Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Departemen Hubungan Internasional Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Muhammad Habib memperkirakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kejutan lewat sejumlah kebijakan luar negeri sepanjang lima tahun ke depan. Pernyataan itu dia sampaikan merujuk pada bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS hingga pernyataan bersama antara Indonesia dan Cina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Semua stakeholder harus siap dengan berbagai macam antisipasi terkait konsekuensi yang muncul dari kejutan tersebut,” kata Habib dalam konferensi pers, Senin, 13 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Habib berharap agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat menjalankan diplomasi dengan baik. Sebab masyarakat berupaya menaruh kepercayaan terhadap lembaga tersebut.
Peneliti CSIS lainnya, Andrew Mantong, mendorong ada antisipasi yang diarahkan agar tidak ada kejutan yang aneh. Dia berharap agar ada gebrakan baru yang baik, seperti langkah di organisasi internasional.
Menurut Andrew, kejutan baru yang dibawa Indonesia tak boleh hanya sebatas hubungan diplomasi, seperti saat bergabung dengan BRICS. Dia ingin ada kejutan pada tingkat grand strategy yang mencakup tujuan konkrit Indonesia di dunia internasional. Misalnya, keinginan untuk perdagangan yang adil dan transisi energi terbarukan dengan kapasitas negara berkembang.
Andrew menegaskan agar sikap dan keinginan Indonesia di dunia internasional lebih penting ketimbang hanya sebatas membangun hubungan diplomasi.
Sebelumnya, Menlu Sugiono mengungkap langkah strategis Indonesia di dunia internasional, salah satunya lewat keberhasilan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025.
Sugiono mengatakan bahwa proses aksesi Indonesia ke dalam keanggotaan BRICS merupakan bagian dari diplomasi aktif di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia.
"Di sini, kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung,” kata Sugiono saat menyampaikan pidato dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Januari 2025.
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan perwujudan nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif dan bukan sebuah penyimpangan.
“Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi, dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun.” ujarnya.
Sebagai anggota BRICS, Sugiono menekankan, Indonesia akan memastikan jembatan kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik tetap terjalin.
Selain itu, Sugiono juga menyebut aktifnya keanggotaan Indonesia di dalam BRICS turut berjalan seiring dengan peran aktif kerja sama dengan negara lain seperti dalam G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP serta tahap aksesi sebagai anggota OECD.