Bersiap Meninggalkan Negeri Transit

RUANGAN di lantai dasar bangunan dua tingkat itu tidak terlalu luas, hanya 6 kali 6 meter persegi. Beberapa buah komputer diletakkan di atas meja. Dua belas anak muda berkulit gelap dan berambut keriting tengah mendiskusikan suatu masalah dengan pengajarnya, seorang lelaki bule bertubuh tinggi besar, yang beberapa kali membahas oret-oretan anak didiknya. Beberapa kali gelak tawa terdengar. Suasana pengajaran dalam bahasa Portugis itu berjalan santai.

Itulah salah satu dari sekian tempat kursus yang disediakan pemerintah Portugal bagi warga Timor Timur yang berdomisili di Lisabon, ibu kota Portugal. Hari itu, pemuda-pemudi berusia 22-30 tahun tersebut tengah belajar menulis suatu masalah dengan latar belakang politik dan budaya Portugal, sebagai bagian dari kursus jurnalistik tingkat dasar yang baru dimulai September lalu. Hasilnya? "Perkembangannya bagus. Beberapa di antara mereka akan menjadi wartawan yang baik. Yang lain bisa bekerja di berbagai departemen di Timor Timur," ujar si pengajar, Hernani Santos, mantan wartawan senior Portugal yang kini beralih menjadi pengajar kursus.

Rupanya, beginilah cara Portugal mempersiapkan anak-anak Timor Timur untuk kelak kembali ke tanah airnya yang sudah merdeka tanpa melupakan negara penampungnya. Sebagai negara yang pernah menjajah Timor Timur selama 225 tahun, Portugal tentu ingin menghilangkan cap bahwa mereka telah meninggalkan tanah jajahannya ketika terjadi perang saudara pada 1975. "Kami memang meninggalkan Tim-Tim," kata Santana Carlos, Duta Besar Khusus Portugal untuk Tim-Tim. Dengar juga ucapan Adelino Gomes, wartawan senior dari harian Publico, "Kami tak ada di sana. Yang ada hanya tentara kami," untuk menjelaskan betapa Timor Timur adalah tanah jajahan—dari enam negeri jajahan mereka—yang terlupakan. Kini, di saat Tim-Tim sedang mencari-cari identitas diri untuk membentuk negara, Portugal berkeinginan agar setidaknya bahasanya tetap dipakai di sana, seperti yang diterapkan di semua bekas koloninya.

Upaya mengambil hati kaum muda Timor Timur ini tak hanya lewat kursus, tapi juga melalui universitas. Sejak September lalu—sebulan setelah jajak pendapat di Timor Timur—menurut Antonio Ramos, mahasiswa Universitas Coimbra yang berasal dari Tim-Tim, pemerintah Portugal memberi jatah lima orang Tim-Tim untuk bisa masuk di tiap universitas di sana tanpa tes. Sebelumnya, hanya 1-2 warga Tim-Tim yang mendapat kehormatan itu.

Perubahan sikap Portugal ini tak pelak terjadi karena adanya perubahan posisi Tim-Tim. Padahal, semula, negeri termiskin (bersama Yunani) di Uni Eropa itu—GDP per kapitanya US$ 15.200 (bandingkan dengan Jerman yang US$ 20.800, Inggris US$ 21.200, dan Prancis US$ 22.700)—keberatan dengan banjirnya permintaan suaka dari warga Tim-Tim ketika daerah itu masih dikuasai Indonesia. Sejak perang saudara pada 1975, aliran warga Tim-Tim yang mencari perlindungan ke Portugal memang tak pernah putus, terlebih setelah aksi kekerasan dari aparat Indonesia terhadap warga Tim-Tim makin menjadi. Aksi mencari suaka ini menjadi perhatian dunia setelah 29 pemuda Tim-Tim meloncat ke dalam Kedutaan Amerika Serikat saat terjadi pertemuan APEC, November 1994, yang kemudian diikuti belasan warga Tim-Tim lainnya yang loncat pagar ke beberapa kedutaan lain.

Sambutan meriah dari media massa yang dirasakan para peloncat pagar itu berubah ketika mereka tiba di Portugal. Ke-29 pemuda itu ditempatkan di sebuah wisma penampungan tanpa telepon, berdesakan empat orang dalam sebuah kamar. Mereka memang mendapat subsidi, tapi jumlahnya amat minim, hanya 17 ribu escudo (US$ 85), jauh di bawah upah minimum buruh, yang saat itu mencapai 50 ribu escudo. Perubahan hidup yang mendadak di negeri yang bahasanya tak mereka pahami itu membuat mereka menderita. "Awalnya, saya menangis terus," ujar Luis da Costa de Jesus, salah satu di antara 29 orang peloncat pagar tersebut.

