Fakta-Fakta Menarik di Balik Drama Darurat Militer Korea Selatan Ala Yoon Suk Yeol

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membuat langkah mengejutkan dengan mengumumkan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024. Keputusan itu disampaikan melalui siaran langsung di televisi nasional pada tengah malam dan langsung memicu gelombang reaksi di seluruh negeri.

Namun, kondisi darurat tersebut hanya bertahan beberapa jam sebelum dicabut oleh Majelis Nasional Korea Selatan. Berikut adalah fakta-fakta seputar drama politik yang mengguncang demokrasi di Negeri Ginseng ini.  

 1. Alasan Presiden Yoon Mengumumkan Darurat Militer  
Presiden Yoon Suk Yeol mengklaim bahwa deklarasi darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman yang dia sebut berasal dari oposisi pro-Korea Utara. Dalam pidatonya, Yoon menuduh partai-partai oposisi menyandera proses legislatif dan mengancam stabilitas nasional.  

“Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, membasmi kekuatan anti-negara yang mencabut kebebasan rakyat, serta menjaga tatanan konstitusional kita,” ujar Yoon dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi YTN.  

Deklarasi itu juga menunjuk Jenderal Park An-su sebagai komandan darurat militer, yang langsung diberi wewenang untuk memberlakukan pembatasan aktivitas politik, mengontrol media, melarang aksi protes, serta memaksa pekerja medis untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam.  

 2. Militer Segera Beraksi di Parlemen  
Beberapa jam setelah pengumuman, pasukan militer yang mengenakan perlengkapan lengkap termasuk senjata otomatis, pelindung tubuh, dan alat penglihatan malam, memasuki Majelis Nasional. Mereka dihadang oleh staf parlemen yang berusaha melawan menggunakan alat pemadam kebakaran. Insiden ini memicu ketegangan di dalam gedung legislatif.  

 3. Dicabut Hanya Lima Jam Kemudian  
Darurat militer yang dideklarasikan Presiden Yoon hanya bertahan lima jam sebelum dicabut. Sidang darurat Majelis Nasional yang digelar sesaat setelah pengumuman tersebut menghasilkan keputusan bulat untuk membatalkan langkah Yoon. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen, termasuk beberapa anggota dari partai pendukung Yoon, memilih untuk mengakhiri kondisi darurat tersebut.  

Merespons tekanan dari parlemen dan protes masyarakat, Yoon akhirnya mengalah dan menyampaikan bahwa dirinya akan mencabut kondisi darurat militer segera setelah rapat kabinet.  

 4. Demonstrasi di Depan Gedung Parlemen  
Pengumuman darurat militer memicu protes besar-besaran di luar Gedung Majelis Nasional. Ribuan demonstran berkumpul untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap langkah Presiden Yoon, yang dianggap otoriter dan tidak konstitusional. Beberapa pintu dan jendela gedung dilaporkan rusak akibat bentrokan kecil antara demonstran, polisi, dan personel militer yang berjaga.  

 5. Menteri Pertahanan Mengundurkan Diri  
Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, mengundurkan diri setelah darurat militer dicabut. Kim diketahui sebagai orang yang mengusulkan kepada Presiden Yoon untuk mengumumkan langkah tersebut. Sebagai penggantinya, Yoon menunjuk Choi Byung-hyuk, mantan jenderal angkatan darat yang sebelumnya menjabat sebagai duta besar Korea Selatan untuk Arab Saudi.  

Pengunduran diri Kim menambah tekanan terhadap Yoon, yang kini menghadapi tuduhan telah melampaui wewenangnya sebagai kepala negara.  

 6. Langkah Menuju Pemakzulan  
Setelah darurat militer dibatalkan, Majelis Nasional segera memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Proses ini membutuhkan dukungan setidaknya dua pertiga dari 300 anggota legislatif untuk diloloskan. Dengan dominasi oposisi yang memiliki 192 kursi, langkah ini diprediksi akan mendapatkan dukungan yang cukup.  

 7. Sejarah Kelam Darurat Militer di Korea Selatan  
Deklarasi darurat militer oleh Yoon mengingatkan publik pada masa-masa kelam sejarah Korea Selatan. Terakhir kali darurat militer diberlakukan pada tahun 1979 setelah pembunuhan Presiden Park Chung-hee. Kondisi itu berlangsung selama dua tahun dan memicu tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi, termasuk tragedi Gwangju yang menewaskan ratusan orang.  

 8. Skandal Lain yang Membayangi Presiden Korea Selatan  
Langkah kontroversial ini bukan pertama kalinya Yoon terlibat dalam skandal. Sebelumnya, istrinya, Kim Keon Hee, dituduh menerima hadiah mewah berupa tas Dior dari seorang pastor Korea-Amerika pada tahun 2022. Tuduhan ini dianggap melanggar undang-undang anti-korupsi Korea Selatan.  

 9. Ujian bagi Demokrasi Korea Selatan  
Deklarasi darurat militer yang hanya bertahan beberapa jam ini telah mengguncang stabilitas politik Korea Selatan. Para pengamat menilai, langkah Yoon mencerminkan ancaman terhadap demokrasi yang selama beberapa dekade tumbuh subur di negara tersebut. Proses pemakzulan yang sedang berlangsung akan menjadi ujian penting bagi institusi demokrasi Korea Selatan dan posisi Yoon sebagai kepala negara.  

Ananda Ridho Sulistya, Rio Ari Seno, dan Dewi Rina Cahyani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Alasan Kontroversial Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer