<font size=2 color=#FF9900>PAKISTAN</font><br />Ditinggal Teman Sejalan

SELASA pagi pekan lalu adalah hari nahas bagi Salman Taseer, Gubernur Provinsi Punjab, Pakistan. Usai sarapan di sebuah kedai kopi mewah di Islamabad, Taseer terjengkang diberondong peluru AK-47. Pelakunya pengawal pribadi Taseer. ”Dia membunuh karena Taseer menentang Undang-Undang Penistaan Agama,” kata Menteri Dalam Negeri Rehman Malik.

Pembunuhan Salman Taseer memperparah krisis politik di Pakistan. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Asif Ali Zardari ini sedang gonjang ganjing: partai koalisi terbesar, Muttahida Qaumi Movement (MQM), memutuskan hengkang dari koalisi bersama Partai Rakyat Pakistan (PPP), Ahad dua pekan lalu.

Sehari setelah MQM mengundurkan diri, posisi Perdana Menteri Yousf Raza Gilani goyah sudah. Dia berusaha mencari koalisi baru untuk menghindari mosi tidak percaya oleh oposisi. Gilani terancam ditendang dari kursi perdana menteri bila jumlah kursi koalisi tidak mencukupi. ”Tak ada yang bisa dilakukan jika pemerintahan pincang tanpa dukungan. Ini bisa mempercepat proses pemilu,” kata Cyril Almeida, seorang kolumnis untuk surat kabar Pakistan Dawn.

Namun Gilani menepis anggapan itu. Dia mengatakan kepada wartawan pemerintahannya stabil dan tidak memerlukan mitra. Meski demikian, esok harinya, dia terlibat pembicaraan dengan anggota partai oposisi Shahbaz Sharif dan Menteri Kepala Provinsi Punjab serta para pemimpin Liga Muslim Pakistan alias Pakistan Muslim League Nawaz (PML-N), partai oposisi terbesar.

Keluarnya MQM dari koalisi terjadi seminggu setelah dua menterinya mundur dari kabinet. Padahal dua minggu sebelumnya Gilani juga telah kehilangan koalisi lainnya—partai garis keras Islam JUI-F. Akibatnya dukungan bagi Gilani di parlemen tinggal 158 kursi, sedangkan partai oposisi gabungan memiliki 174 kursi.

Saat ini, koalisi pemerintah mempunyai 158 kursi dan dipimpin oleh PPP yang menguasai 126 kursi. Sementara itu, MQM memiliki 25 kursi. Oposisi utama pemerintah dipimpin oleh PML-N dengan 19 kursi.

Secara ideologis, MQM sejalan dengan PPP. Sama-sama partai sekuler progresif. Namun hubungan kedua partai ini tidak harmonis dan sering berselisih sejak Pemilihan Umum 2008. Di Provinsi Sindh, bersama Partai ANP etnis Pashtun, keduanya saling menyalahkan atas kekerasan yang terjadi di Kota Karachi pada 2009. Di tingkat nasional, MQM sangat menentang kebijakan pajak federal yang digagas PPP. Kebijakan itu dinilai hanya menguntungkan orang kaya.

MQM merasa dijegal. Rancangan undang-undang yang mereka gagas untuk menambah pajak dan membatasi kepemilikan tanah justru tidak diajukan ke DPR oleh PPP. Pasalnya sebagian anggota koalisi dari PPP adalah para pemilik tanah.

Bagi MQM, kebijakan ini memungkinkan pemerintah mereformasi ekonomi. Apalagi Pakistan kini sedang berusaha mengatasi inflasi dan krisis ekonomi. Negara ini tengah dicekik utang US$ 11 miliar dari Dana Moneter Internasional.

Gilani dapat sedikit mengambil napas. Nawaz Sharif, yang memimpin Partai PML-N (dan saudara Shahbaz Sharif), berulang kali menyatakan pemerintahan akan berakhir pada 2013. Analis percaya Sharif tidak berambisi menduduki kursi perdana menteri saat situasi ekonomi dan keamanan sedang memburuk. Selain itu, permusuhan antara PML-N dan MQM kemungkinan bisa mencegah MQM mendukung mosi tidak percaya terhadap Gilani yang dapat membuat pihak Sharif berkuasa.

Tampaknya Gilani akan selamat dari pemakzulan. Pemerintahan Pakistan lolos dari jeratan mosi tidak percaya parlemen setelah partai oposisi utama menyatakan menolak ikut serta. ”Voting akan menghancurkan negeri ini,” kata Ketua PML-N Raja Zafar ul-Haq. ”Kami tak ingin stabilitas negeri ini terancam.” Sebelumnya bekas perdana menteri Nawaz Sharif, yang juga Ketua Umum Liga Muslim, menyatakan partainya tak akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Gilani.

Ninin Damayanti (Christian Science Monitor, Time.com, AP)