Dari kasus mereka, terbaca jelas bahwa Tim-Tim adalah sebuah komoditi politik yang merupakan mainan para elite politik Portugal. "Kami beruntung datang menjelang pemilu," ujar Antonio Ramos, sesama peloncat pagar. Kondisi mereka yang memprihatinkan itu oleh pihak oposisi kemudian dijadikan senjata untuk menyerang pemerintah, sehingga pada Desember mereka dipindahkan ke sebuah asrama yang keadaannya lebih baik.

Namun, di pihak lain, karena Tim-Tim adalah masalah politik yang hanya dimainkan kelompok elite, warga Portugal lainnya tak merasa perlu terlibat dalam urusan ini. "Saya cuma tahu sedikit soal Tim-Tim. Yang saya tahu hanya masalah Portugal," kata Pedro, karyawan hotel berbintang. Ketidakpedulian kalangan awam terhadap masalah ini diperkental dengan sikap mereka yang memandang penduduk yang mengungsi dari negeri jajahan Portugal sebagai warga kelas dua. Menurut Kompas, yang mengutip kuesioner dari Publico, harian terbesar di Portugal, yang kemudian dipublikasikan juga oleh harian Frankfurter, ada 80 persen responden yang menilai para peminta suaka politik itu sebagai warga kelas dua. Sayang, tak disebutkan berapa banyak responden dilibatkan dalam jajak pendapat ini.

Mungkin karena itulah warga Tim-Tim itu tak pernah merasa at home di Portugal. Negeri berpenduduk 10 juta jiwa yang luasnya hanya 92 ribu kilometer persegi (enam kali luas Tim-Tim) itu tak pernah dijadikan tanah harapan. Wilayah yang letaknya di pojok barat Eropa itu hanya dijadikan tempat singgah sebelum mereka memilih tanah air baru. Di awal 1990-an, jumlah warga Tim-Tim di Portugal mencapai 5.000 orang, tapi sebagian besar lalu memilih Australia sebagai tempat tinggal baru. Sulitnya berbahasa Portugis, adanya sikap rasis, dan letak geografis yang jauh dari Tim-Tim membuat mereka tak betah. Saat ini, menurut Pascuela Baruto, wakil Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor (CNRT) di Lisabon, jumlah orang Tim-Tim di Portugal tinggal 2.000 orang dan 60 persen di antaranya pelajar dan mahasiswa.

Sebenarnya, saat ini, hidup mereka lumayan. Pemerintah partai sosialis di Portugal menyediakan kebutuhan tempat tinggal (apartemen atau tempat penampungan) lengkap dengan air dan listrik, ditambah subsidi sebesar upah minimum buruh (US$ 350). Itu pun masih terbuka peluang bagi mereka untuk menambah uang saku dengan bekerja paruh waktu, yang bisa didapat dengan mudah. Karena itu, tak aneh bila semua peserta kursus jurnalistik di atas membawa telepon genggam. Bahkan, Adalberto Fernandes Alves, mahasiswa ekonomi Universitas Lisabon, sudah memiliki sebuah mobil Ford seharga US$ 11 ribu, yang dibelinya dari hasil kerja proyek di televisi.

Nyatanya, hidup berkecukupan tak selamanya membahagiakan mereka. Suara kompak terdengar dari para peserta kursus ketika ditanya rencana mereka: "Kami akan kembali ke Tim-Tim setelah kursus ini selesai tahun depan." Kok? "Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang," kata Augusto N. Segueira, lulusan akademi anestesi di Surabaya, bertamsil. Tak hanya anak muda. Mama Alves, 75 tahun, ibunda Adalberto, yang sudah 9 tahun tinggal di Lisabon dan sudah punya apartemen sendiri, punya keinginan serupa. "Saya mau dikubur di sana," ujarnya dalam bahasa Tetun, bahasa sehari-hari masyarakat Tim-Tim di Lisabon di samping bahasa Indonesia. Menurut beberapa orang Tim-Tim yang ditemui, sekitar 80 persen warga Tim-Tim bakal kembali ke tanah kelahirannya.

Tampaknya, pemerintah Portugal menyadari hal itu. Karena itu, berbagai tindakan politis pun dilakukan agar, bila kembali ke Tim-Tim, mereka tak segera melupakan negeri singgahnya.

Diah Purnomowati (Lisabon)