Inggris Ingin Pangkas Bantuan Asing, Fokus ke Pertahanan

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa, 25 Februari 2025, mengutarakan rencana memangkas bantuan untuk negara-negara asing yang sebelumnya 0.5 persen dari gross national income (GNI) menjadi 0.3 persen. Starmer mengatakan langkah ini diperlukan untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

"Langkah ini sangat menyakitkan dan pilihan yang sulit. Ini bukan pengumuman menggembirakan yang saya sampaikan," kata Starmer, merujuk pada pemangkasan anggaran untuk bantuan ke negara lain. Sektor pertahanan saat ini masih menjadi salah satu prioritas Inggris.

Menurut Starmer, Inggris masih akan melanjutkan peran kemanusiaannya di Sudan, Ukraina dan Gaza. Namun begitu, Philip Goodwin, CEO UNICEF UK, mengatakan pemangkasan anggaran bantuan Inggris untuk asing ini, berarti jutaan anak-anak bakal tidak bisa mendapatkan akses ke perawatan kesehatan, terpangkasnya anggaran bantuan untuk suplai makanan dan berkurangnya kesempatan belajar bagi anak-anak. 

"Menyusul naiknya ancaman terhadap keamanan dan ketidakstabilan, maka keputusan ini tak diragukan lagi menempatkan banyak nyawa dalam risiko," kata Goodwin. UNICEF UK adalah badan yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan anak-anak kurang beruntung di berbagai belahan dunia. 

Inggris rencananya ingin memperluas anggaran belanja pertahanan termasuk pada bidang keamanan dan badan-badan intelijen sehingga total pengeluarannya sampai 2.6 persen dari GDP Inggris.