Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024. Ia mengeklaim bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk menghadapi gerakan dari Partai Demokratik, yang berfungsi sebagai oposisi dan telah mempengaruhi agenda pemerintah. Langkah tersebut ditentang oleh parlemen, sehingga akhirnya dibatalkan oleh Presiden Yoon. Deklarasi darurat militer hanya berlaku enam jam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengapa Yoon Suk Yeol Menetapkan Darurat Militer?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoon Suk Yeol menuding partai-partai oposisi telah menyandera proses parlemen. "Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang merampok kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," kata Yoon seperti dikutip dari Reuters.
Namun, ia tidak memerinci ancaman dari Korea Utara. Ia mengeluhkan 22 mosi pemakzulan yang diajukan terhadap pejabat pemerintahan sejak dia menjabat pada Mei 2022. Yoon Suk Yeol mengatakan, ia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan tersebut untuk menjaga ketertiban yang bebas dan konstitusional.
Popularitas Yoon Suk Yeol mendekati rekor terendah di tengah bentrokan dengan parlemen yang dikuasai oposisi mengenai anggaran dan investigasi. Hal ini terjadi setelah kebuntuan dengan parlemen, yang menolak upaya Yoon Suk Yeol untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An Su, memimpin komando darurat militer dan merilis dekrit tersebut yang berlaku efektif pukul 11 malam pada Selasa, 3 Desember 2024. Selain melarang kegiatan politik dan membatasi media, keputusan tersebut juga memerintahkan para dokter yang mogok untuk kembali bekerja.
Saat darurat militer berlaku selama beberapa jam, pasukan darurat militer dilengkapi dengan senapan, pelindung tubuh, dan peralatan penglihatan malam memasuki Majelis Nasional. Militer berhadapan dengan para staf yang menentang mereka dengan alat pemadam kebakaran.
Situasi darurat militer tersebut mendorong Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun mengundurkan diri. Pengunduran diri menteri pertahanan menyusul saat pakta keamanan Rusia-Korea Utara mulai berlaku. Yoon Suk Yeol telah menerima pengunduran diri Kim Yong Hyun. Yoon Suk Yeol menunjuk duta besar Korea Selatan untuk Arab Saudi Choi Byung Hyuk sebagai menteri pertahanan baru.
Dewi Rina Cahyani dan Ida Rosdalina turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Istilah Martial Law dan Perintah Presiden Korea Selatan
Foto 
