Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Israel pada Minggu, 24 November 2024, menyetujui sebuah proposal yang mengarahkan semua organisasi yang didanai pemerintah untuk menghentikan komunikasi dengan Haaretz dan menarik iklan dari surat kabar tersebut, Middle East Eye melaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah mengatakan bahwa keputusan tersebut dipicu oleh "banyak artikel yang telah melukai legitimasi negara Israel dan haknya untuk mempertahankan diri, dan terutama pernyataan yang dibuat di London oleh penerbit Haaretz, Amos Schocken, yang mendukung terorisme dan menyerukan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Haaretz telah melaporkan secara kritis aksi-aksi militer Israel, termasuk investigasi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika operasi-operasi mereka diperluas di Gaza dan Lebanon.
Awal bulan ini, Schocken menghadapi kritik dari pemerintah Israel menyusul komentarnya yang merujuk pada "pejuang kemerdekaan" Palestina.
Usulan tersebut, yang ditambahkan ke dalam agenda rapat kabinet pada menit-menit terakhir, didukung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Menanggapi hal ini, Haaretz merilis sebuah pernyataan pada Minggu, dengan mengatakan: "Resolusi oportunis untuk memboikot Haaretz, yang disahkan dalam pertemuan pemerintah hari ini tanpa tinjauan hukum, adalah langkah lain dalam perjalanan Netanyahu untuk menghancurkan demokrasi Israel. Seperti teman-temannya [Presiden Rusia Vladimir] Putin, [Presiden Turki Recep Tayyip] Erdogan dan [Perdana Menteri Hungaria Viktor] Orban, Netanyahu berusaha membungkam surat kabar yang kritis dan independen.
Haaretz mengutuk keputusan tersebut dan menggambarkannya sebagai "langkah lain dalam perjalanan Netanyahu untuk menghancurkan demokrasi Israel."
"... Netanyahu berusaha membungkam surat kabar yang kritis dan independen," tambah pernyataan tersebut, menegaskan bahwa "Haaretz tidak akan mundur dan tidak akan berubah menjadi corong pemerintah yang mempublikasikan pesan-pesan yang disetujui oleh pemerintah dan pemimpinnya," demikian pernyataan Haaretz yang dikutip Al Mayadeen.
Media Israel tersebut juga mengatakan bahwa kantor jaksa agung tidak mengetahui bahwa proposal tersebut telah diajukan ke pemungutan suara dan belum meninjau atau memberikan pendapat hukum mengenai hal tersebut.
Amos Schocken, penerbit Haaretz, menghadapi reaksi keras karena menyebut warga Palestina sebagai "pejuang kemerdekaan" dalam sebuah pidato di sebuah acara yang diselenggarakan Haaretz di London pada 27 Oktober.
Schocken mengkritik pemerintah Netanyahu, dengan menyatakan: "Mereka tidak peduli dengan pemaksaan rezim apartheid yang kejam terhadap penduduk Palestina. Mereka mengabaikan biaya yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak karena mempertahankan permukiman sambil memerangi para pejuang Palestina yang disebut Israel sebagai teroris."
Dalam pidatonya, Schocken juga menyerukan sanksi internasional terhadap para pemimpin Israel, dengan menyatakan, "Dalam arti tertentu, apa yang terjadi sekarang di wilayah pendudukan dan di bagian Gaza adalah Nakba kedua. Sebuah negara Palestina harus didirikan dan satu-satunya cara untuk mencapai hal ini, menurut saya, adalah dengan menerapkan sanksi terhadap Israel, terhadap para pemimpin yang menentangnya dan terhadap para pemukim."
Schocken kemudian mengklarifikasi pernyataannya, dengan menjelaskan bahwa ia tidak menganggap Hamas sebagai "pejuang kemerdekaan" dan menekankan dukungannya kepada para pejuang yang tidak menggunakan "terorisme".
Haaretz kemudian mengeluarkan editorial yang menyangkal penerbitnya, dengan mengatakan bahwa klarifikasi Schocken tidak cukup, karena tidak mengutuk serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Palestina lainnya.
Meskipun demikian, Menteri Komunikasi Shlomo Karhi menyerukan pemboikotan pemerintah terhadap surat kabar tersebut dan mengajukan proposal yang merinci serangkaian pembatasan.
Proposal yang dikeluarkan oleh kantor Karhi mengatakan bahwa pemerintah "tidak akan membuat kontrak baru dengan Haaretz, termasuk langganan perorangan untuk pegawai negeri, atau memperbaharui kontrak yang sudah ada; semua perjanjian yang ada saat ini dengan Haaretz, termasuk langganan perorangan, akan dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum."
Pemerintah juga menginstruksikan Badan Periklanan Pemerintah menghentikan semua iklan, termasuk pemberitahuan hukum, tanpa memandang status pembayaran dan meminta pengembalian uang untuk setiap pembayaran yang sudah dilakukan. "Tidak ada iklan lebih lanjut yang akan ditempatkan dalam publikasi tersebut".
Sanksi ini terjadi ketika Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan pada awal bulan ini bahwa jumlah jurnalis dan pekerja media yang terbunuh sejak dimulainya perang genosida telah meningkat menjadi 183 orang.
