Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Luar Negeri Aljazair pada Sabtu, 5 Agustus 2023, memperingatkan agar jangan ada intervensi militer asing dalam upaya memulihkan konstitusi di Niger, yang sedang kacau karena kudeta militer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Aljazair memperingatkan, menyerukan kehati-hatian dan minta agar pihak-pihak menahan diri dalam menghadapi intervensi militer asing, yang sayangnya menjadi pilihan yang kemungkinan nyata dan layak, sekaligus menjadi faktor yang memperumit dan memperburuk krisis yang ada saat ini,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Aljazair.
Dalam keterangan itu, disebutkan pula kalau Aljazair menegaskan kembali rasa urgensi untuk memulihkan konstitusi di Niger dan menghormati segala aturan hukum. Terkait hal ini, Pemerintah Aljazair pun menegaskan dukungan pada Mohamed Bazoum sebagai Presiden Niger yang sah.
“Konstitusional harus dipulihkan melalui perdamaian sebagai upaya pencegahan pertikaian saudara antar warga Niger dan keseluruhan wilayah dari masalah ketidakamanan dan ketidakstabilan,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Aljazair.
Sebelumnya pada Senin, 31 Juli 2023, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna membantah tuduhan kalau Prancis berniat melakukan intervensi militer di Niger.
Selain Aljazair, Burkina Faso dan Mali juga memperingatkan agar jangan ada intervensi militer di Niger sehingga pemerintahan Presiden Bazoum bisa dipulihkan. Jika terjadi intervensi militer, Burkina Faso dan Mali menilai ini sama dengan mendeklarasikan perang terhadap mereka.
Niger adalah sebuah negara di wilayah Afrika Barat dan bekas jajahan Prancis. Niger saat ini dipegang oleh pemerintahan Junta yang berkuasa lewat kudeta militer dengan mendongkel pemerintah mantan Presiden Mohammad Bazoum pada akhir pekan lalu. Dua hari setelah kudeta militer, Abdourahamane Tchiani, mantan kepala pasukan pengawal Presiden Niger, telah mendeklarasikan diri sebagai Kepala pemerintahan transisi.
Sumber: middleeastmonitor.com
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
