Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Saham-saham Korea Selatan naik untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Jumat, 13 Desember 2024 di tengah harapan bahwa ketidakpastian politik akan mereda setelah pemungutan suara pemakzulan Presiden Korea Selatan di parlemen. Hal itu menyusul pemungutan suara yang gagal sepekan sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dikutip dari Reuters, pemimpin Partai Demokrat Lee mengatakan masalah yang paling mendesak adalah kemerosotan konsumsi yang disebabkan oleh kurangnya permintaan domestik dan pengurangan peran fiskal pemerintah. Ia menyerukan dibentuknya Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk membahas keuangan, ekonomi, dan penghidupan publik..
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Untuk mengatasi hal ini, saya yakin perlu segera membahas anggaran tambahan," kata Lee seperti dikutip dari Reuters.
Lee menambahkan bahwa anggaran tambahan dapat mencakup pendanaan untuk mendukung usaha kecil dan investasi terkait kecerdasan buatan serta infrastruktur untuk mencoba mengatasi kekurangan energi.
Parlemen, yang dikendalikan oleh partai Lee, meloloskan rancangan undang-undang anggaran 2025 senilai 673,3 triliun won ($470,6 miliar) pada hari Selasa yang memotong usulan pemerintah sebesar 677,4 triliun won, tanpa mencapai kesepakatan dengan Partai Kekuatan Rakyat Yoon dan pemerintah. Secara hukum, parlemen tidak dapat menambah anggaran pemerintah, dan pada saat itu Partai Demokrat mengatakan anggaran tambahan mungkin diperlukan untuk mengatasi pengeluaran untuk penghidupan rakyat.
Partai tersebut mengatakan pemotongan tersebut sebagian besar dilakukan pada dana cadangan untuk pemerintah, biaya bunga, dan dana yang dialokasikan untuk kantor kepresidenan, jaksa penuntut, dan auditor untuk operasi rahasia. Pemerintah menuduh parlemen menunda proyek-proyek untuk usaha kecil dengan pemotongan tersebut. Kebuntuan mengenai masalah anggaran menjadi salah satu alasan yang dikemukakan Yoon untuk memberlakukan darurat militer.
Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu, 14 Desember 2024. Ia dimakzulkan setelah menerapkan darurat militer yang hanya berumur 6 jam.
Usulan pemakzulan diterima karena sedikitnya 12 anggota Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon bergabung dengan partai oposisi, yang menguasai 192 kursi di majelis nasional yang beranggotakan 300 orang, sehingga memenuhi ambang batas dua pertiga yang dibutuhkan. Jumlah anggota parlemen yang mendukung pemakzulan adalah 204, dengan 85 menentang, tiga abstain, dan delapan surat suara tidak sah.
Foto 
