Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) Cecep Herawan angkat bicara ihwal penghematan anggaran sesuai dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Cecep mengatakan Kemlu berpandangan efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan biaya. Namun, efisiensi anggaran perlu dilihat sebagai momentum bagi transformasi birokrasi untuk tampil lebih agile (lincah), adaptive, dan innovative.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Cecep memastikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan seluruh jajaran Kemlu berkomitmen penuh melaksanakan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kementerian Luar Negeri memastikan semaksimal mungkin pelayanan kepada masyarakat akan tetap dilaksanakan dengan baik," ujar Cecep dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Februari 2025.
Terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan penghematan anggaran bukan ditujukan untuk mengurangi atau membatasi fungsi dan kerja Kemlu, namun demi peningkatan efisiensi anggaran, termasuk pemberian perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
"Kami melihatnya sebagai kesempatan untuk bisa meningkatkan efisiensi dalam berbagai pelaksanaan tugas, termasuk dalam penanganan kasus-kasus melindungi WNI," tutur Arrmanatha saat menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Kamis, 13 Februari 2025.
Sebelumnya, juru bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat mengatakan langkah efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan administrasi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Kemlu akan menyesuaikan diri dengan keputusan Prabowo.
“Tentunya Kementerian Luar Negeri akan turut serta melakukan hal yang seharusnya diputuskan secara nasional dengan berbagai macam dampak dan konsekuensinya,” ucap Roy, 7 Februari 2025.
Roy menuturkan Kemlu tetap bekerja sebagaimana mestinya menyusul kebijakan Prabowo itu. “Kami akan melakukan penyesuaian sepenuhnya tanpa mengurangi hal-hal yang bersifat sangat prinsipil. Saya pikir hal itu tidak menjadi common concern yang paling utama pada saat ini,” katanya.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
