Pengakuan Zarof Ricar: Indikasi Permufakatan Jahat Majelis Kasasi Ronald Tannur

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, dari penelusuran kasus suap di PN Surabaya itu, tim penyidik menemukan fakta bahwa Lisa Rachmat meminta Zarof mengurus perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi. "Penyidik tahu ada uang Rp 5 miliar yang akan disetor ke majelis hakim kasasi Ronald,” kata Harli, Jumat, 15 November 2024. "Tapi uangnya belum diserahkan (ke Hakim).”

Uang tersebut diantar sendiri oleh Lisa ke rumah Zarof di Senayan, Jakarta Selatan, pada Oktober 2024. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan Lisa dan Zarof membenarkan adanya serah terima uang Rp 5 miliar tersebut. Bahkan Zarof mengakui telah berkomunikasi dengan salah satu hakim agung yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur. "Itu nanti kami dalami," ujar Qohar, 25 Oktober 2024. Dia tidak menyebutkan identitas hakim yang ditemui Zarof tersebut.  

Berdasarkan data Mahkamah Agung, hakim agung yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur adalah Agung Soesilo sebagai hakim ketua serta Anilai Mardhiah dan Sutarjo sebagai hakim anggota.

Harli mengatakan tim penyidik saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti tentang permufakatan jahat dalam penanganan kasasi Ronald Tannur. Meski uang suap belum diterima oleh hakim, bila permufakatan jahat dapat dibuktikan, tiga hakim agung itu dapat dipidanakan dengan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam aturan itu disebutkan setiap orang yang terlibat dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidanakan.

Sejalan dengan Komisi Yudisial yang membentuk tim khusus, Mahkamah Agung pun telah membentuk tim pemeriksa. Tim bentukan MA ini juga menelusuri dugaan pelanggaran etik yang dilakukan majelis hakim kasasi Ronald Tannur. “Pemeriksaan telah rampung,” kata juru bicara MA, Yanto. "Hasilnya akan kami umumkan pada Senin."

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai tiga hakim agung yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur terindikasi kuat dalam permufakatan jahat. Paling tidak indikasi itu ditunjukkan dengan nilai Rp 5 miliar yang diserahkan Lisa kepada Zarof. "Pertanyaan mendasar, mungkinkah angka itu muncul tanpa ada kesepakatan?” kata dia. “Pasti ada komunikasi secara langsung atau tidak langsung sebelumnya."

Hanya, kata Julius, tidak mudah bagi Kejaksaan membuktikan adanya komunikasi yang mengarah pada permufakatan jahat tersebut. Bila dugaan itu bisa dibuktikan, para hakim tersebut bisa dipidana menggunakan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12 UU Tipikor meski mereka belum menerima uang suap. 

Pendapat serupa disampaikan oleh peneliti dari Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Diky Anandya. Menurut Diky, secara normatif Pasal 6 UU Tipikor mengatur tentang penerimaan janji atas kesepakatan sesuatu. "Jadi sekalipun baru sebatas janji sudah bisa dipidana asalkan ada permufakatan jahat untuk mempengaruhi keputusan,” katanya. “Itu yang perlu dikejar Kejaksaan Agung."  

Kejaksaan bisa juga menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap tiga hakim tersebut atas dugaan pelanggaran etik. Jika mereka dinyatakan bersalah, putusan MA bisa digunakan sebagai pijakan. "Bisa jadi petunjuk bahwa perbuatan melawan hukumnya sudah terjadi dengan melanggar etik,” katanya. “Itu bisa menjadi bukti ada niat jahat."  

Tiga hakim yang menangani kasus Ronald Tannur, yaitu Erintuah Damanik (tengah), Mangapul (kiri), dan Heru Hanindyo, tiba di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 24 Oktober 2024. ANTARA/HO-Penkum Kejati Jatim

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, menekankan Kejaksaan perlu kerja keras membuktikan adanya kesepakatan antara hakim kasasi Ronald Tannur dan Zarof Ricar. "Masalahnya ini kan klaim sepihak Zarof. Jadi, kalau enggak ada pembuktiannya, sulit," ujar dia. Kesulitan pembuktian, menurut dia, terjadi karena uang Rp 5 miliar itu jelas tak mungkin terlacak di rekening karena tidak ditransfer. "Karena belum diberikan kan, jadi sulit pembuktiannya."  

Alih-alih berkutat pada uang Rp 5 miliar yang sulit dibuktikan, Kejaksaan sebaiknya berfokus menelusuri temuan Rp 920 miliar dan emas batangan 51 kilogram di rumah Zarof. “Kejaksaan harus berani menegakkan supremasi hukum, termasuk pula menyisir jaringan para mafia peradilan," ujar ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra. Menurut dia, kejahatan lain dalam kasus jual-beli putusan hakim ini juga patut ditelusuri, seperti adanya potensi kejahatan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan.  

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan barang bukti yang disita dari rumah Zarof masih dipelajari oleh penyidik. Namun Kejaksaan tidak bisa membuka nama-nama yang berhubungan dengan barang bukti tersebut. "Karena ini sangat teknis, kami tidak bisa terbuka," kata Burhanuddin saat menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 November 2024.