Kami harus memulai hidup baru

MENJELANG Kabul dikuasai pasukan mujahidin, di Peshawar, Pakistan, pimpinan faksi-faksi mujahidin membentuk Dewan Pimpinan. Untuk menerima serah terima kekuasaan dari rezim lama, Dewan Pimpinan membentuk Dewan Mujahidin, dan disepakati sebagai ketuanya adalah Dr. Sibghatullah Mojadidi, 66 tahun, ketua faksi Jabhah-i-Qawiyyah-i-Islami (Front Nasional Islam). Sembilan faksi terwakili dalam Dewan Mujahidin yang terdiri dari lima puluh orang itu. Hezb-i-Islami pimpinan Hekmatyar sampai akhir pekan lalu masih menolak mendudukkan wakilnya dalam Dewan itu. Berdasarkan mandat dari Dewan Pimpinan, Dewan Mujahidin bermasa kerja dua bulan itu bertugas membentuk pemerintahan sementara Afghanistan yang kepala negara sementaranya sudah disepakati, yakni Burhanuddin Rabbani, ketua Jamiat-i-Islami (Masyarakat Islam). Tugas Mojadidi antara lain mengusulkan menteri-menteri. Tapi belakangan, tampaknya, Mojadidi punya mau sendiri. Bekas guru besar Teologi Islam di Universitas Kabul itu ingin memperpanjang masa kerja Dewan Mujahidin sampai dua tahun. Berikut wawancara Yuli Ismartono yang bersama beberapa wartawan Barat di Kabul menemui Mojadidi di Istana Republik. Bagaimana status dan bentuk pemerintahan sekarang, apakah masih sesuai dengan kesepakatan Peshawar? Kesepakatan di Peshawar dicapai secara terburu-buru. Tanpa berunding dengan rekanrekan lainnya mengenai bentuk pemerintahan yang bisa diterima mayoritas rakyat Afghanistan. Karena kami belum siap, terpaksa keputusan kami tunda sebulan. Di pihak lain, pemerintah Kabul siap menyerahkan kekuasaannya pada kelompok mujahidin. Jika kami tak bisa datang ke Kabul, kami malu dan akan ditertawakan rakyat. Karena itu, saya memutuskan berangkat ke Kabul, meski penuh risiko. Saya bersedia memikul beban itu. Ternyata, rakyat Kabul menyambut baik kedatangan kelompok saya. Ketika saya berpidato di masjid, Jumat pekan lalu, banyak yang menangis dan mengatakan bahwa sayalah satu-satunya orang yang dipercayai rakyat. Saya juga bertemu sejumlah komandan militer, ulama, dan pejabat pemerintahan lama. Mereka semua meminta agar saya memimpin selama dua tahun sebelum diadakan pemilu, karena masa dua bulan saja tak cukup. "Jika bukan Anda yang memimpin," kata mereka, "perang antarsuku dan kelompok Syiah dan Sunni akan terjadi." Padahal, saya tak berminat meneruskan tugas ini. Saya hanya seorang guru yang ingin mengajar. Namun, demi rakyat dan negara, saya menerima tawaran itu. Hanya Gulbuddin Hekmatyar yang tak senang terhadap saya. Saya tak takut. Para komandan militer mendukung saya. Apakah Hekmatyar bisa dianggap seorang kriminal? Menurut hukum internasional, suatu pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok mayoritas adalah sah. Hekmatyar merupakan minoritas. Dia punya senjata dan dana, tapi tak mendapat dukungan rakyat. Siapa pun yang melawan pemerintahan yang sah jelas melanggar hukum. Begitu juga Hukum Islam. Jadi, sebenarnya ia harus dihukum. Bila sampai saat ini ia tak ditindak, karena kami masih mengharap ia mau bergabung dengan kami. Kabul kini begitu rawan. Ada yang bilang gara-gara anak buah Jenderal Rashid Dostum. Dalam keadaan perang seperti ini, kekacauan bisa saja terjadi. Di New York saja banyak terjadi kekacauan ketika listrik mati dua jam. Melalui televisi, radio, dan koran, saya minta agar masyarakat bersikap tertib. Siapa pun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan Hukum Islam. Menurut saya, dalam sepekan ini di Kabul sudah terlihat banyak kemajuan. Harga-harga turun, listrik dan air kembali mengalir. Insya Allah, semua masalah bisa diatasi. Apa yang Anda lakukan untuk memulihkan keamanan di Kabul? Saya sudah minta pada Ahmad Syah Massoud dan Dewan Keamanan Nasional agar merekrut sejumlah pasukan mujahidin dari berbagai kelompok, yang nanti akan ditempatkan di garnisun Kabul. Anggota angkatan bersenjata yang lama akan dipanggil bertugas kembali. Saya sudah menunjuk Abdul Haq (panglima perang Hezb-i-Islami faksi Yunus Khallis) sebagai kepala kepolisian. Kini, ada sepuluh ribu pejuang mujahidin dari delapan kelompok berada di Kabul. Mereka akan dibagi dan ditugaskan di lima wilayah keamanan. Bagaimana dengan amnesti umum? Apakah Najibullah juga termasuk dalam daftar? Kami sudah minta seluruh pegawai negeri agar kembali ke tempat kerja. Bila ada yang merasa terancam, akan kami berikan penjagaan, baik di kantor maupun di rumah. Soal Najibullah, bergantung pada rakyat. Saya mengharap Najibullah diampuni. Kami harus melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Pemerintahan kini tampak masih kacau. Apalagi, belum seluruh anggota Dewan Mujahidin berada di Kabul. Keadaan ini sudah dapat diatasi. Saya sendiri telah menunjuk menteri-menteri sementara untuk menjalankan roda pemerintahan. Memang, dari lima puluh anggota Dewan, baru 35 yang datang ke Kabul, dan kemarin beberapa orang datang lagi. Apa saja hambatan yang Anda hadapi? Oleh pihak oposisi saya dituduh tak memiliki kekuasaan sebagai presiden karena tak didukung rakyat dan negara lain. Tapi pemerintahan saya sudah berfungsi dengan baik. Setiap hari kami mengirim lima puluh surat dan kami telah menerima bantuan dana dari Arab Saudi. Dana itu kami pergunakan menggaji pegawai negeri. Pakistan pun sudah membantu kami dengan bahan makanan. Afghanistan kini telah berubah menjadi Negara Islam Afghanistan. Perubahan apa lagi yang akan Anda lakukan? Anda lihat saja nanti. Yang pasti, kami akan menjalankan keadilan sosial sesuai dengan hukum dan tradisi Islam.