Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Bungkam Protes, Pemerintah Bangladesh Terapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

Pemerintah Bangladesh pada Jumat memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes

20 Juli 2024 | 14.30 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Bangladesh pada Jumat memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes mahasiswa mencapai 75 orang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pembatasan itu mulai berlaku pada Jumat tengah malam dan pasukan militer telah diperintahkan untuk mengendalikan situasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelumnya pada Jumat siang, setidaknya 30 orang tewas ketika demonstrasi anti-pemerintah bergolak di negara Asia Selatan tersebut, yang menambah jumlah korban tewas menjadi 75 orang dalam tiga hari terakhir, kata kepolisian kepada Anadolu di Dhaka.

Situasi di Bangladesh masih bergejolak saat pemerintah memutus komunikasi tanpa internet seluler atau broadband.

Menurut aturan resmi, pembatasan jam malam akan berakhir pada 0600GMT, Sabtu, untuk rehat selama dua jam dan kembali diberlakukan hingga 0400GMT, Minggu.

Selanjutnya, aturan tersebut akan diterapkan "sesuai kebutuhan".

Di tengah kerusuhan dalam negeri, Perdana Menteri Sheikh Hasina terpaksa membatalkan perjalanan resmi ke Spanyol pada Sabtu 19 Juli 2024.

Sebagian besar korban tewas dilaporkan di Ibu Kota Dhaka, kata kepolisian kepada koresponden Anadolu di Dhaka, yang menjadi pusat demonstrasi.

Lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di Bangladesh kian memanas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh wilayah oleh pemerintah.

Akan tetapi, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus.

Sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu para pihak yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971.

Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada Minggu 21 Juli 2024 untuk mengurangi jumlah kuota menjadi 20 persen.

ANTARA

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus