Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

Mahkamah Konstitusi Uganda pada Rabu, 3 April 2024, menolak banding agar mau membatalkan undang-undang anti-LGBTQ yang memberlakukan hukuman mati pada para homoseksualitas, termasuk seks sesama jenis di bawah umur, penyandang disabilitas atau lansia serta hubungan sex sesama jenis yang sudah terinfeksi penyakit kronis seperti HIV/AIDS.   

Putusan Mahkamah Konstitus dibuat di tengah kecaman luas terhadap undang-undang anti-seks sesama jenis yang diloloskan pada Mei 2023. Pemberlakuan undang-undang tersebut juga mendorong Amerika Serikat untuk tidak menerbitkan visa pada mereka yang mendukung undang-undang tersebut. Bank Dunia juga menghentikan sementara pendanaan ke Uganda, yakni negara yang terletak di Afrika timur.

Sejumlah petisi yang menola undang-undang anti-LGBRQ melabeli aturan hukum itu sebagai salah satu yang paling ketat di dunia. Dalam undang-undang anti-LGBT, hubungan seks sesama jenis bisa terkena hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara sampai 20 tahun segala aktivitas mempromosikan hubungan seks sesama jenis. Total ada 14 kelompok yang melawan undang-undang anti-LGBTQ itu, di antaranya aktivis paling berpengaruh di Uganda. Para pembuat petisi meminta agar undang-undang anti-LGBTQ dibatalkan karena melanggar hak-hak konstitusi mereka.          

“Kami menolak untuk membatalkan undang-undang anti-seks sesama jenis 2023 secara keseluruhan. Kami juga tidak pernah memberikan perintah permanen pada undang-undang itu,” kata Justice Richard Buteera, Wakil Menteri Kehakiman Uganda dan kepala pengadilan.   

Dalam putusan Mahkamah Konsititus Uganda, diubah sejumlah bagian yang dianggap tidak sejalan dengan hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, privaci, dan kebebasan beragama. Diakui bahwa komunitas gay tidak seharusnya menghadapi diskriminasi dalam menjangkau akses perawatan kesehatan. Pengadilan memutuskan pula menghapus saran pada warga negara Uganda agar melaporkan orang-orang yang mereka curigai melakukan perilaku hubungan seks sesama jenis karena itu melanggar hak-hak individu.