AS Larang Impor dari 3 Perusahaan Cina, Pekerjakan Muslim Uighur Secara Paksa

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat membatasi impor dari tiga perusahaan Cina karena mempekerjakan minoritas Muslim Uighur dengan cara kerja paksa. Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co Ltd, Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd dan Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd ditambahkan ke Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, sehingga jumlah total entitas dalam daftar menjadi 27.
 
Ketiga perusahaan Xinjiang tersebut ditunjuk karena praktik bisnis mereka yang melibatkan minoritas Uighur dan kelompok teraniaya lainnya, kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dalam sebuah pernyataan, Selasa, 26 September 2023.

“Kami tidak menoleransi perusahaan yang menggunakan kerja paksa, yang melanggar hak asasi individu demi mendapatkan keuntungan,” kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam pernyataannya.

Ketiga perusahaan tersebut ditunjuk pemerintah Xinjiang untuk merekrut dan mengangkut, menampung atau melakukan kerja paksa atas warga Uighur, Kazakh, Kyrgyzstan, atau anggota kelompok teraniaya lainnya ke luar wilayah tersebut, kata Amerika Serikat.
 
Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co memproduksi benang dan produk tekstil lainnya. Xinjiang Zhongtai Group Co memproduksi dan menjual polivinil klorida (PVC) serta tekstil, bahan kimia dan bahan bangunan lainnya. Xinjiang Tianshan Wool Textile Co antara lain menjual pakaian kasmir dan wol. Ketiganya berbasis di Xinjiang, yang berpenduduk mayoritas Muslim Uighur.

Undang-undang Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur (UFLPA) tahun 2021 melarang impor barang ke Amerika Serikat yang diproduksi di Xinjiang atau oleh perusahaan yang disebutkan dalam daftar tersebut kecuali importir dapat membuktikan bahwa barang tersebut tidak diproduksi dengan tenaga kerja secara paksa.
 
Para pejabat AS yakin pihak berwenang Cina telah mendirikan kamp kerja paksa untuk warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, Tiongkok barat. Beijing membantah melakukan pelanggaran apa pun.

Departemen Luar Negeri pada hari Selasa memperbarui nasihat bisnisnya pada rantai pasokan Xingjiang untuk meminta perhatian pada “genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Xinjiang dan bukti meluasnya penggunaan kerja paksa di sana.”