen KPK melakukan pencegahan terhadap potensi perilaku korupsi. Sebab, menurut dia, KPK tidak hanya memanggil pejabat negara yang viral saja untuk diperiksa harta kekayaannya.
"Tetapi, KPK secara berkala juga melakukan pemeriksaan LHKPN yang dapat ditindaklanjuti dengan klarifikasi seperti salah satunya yang dilakukan hari ini terhadap Bupati Bolmut," kata Ipi.
Adapun Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana Wijayanto telah hadir sejak pukul 08.00 WIB. "Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung dan saat ini sedang memberikan keterangan di hadapan tim Direktorat PP LHKPN," ujar Ipi.
Ipi juga mengatakan KPK telah meminta Reihana dan Depri untuk membawa sejumlah dokumen pada saat proses pemeriksaan. Ia menyebut dokumen-dokumen tersebut nantinya akan diklarifikasi keabsahannya oleh KPK.
"Dalam surat undangan yang kami kirimkan kepada keduanya kami meminta, demi kelancaran proses klarifikasi agar mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan seperti sertifikat, bukti kepemilikan usaha, salinan dokumen harta tdk bergerak, salinan dokumen alat transportasi, salinan dokumen kas atau setara kas, salinan dokumen hutang dan piutang dan lainnya," ujar dia.
Pilihan Editor: KPK Konfirmasi Kadinkes Lampung Reihana Wijayanto Telah Hadir untuk Klarifikasi Kekayaan
Foto 
