Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Jerman Tolak Usulan Rusia soal Demilitarisasi Ukraina

Jerman telah memberikan bantuan ke Ukraina secara pendanaan dan militer karena ingin menciptakan Ukraina yang kuat

4 Maret 2025 | 13.15 WIB

Kanselir Jerman Olaf Scholz berpidato pada pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB mengenai krisis di Ukraina di markas besar PBB di New York, 20 September 2023. REUTERS/Brendan McDermid
Perbesar
Kanselir Jerman Olaf Scholz berpidato pada pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB mengenai krisis di Ukraina di markas besar PBB di New York, 20 September 2023. REUTERS/Brendan McDermid

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengklaim keamanan Eropa harus berpusat pada Ukraina yang kuat. Scholz menolak sikap Rusia agar negara tetangganya itu didemiliterisasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ucapan Scholz itu disampaikan setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan sejumlah rencana koalisi baru antar negara yang ingin meningkatkan dukungan ke Kyev melawan Moskow.  

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Starmer menjadi tuan rumah sebuah rapat darurat di London pada Minggu, 2 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Starmer mengakui Kyev memiliki sejumlah pendukung terbatas, yang mampu bertindak dalam kondisi darurat. Dia tidak secara gamblang menyebut apakah Berlin akan mengerahkan tentara ke Ukraina, namun hanya menekankan akan terus mendanai dan memberikan dukungan militer ke Ukraina. 

“Sudah cukup jelas kami harus mendukung Ukraina secara pendanaan dan militer,” kata Scholz, seperti dikutip dari RT.com

Menurut catatan Kiel Institute di Jerman, Berlin telah mengumpulkan total 44 miliar euro (Rp 750 triliun) untuk Kyev. Jerman adalah negara pendonor terbesar kedua untuk Ukraina. Jerman diperkirakan telah menggelontorkan dana sekitar US$ 18 miliar (Rp 293 triliun) dalam bentuk bantuan milier dan bantuan jenis lainnya. 

“Kedua, kami harus mengetahui bahwa inti setiap perdamaian harus berarti kemampuan bagi Ukraina untuk mempertahankan diri dan punya militer yang kuat. Segala bentuk keamanan harus berpusat disekitarnya (Ukraina),” kata Scholz.          

PBB mengungkap lebih dari 11.700 warga sipil tewas sejak dimulainya perang Ukraina pada Februari 2022 dan mendesak para pemimpin yang mempersiapkan sesi Majelis Umum ke-79 untuk memanfaatkan semua peluang untuk mengakhiri konflik.

"Sayangnya, dua setengah tahun sejak eskalasi perang ini, situasinya terus memburuk. Jumlah korban tewas terus meningkat. Penderitaan manusia terus berlanjut pada tingkat yang tidak dapat ditoleransi," kata Penjabat Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan Joyce Msuya pada sidang Dewan Keamanan PBB.

Perang Ukraina telah mendesak 10 juta orang di negara itu terpaksa mengungsi dan serangan skala besar telah terjadi di seluruh negeri sejak 26 Agustus 2022.

Menekankan peningkatan aktivitas militer menghambat operasi kemanusiaan dan membahayakan pekerja bantuan. Sampai berita ini diturunkan, donasi hampir US$ 1,4 miliar (Rp 21,56 triliun) untuk respons kemanusiaan bagi 14,6 juta orang di seluruh Ukraina.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus