Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin Arab mengadopsi rencana rekonstruksi Mesir untuk Gaza pada Selasa, 4 Maret 2025. Pembangunan kembali Gaza ini diperkirakan menelan biaya US$ 53 miliar. Warga Palestina akan tetap berada di Gaza, bertentangan dengan visi Riviera Timur Tengah yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir dari Reuters, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan usulan Mesir, telah diterima pada penutupan pertemuan puncak di Kairo. Sisi mengatakan pada pertemuan puncak itu bahwa dia yakin Trump akan mampu mencapai perdamaian karena Jalur Gaza telah hancur akibat serangan militer Israel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selesai direkonstruksi, siapa yang akan menjalankan daerah kantong itu dan negara mana yang akan menyediakan miliaran dolar yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali Gaza, masih menjadi pertanyaan. Sisi mengatakan Mesir telah bekerja sama dengan Palestina dalam pembentukan sebuah komite administratif yang terdiri dari teknokrat Palestina yang independen dan profesional. Mereka akan diberi tugas untuk memerintah Gaza setelah berakhirnya perang Israel-Gaza.
Komite tersebut akan bertanggung jawab atas pengawasan bantuan kemanusiaan dan pengelolaan urusan Jalur Gaza untuk periode sementara, sebagai persiapan kembalinya Otoritas Palestina (PA), katanya. Masalah lainnya adalah nasib kelompok militan Hamas di Palestina. Hamas merupakan saingan dari Otoritas Palestina.
Hamas, faksi Islam yang telah menguasai Gaza sejak 2007 mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka setuju dengan usulan komite Mesir. Hamas sepakat tidak akan mengajukan kandidat ke komite yang diusulkan Kairo tetapi harus memberikan persetujuannya terhadap tugas, anggota dan agenda komite yang akan bekerja di bawah pengawasan PA.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan pada Selasa malam nama-nama individu yang berpartisipasi dalam komite telah diputuskan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang mengepalai PA, mengatakan ia menyambut baik gagasan Mesir dan mendesak Trump untuk mendukung rencana tersebut yang tidak melibatkan pengusiran penduduk Palestina.
Abbas, yang berkuasa sejak 2005, juga mengatakan bahwa ia siap menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen jika keadaan memungkinkan. Ia menambahkan bahwa Otoritas Palestina adalah satu-satunya kekuatan pemerintahan dan militer yang sah di Wilayah Palestina.
Kementerian luar negeri Israel dalam sebuah pernyataan menyebut rencana itu berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Israel menolak ketergantungan pada Otoritas Palestina namun mengeluh bahwa Hamas tetap berkuasa karena rencana itu.
Washington juga menyuarakan ketidaksetujuannya atas rekonstruksi Gaza yang diajukan Mesir. "Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza tidak dapat dihuni dan penduduk tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing dan persenjataan yang belum meledak," kata juru bicara Gedung Putih Brian Hughes.
Ia menjawab pertanyaan wartawan ihwal apakah Trump akan mendukung rencana para pemimpin Arab tersebut. "Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas," katanya.